Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin Hermasnyah menyatakan pemerintah kota perlu membangun panti anak jalanan demi pembinaan berkelanjutan.
Saat berada di Gedung Dewan Kota Banjarmasin, Senin, ia mengatakan operasi penertiban anak jalanan yang dilakukan selama ini seperti menjadi sia-sia karena tidak dibarangi pembinaan yang berkelanjutan.
Menurut dia, perlu pembinaan berkelanjutan agar mereka tidak lagi kembali ke jalanan meminta-minta sedekah.
"Biasanya kan mereka hanya dapat kita tahan untuk pembinaan di kantor kita itu paling lama dua hari, ternyata tidak jera apalagi sadar, mereka kembali lagi ke jalan," ujarnya.
Bahkan, kata Hermansyah, saat diserahkan ke instansi terkait untuk pembinaan, tidak bisa maksimal juga melakukannya karena memang daerah itu belum memiliki wadah yang representatif untuk pembinaan yang berkelanjutan, misalnya seperti panti asuhan.
"Bayangkan saja, ada yang sampai puluhan kali sudah kita tertibkan, anaknya itu-itu saja yang buat surat pernyataan tidak lagi mengulangi minta-minta sedekah di jalan," ujarnya.
Menurut dia, permasalahan sosial di kota besar memang kompleks, termasuk banyaknya gelandangan, pengemis dan anak jalanan, termasuk juga PSK.
Pihaknya sebagai penegak peraturan daerah, kata Hermansyah, terus berupaya memberikan suasana yang nyaman dan teratur di daerah ini diantaranya dengan melakukan operasi penertiban penyakit sosial di masyarakat seperti adanya gelandangan dan pengemis, anak jalanan dan PSK.
Namun, ungkap dia, hal itu tidak begitu saja bisa mengatasinya secara maksimal, karena keterbatasan sarana untuk tindaklanjut pembinaannya, akhirnya persoalan itu seperti tidak pernah usai.
"Padahal gencar kita lakukan penertiban gepeng, anjal dan PSK, tapi ada saja lagi setelahnya, bahkan tidak beberapa hari, berulang kembali dilakukan penertiban itu," paparnya.
Menurut dia, masalah ini tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah kota menanganinya, tapi semua pihak, termasuk pemerintah provinsi dan pusat.
"Bagaimana pun, APBD daerah kita sangat terbatas, hingga tidak bisa semerta-merta membangun ini dan itu, termasuk tempat pembinaan anjal selayaknya panti asuhan ini, karena perlu dana yang berkelanjutan, tapi mungkin suatu saat bisa terwujud," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Saat berada di Gedung Dewan Kota Banjarmasin, Senin, ia mengatakan operasi penertiban anak jalanan yang dilakukan selama ini seperti menjadi sia-sia karena tidak dibarangi pembinaan yang berkelanjutan.
Menurut dia, perlu pembinaan berkelanjutan agar mereka tidak lagi kembali ke jalanan meminta-minta sedekah.
"Biasanya kan mereka hanya dapat kita tahan untuk pembinaan di kantor kita itu paling lama dua hari, ternyata tidak jera apalagi sadar, mereka kembali lagi ke jalan," ujarnya.
Bahkan, kata Hermansyah, saat diserahkan ke instansi terkait untuk pembinaan, tidak bisa maksimal juga melakukannya karena memang daerah itu belum memiliki wadah yang representatif untuk pembinaan yang berkelanjutan, misalnya seperti panti asuhan.
"Bayangkan saja, ada yang sampai puluhan kali sudah kita tertibkan, anaknya itu-itu saja yang buat surat pernyataan tidak lagi mengulangi minta-minta sedekah di jalan," ujarnya.
Menurut dia, permasalahan sosial di kota besar memang kompleks, termasuk banyaknya gelandangan, pengemis dan anak jalanan, termasuk juga PSK.
Pihaknya sebagai penegak peraturan daerah, kata Hermansyah, terus berupaya memberikan suasana yang nyaman dan teratur di daerah ini diantaranya dengan melakukan operasi penertiban penyakit sosial di masyarakat seperti adanya gelandangan dan pengemis, anak jalanan dan PSK.
Namun, ungkap dia, hal itu tidak begitu saja bisa mengatasinya secara maksimal, karena keterbatasan sarana untuk tindaklanjut pembinaannya, akhirnya persoalan itu seperti tidak pernah usai.
"Padahal gencar kita lakukan penertiban gepeng, anjal dan PSK, tapi ada saja lagi setelahnya, bahkan tidak beberapa hari, berulang kembali dilakukan penertiban itu," paparnya.
Menurut dia, masalah ini tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah kota menanganinya, tapi semua pihak, termasuk pemerintah provinsi dan pusat.
"Bagaimana pun, APBD daerah kita sangat terbatas, hingga tidak bisa semerta-merta membangun ini dan itu, termasuk tempat pembinaan anjal selayaknya panti asuhan ini, karena perlu dana yang berkelanjutan, tapi mungkin suatu saat bisa terwujud," ujarnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017