Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan berbagi pengalaman dalam pengelolaan perkebunan pada masing-masing provinsi.
Berbagi pengalaman tersebut dalam pertemuan di ruang Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), ujar anggota komisi tersebut, HM Thamrin di Banjarmasin, Jumat.
Dalam pertemuan yang dipandu Ketua Komisi II DPRD Kalsel Suwardi Sarlan pada Kamis (3/8) lalu itu, wakil rakyat dari "Bumi Mulawarman" Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut menanyakan berbagai hal terkait pengelolaan perkebunan di provinsi ini.
Di Bumi Mulawarman tersebut juga tumbuh dan berkembang perkebunan besar kelapa sawit, sebagaimana hal di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel dalam beberapa tahun belakangan.
Namun menurut wakil rakyat dari provinsi tetangga itu, pemerintah daerah mereka nyaris tidak menikmati dari perusahaan besar perkebunan kelapa sawit tersebut, terutama sebagai salah satu modal dasar untuk peningkatan pembangunan, kutipnya.
Oleh karena itu mereka menanyakan, apakah Kalsel atau "saudara kembar" Kaltim mengalami nasib serupa dengan provinsinya, tutur wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tersebut.
"Memang kita mempunyai peraturan daerah (Perda) tentang Perkebunan. Tetapi Perda tersebut tampaknya sudah ketinggal dan perlu diubah atau penyesuaian dengan tuntutan dan kemajuan pembangunan," tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Namun politikus senior Partai Golkar tersebut tidak menyebutkan dimana letak atau yang menjadi masalah sehingga Perda pembangunan perkebunan berkelanjutan tersebut dia anggapan ketinggal.
Perusahaan besar perkebunan kelapa sawit di Kalsel sudah ada sejak tahun 1980-an, seperti di Kotabaru-kabupaten paling timur provinsi tersebut yang berinduk di Sumatera Utara (Sumut).
Kemudian setidaknya dalam dwi dasa warsa (20 tahun) terakhir bermunculan perkebunan besar kelapa sawit, serta perkebunan rakyat dari tanaman komoditas tersebut dengan pola plasma pada beberapa kabupaten di Kalsel.
Sebagai contoh di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) yang merupakan pemekaran Kabupaten Kotabaru tahun 2003, Tanah Laut (Tala), Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Barito Kuala (Batola), Balangan dan Kabupaten Tabalong.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Berbagi pengalaman tersebut dalam pertemuan di ruang Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), ujar anggota komisi tersebut, HM Thamrin di Banjarmasin, Jumat.
Dalam pertemuan yang dipandu Ketua Komisi II DPRD Kalsel Suwardi Sarlan pada Kamis (3/8) lalu itu, wakil rakyat dari "Bumi Mulawarman" Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut menanyakan berbagai hal terkait pengelolaan perkebunan di provinsi ini.
Di Bumi Mulawarman tersebut juga tumbuh dan berkembang perkebunan besar kelapa sawit, sebagaimana hal di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel dalam beberapa tahun belakangan.
Namun menurut wakil rakyat dari provinsi tetangga itu, pemerintah daerah mereka nyaris tidak menikmati dari perusahaan besar perkebunan kelapa sawit tersebut, terutama sebagai salah satu modal dasar untuk peningkatan pembangunan, kutipnya.
Oleh karena itu mereka menanyakan, apakah Kalsel atau "saudara kembar" Kaltim mengalami nasib serupa dengan provinsinya, tutur wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tersebut.
"Memang kita mempunyai peraturan daerah (Perda) tentang Perkebunan. Tetapi Perda tersebut tampaknya sudah ketinggal dan perlu diubah atau penyesuaian dengan tuntutan dan kemajuan pembangunan," tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Namun politikus senior Partai Golkar tersebut tidak menyebutkan dimana letak atau yang menjadi masalah sehingga Perda pembangunan perkebunan berkelanjutan tersebut dia anggapan ketinggal.
Perusahaan besar perkebunan kelapa sawit di Kalsel sudah ada sejak tahun 1980-an, seperti di Kotabaru-kabupaten paling timur provinsi tersebut yang berinduk di Sumatera Utara (Sumut).
Kemudian setidaknya dalam dwi dasa warsa (20 tahun) terakhir bermunculan perkebunan besar kelapa sawit, serta perkebunan rakyat dari tanaman komoditas tersebut dengan pola plasma pada beberapa kabupaten di Kalsel.
Sebagai contoh di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) yang merupakan pemekaran Kabupaten Kotabaru tahun 2003, Tanah Laut (Tala), Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Barito Kuala (Batola), Balangan dan Kabupaten Tabalong.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017