Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Ririk Sumari menyatakan siap memperjuangkan peningkatan kesejahteraan kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sesuai kemampuan keuangan pemerintah kota.
"Kami siap memperjuangkan agar kader Posyandu mendapat insentif yang lebih besar dari yang sudah diterima sekarang ini," ujar Ririk usai kegiatan reses di Balai Serbaguna Kelurahan Mentaos, Banjarbaru Utara, Kamis.
Baca juga: DPRD Banjarbaru bawa sengketa lahan warga dengan TNI ke DPR RI
Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru itu mengungkapkan, saat ini insentif kader Posyandu sebesar Rp100 ribu per bulan, dan sebelumnya sudah pernah diupayakan kenaikan menjadi Rp150 ribu, namun belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
"Insya Allah tahun 2026, kami akan dorong agar insentif kader Posyandu bisa dinaikkan. Bahkan ada rencana lebih dari Rp150 ribu per bulan, tergantung hasil pembahasan anggaran nanti," ucap politisi perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Selain persoalan insentif, Ririk juga menyoroti usulan agar pemberian makanan tambahan yang selama ini berjalan 11 bulan bisa dilaksanakan penuh selama 12 bulan, serta pemenuhan peralatan Posyandu yang masih kurang seperti tensimeter, timbangan bayi, dan buku pencatatan.
Baca juga: Anggota DPRD Banjarbaru bagikan ratusan bak sampah untuk tiga kelurahan
Ia menekankan, aspirasi kader Posyandu yang muncul dalam reses juga mencakup kebutuhan operasional, seperti biaya listrik, fotokopi, dan perlengkapan lainnya yang kerap luput dari perhatian.
"Hal-hal seperti ini memang penting sehingga akan kami rangkum sebagai catatan khusus untuk diperjuangkan menyeluruh di setiap kecamatan," katanya.
Dalam reses tersebut, warga juga menyampaikan aspirasi lain di luar bidang kesehatan, di antaranya rehabilitasi Balai Serbaguna Seroja, pelebaran Jalan Komet Raya yang kerap macet, serta pemasangan box culvert di sisi jalan agar akses pejalan kaki lebih aman.
"Kami siap memperjuangkan setiap aspirasi yang disampaikan warga, dan tentu menjadi perhatian khusus sehingga dapat diwujudkan demi kepentingan masyarakat Banjarbaru," tutup Ririk.
Baca juga: DPRD Banjarbaru rekomendasikan bentuk satgas sengketa lahan warga-TNI
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2025
"Kami siap memperjuangkan agar kader Posyandu mendapat insentif yang lebih besar dari yang sudah diterima sekarang ini," ujar Ririk usai kegiatan reses di Balai Serbaguna Kelurahan Mentaos, Banjarbaru Utara, Kamis.
Baca juga: DPRD Banjarbaru bawa sengketa lahan warga dengan TNI ke DPR RI
Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru itu mengungkapkan, saat ini insentif kader Posyandu sebesar Rp100 ribu per bulan, dan sebelumnya sudah pernah diupayakan kenaikan menjadi Rp150 ribu, namun belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
"Insya Allah tahun 2026, kami akan dorong agar insentif kader Posyandu bisa dinaikkan. Bahkan ada rencana lebih dari Rp150 ribu per bulan, tergantung hasil pembahasan anggaran nanti," ucap politisi perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Selain persoalan insentif, Ririk juga menyoroti usulan agar pemberian makanan tambahan yang selama ini berjalan 11 bulan bisa dilaksanakan penuh selama 12 bulan, serta pemenuhan peralatan Posyandu yang masih kurang seperti tensimeter, timbangan bayi, dan buku pencatatan.
Baca juga: Anggota DPRD Banjarbaru bagikan ratusan bak sampah untuk tiga kelurahan
Ia menekankan, aspirasi kader Posyandu yang muncul dalam reses juga mencakup kebutuhan operasional, seperti biaya listrik, fotokopi, dan perlengkapan lainnya yang kerap luput dari perhatian.
"Hal-hal seperti ini memang penting sehingga akan kami rangkum sebagai catatan khusus untuk diperjuangkan menyeluruh di setiap kecamatan," katanya.
Dalam reses tersebut, warga juga menyampaikan aspirasi lain di luar bidang kesehatan, di antaranya rehabilitasi Balai Serbaguna Seroja, pelebaran Jalan Komet Raya yang kerap macet, serta pemasangan box culvert di sisi jalan agar akses pejalan kaki lebih aman.
"Kami siap memperjuangkan setiap aspirasi yang disampaikan warga, dan tentu menjadi perhatian khusus sehingga dapat diwujudkan demi kepentingan masyarakat Banjarbaru," tutup Ririk.
Baca juga: DPRD Banjarbaru rekomendasikan bentuk satgas sengketa lahan warga-TNI
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2025