Martapura, (Antaranews Kalsel) - Ekspos Unit Layanan Pengadaan (ULP) antara Pemerintah Kabupaten Banjar, Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI) - Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) membahas Analisis Manejemen Resiko Pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Banjar di ruang kerja Bupati Banjar, Martapura Senin (31/7).
Ekspose ini dihadiri Bupati Banjar H. Khalilurrahman, Sekda Banjar H. Nasrunsyah, Asisten 2 bidang Perekonomian dan Pembangunan I Gusti Nyoman Yudiana, Mentor Booz Allen Hamilton/MCA Indonesia Sri Hanizar, Kabag Infrastruktur dan ULP Muhammad Ikhsan.
Kabupaten Banjar dibawah kepemimpinan H. Khalilurrahman mengharuskan peningkatan profesionalisme dari setiap aspek tata kelola Pemerintahan yang baik.
Sistem pengadaan merupakan hal vital dalam mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maka Kabupaten Banjar mengadakan ekspose Unit Layanan Pengadaan bersama MCAI-LKPP.
Menurut data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP-RI) anggaran belanja Negara yang terserap untuk pengadaan barang/jasa mencapai 35-40% dari APBN dan APBD.
Besarnya jumlah anggaran dan intensitas pengadaan yang sering dilakukan berdampak pada besarnya potensi resiko penyimpangan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintahan.
Kegiatan ini berhasil mengindentifikasi 38 risiko pengadaan barang/jasa yang disajikan dalam risk register dibagi dalam 4 area kegiatan pengadaan barang jasa yaitu perencanaan persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pasca pemilihan penyedia.
Sejalan dengan itu, dalam PP nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko.
Untuk itulah kemudian Bagian Infrastruktur dan Unit Layanan Pengadaan yang menjadi institusi permanen pelaksana pengadaan barang/jasa di Kabupaten Banjar melaksanankan Analisis Manajeman Resiko pengadaan barang/jasa secara umum di Pemerintahan Kabupaten Banjar.
Pada kesempatan lain Sri Hanizar menanggapi ekspose ini mengatakan, sangat merasakan pentingnya manajemen resiko untuk ada permasalahan, kendala-kendala yang dihadapi jadi bisa terselesaikan, bisa smooth hasilnya dengan dukungan dari pemangku yang lebih tinggi, yaitu Bupati, Sekda, dan Asisten.
Untuk itu diperlukan rencana penanganan resiko dengan cara menurunkan dampak risiko, mengurangi kemungkinan terjadinya resiko dan strategi kombinasi dari keduanya.
“Sudah saatnya kita sekarang bekerja profesional jadi kita bukan lagi di intimidasi, intervensi dan lain sebagainya. Tapi kita suatu lembaga independen untuk menghasilkan buah karya dari uang yang dibelanjakan uang negara, maka dari itu, kita ekspose hari ini biar pak bupati, pak sekda, pak asisten bisa mengerti konten permasalahan disiniâ€, tambahnya.f
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Ekspose ini dihadiri Bupati Banjar H. Khalilurrahman, Sekda Banjar H. Nasrunsyah, Asisten 2 bidang Perekonomian dan Pembangunan I Gusti Nyoman Yudiana, Mentor Booz Allen Hamilton/MCA Indonesia Sri Hanizar, Kabag Infrastruktur dan ULP Muhammad Ikhsan.
Kabupaten Banjar dibawah kepemimpinan H. Khalilurrahman mengharuskan peningkatan profesionalisme dari setiap aspek tata kelola Pemerintahan yang baik.
Sistem pengadaan merupakan hal vital dalam mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maka Kabupaten Banjar mengadakan ekspose Unit Layanan Pengadaan bersama MCAI-LKPP.
Menurut data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP-RI) anggaran belanja Negara yang terserap untuk pengadaan barang/jasa mencapai 35-40% dari APBN dan APBD.
Besarnya jumlah anggaran dan intensitas pengadaan yang sering dilakukan berdampak pada besarnya potensi resiko penyimpangan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintahan.
Kegiatan ini berhasil mengindentifikasi 38 risiko pengadaan barang/jasa yang disajikan dalam risk register dibagi dalam 4 area kegiatan pengadaan barang jasa yaitu perencanaan persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pasca pemilihan penyedia.
Sejalan dengan itu, dalam PP nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko.
Untuk itulah kemudian Bagian Infrastruktur dan Unit Layanan Pengadaan yang menjadi institusi permanen pelaksana pengadaan barang/jasa di Kabupaten Banjar melaksanankan Analisis Manajeman Resiko pengadaan barang/jasa secara umum di Pemerintahan Kabupaten Banjar.
Pada kesempatan lain Sri Hanizar menanggapi ekspose ini mengatakan, sangat merasakan pentingnya manajemen resiko untuk ada permasalahan, kendala-kendala yang dihadapi jadi bisa terselesaikan, bisa smooth hasilnya dengan dukungan dari pemangku yang lebih tinggi, yaitu Bupati, Sekda, dan Asisten.
Untuk itu diperlukan rencana penanganan resiko dengan cara menurunkan dampak risiko, mengurangi kemungkinan terjadinya resiko dan strategi kombinasi dari keduanya.
“Sudah saatnya kita sekarang bekerja profesional jadi kita bukan lagi di intimidasi, intervensi dan lain sebagainya. Tapi kita suatu lembaga independen untuk menghasilkan buah karya dari uang yang dibelanjakan uang negara, maka dari itu, kita ekspose hari ini biar pak bupati, pak sekda, pak asisten bisa mengerti konten permasalahan disiniâ€, tambahnya.f
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017