![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://kalsel.antaranews.com/berita/48511/pengelola-lkp-keluhkan-full-day-school-rugikan-kursus&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2017/07/2017072817426233_1646535088695785_7099339022573807004_n.jpg&description=Pengelola LKP Keluhkan "Full Day School" Rugikan Kursus){kind=link}
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Para pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang tergabung dalam Himpunan Pimpinan Pendidik Pelatihan dan Kewirausahaan Indonesia (HP3KI) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengeluhkan kebijakan lima hari sekolah atau "Full Day School" (FDS).
Pimpinan LKP Syams Computer Banjar, Syamsul Bahri, di Banjarmasin, Jumat mengatakan, pemberlakukan FDS bukan hanya sekolah agama yang buka sore hari yang terancam tutup, tapi juga lembaga kursus komputernya bakalan merugi karena berkurangnya peserta.
"Peserta kursus kami 75 persen masih pelajar baik ditingkat SMP, SMA/SMK/Madrasah Aliyah, jadwal belajar selama ini mengambil sore, karena kebijakan lima hari sekolah mereka jadi tidak bisa, untuk belajar malam juga terkendala kelelahan setelah seharian di sekolah,"katanya.
Mirisnya lagi, menurut dia dari 20 orang calon peserta kursus yang telah mendaftar kursus kelas sore di LKP, malah sudah membatalkan diri, karena padatnya jadwal sekolah sampai pukul 16.30 Wita, di sekolah yang menerapkan FDS tersebut.
Ia mengharapkan pembelakuan FDS memperhatikan nasib LKP yang juga memberikan kontribusi dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, mengatasi pengangguran melalui pelatihan yang memberikan bekal keahlian dan keterampilan untuk bekerja atau berwirausaha.
Pimpinan LKP Fendi Komputer Barabai, Fendi, mengatakan, sekolah sehari penuh jika dipaksakan dapat memberikan dampak negatif bagi LKP karena berkurangnya peserta serta tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana belajar yang bisa memadai.
"Pulangnya anak didik sudah kecapean, kita memberhentikan mereka juga kasihan, begitupun ketidak hadiran mereka juga menurunkan pendapatan LKP, padahal peserta kelas reguler ini mayoritas masih berstatus pelajar,"katanya.
Dijelaskan dia, pengurangan jumlah peserta kursus juga terjadi ketika jadwal dirubah jadi kelas malam hanya bisa diikuti peserta laki-laki, sementara untuk yang perempuan berhalangan karena jarak jauh dari LKP terutama aspek keamanan di perjalanan.
Pimpinan LKP Balangan English Course, Noprianti, mengatakan, FDS membuat peserta kursus pulang sore bahkan jam 18.00 Wita, mereka tak sempat lagi mengambil jadwal kelas sore, padahal kelas malam ditempatnya sudah diisi peserta dewasa.
Ketua HP3KI Kalsel, Slametno, mengatakan, yang jadi kendala dalam pemberlakuan FDS, orang tua akan menyiapkan tambahan uang saku bagi anak, apalagi kalau mau kursus akan dana tambahan lagi dikeluarkan untuk bayar ke LKP.
Menurut dia, minat belajar anak dan dorongan orang tua untuk kursus sangat tinggi, ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah lulusan dan tumbuhnya LKP-LKP baru baik di perkotaan hingga pelosok pedesaan, ia mengkhawatirkan pemberlakuan FDS malah membuat LKP mati suri.
"Perlu ada evaluasi kebijakan Permendikbud Nomor 23 tentang FDS agar tidak merugikan LKP, kami akan menyampaikan aspirasi ini melalui asosiasi LKP di Kalimantan Selatan untuk diteruskan ke Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) RI,"katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Pimpinan LKP Syams Computer Banjar, Syamsul Bahri, di Banjarmasin, Jumat mengatakan, pemberlakukan FDS bukan hanya sekolah agama yang buka sore hari yang terancam tutup, tapi juga lembaga kursus komputernya bakalan merugi karena berkurangnya peserta.
"Peserta kursus kami 75 persen masih pelajar baik ditingkat SMP, SMA/SMK/Madrasah Aliyah, jadwal belajar selama ini mengambil sore, karena kebijakan lima hari sekolah mereka jadi tidak bisa, untuk belajar malam juga terkendala kelelahan setelah seharian di sekolah,"katanya.
Mirisnya lagi, menurut dia dari 20 orang calon peserta kursus yang telah mendaftar kursus kelas sore di LKP, malah sudah membatalkan diri, karena padatnya jadwal sekolah sampai pukul 16.30 Wita, di sekolah yang menerapkan FDS tersebut.
Ia mengharapkan pembelakuan FDS memperhatikan nasib LKP yang juga memberikan kontribusi dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, mengatasi pengangguran melalui pelatihan yang memberikan bekal keahlian dan keterampilan untuk bekerja atau berwirausaha.
Pimpinan LKP Fendi Komputer Barabai, Fendi, mengatakan, sekolah sehari penuh jika dipaksakan dapat memberikan dampak negatif bagi LKP karena berkurangnya peserta serta tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana belajar yang bisa memadai.
"Pulangnya anak didik sudah kecapean, kita memberhentikan mereka juga kasihan, begitupun ketidak hadiran mereka juga menurunkan pendapatan LKP, padahal peserta kelas reguler ini mayoritas masih berstatus pelajar,"katanya.
Dijelaskan dia, pengurangan jumlah peserta kursus juga terjadi ketika jadwal dirubah jadi kelas malam hanya bisa diikuti peserta laki-laki, sementara untuk yang perempuan berhalangan karena jarak jauh dari LKP terutama aspek keamanan di perjalanan.
Pimpinan LKP Balangan English Course, Noprianti, mengatakan, FDS membuat peserta kursus pulang sore bahkan jam 18.00 Wita, mereka tak sempat lagi mengambil jadwal kelas sore, padahal kelas malam ditempatnya sudah diisi peserta dewasa.
Ketua HP3KI Kalsel, Slametno, mengatakan, yang jadi kendala dalam pemberlakuan FDS, orang tua akan menyiapkan tambahan uang saku bagi anak, apalagi kalau mau kursus akan dana tambahan lagi dikeluarkan untuk bayar ke LKP.
Menurut dia, minat belajar anak dan dorongan orang tua untuk kursus sangat tinggi, ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah lulusan dan tumbuhnya LKP-LKP baru baik di perkotaan hingga pelosok pedesaan, ia mengkhawatirkan pemberlakuan FDS malah membuat LKP mati suri.
"Perlu ada evaluasi kebijakan Permendikbud Nomor 23 tentang FDS agar tidak merugikan LKP, kami akan menyampaikan aspirasi ini melalui asosiasi LKP di Kalimantan Selatan untuk diteruskan ke Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) RI,"katanya.
Editor : Fathurrahman
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017