Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Ditpolairud Polda Kalsel) memberikan solusi untuk mencegah konflik penangkapan ikan oleh nelayan lokal dan nelayan yang mencari ikan dari pulau Jawa melalui Focus Group Discussion (FGD) sinergitas penanganan destructive fishing.
"Lewat FGD ini kami berharap ada kesamaan langkah dan kesepakatan antara nelayan agar kedepannya tidak ada lagi gesekan ketika mencari ikan di perairan," kata Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan saat membuka FGD di Auditorium Bhara Daksa Polda Kalsel di Banjarbaru, Selasa.
Baca juga: Ditpolairud Polda Kalsel bangun Marnit Patroli Muara Mantuil
Kapolda mengakui selama ini masih terjadi gesekan ketika nelayan asal Jawa Tengah dan Jawa Timur dianggap nelayan lokal di perairan selatan Kalsel yang mencakup wilayah Kabupaten Kotabaru dan Tanah Laut melanggar aturan dengan penggunaan alat tangkap cantrang dan jaring pukat hella.
Nelayan lokal pun resah dan menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan ekosistem laut akibat penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan.
"Bagi kami penegakan hukum adalah upaya terakhir, namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif bagaimana mencari solusi konflik nelayan ini tidak lagi terjadi," jelas Kapolda.
Sementara Gubernur Kalsel Muhidin mengapresiasi inisiasi Ditpolairud Polda Kalsel yang mempertemukan para nelayan lokal dan pulau Jawa termasuk seluruh pemangku kepentingan terkait agar didapat kesepakatan bersama.
"Ini langkah yang tepat sebagai bapak Kapolda Kalsel mengimplementasikan pemolisian modern, dimana polisi dan masyarakat bersama-sama mengidentifikasi masalah, mencari solusi untuk mencegah tindak pidana," katanya.
Baca juga: Polda Kalsel selidiki kapal DLU tabrak tali tongkang batu bara di perairan Barito
Kasubdit Gakkum Korpolairud Kombes Pol Donny Carles yang hadir sebagai narasumber mengatakan inisiasi Ditpolairud Polda Kalsel menggelar FGD menjadi langkah strategis untuk mencari permasalahan akar rumput untuk bisa ditemukan solusinya sehingga tidak menunggu sampai terjadinya gangguan keamanan yang nyata.
"Kami berharap langkah strategis Polda Kalsel ini bisa ditiru wilayah lain yang memiliki permasalahan serupa," katanya.
Direktur Polairud Polda Kalsel Kombes Pol Andi Adnan Syafruddin dalam paparannya saat mengawali diskusi mengatakan selain soal alat tangkap, perbedaan pemahaman dan sikap para nelayan terhadap area tangkap menjadi akar masalah.
Sejumlah langkah pun telah dilakukan Ditpolairud dalam upaya pencegahan konflik sosial antar nelayan guna mendorong solusi yang lebih partisipatif.
"Salah satunya kami telah membentuk forum komunikasi nelayan Jawa dan nelayan pesisir utara Jawa bersama nelayan lokal Kalsel," ujarnya.
Kemudian dalam kurun waktu triwulan 1 tahun 2025, Ditpolairud Polda Kalsel telah melakukan 6.117 kegiatan persuasif mulai patroli, binmas, dan pembinaan jaringan untuk mencegah konflik sosial dan destructive fishing.
Sedangkan penegakan hukum, selama 2024 sampai Agustus 2025 telah menangkap 15 tersangka ilegal fishing dengan kerugian negara Rp150 juta.
Baca juga: Sambang Nusa Presisi Polda Kalsel bantu 100 anak stunting hingga tebar 25 ribu benih ikan
Diketahui dalam diskusi hadir sebagai narasumber Kepala Stasiun PSDKP Tarakan Yoki Jiliansyah, Kasubdit Patroli Ditpolairud Polda Jatim AKBP Rochmad Slamet, Kabid Kelautan, Pesisir dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim Awalrush Anidra, Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Jateng AKBP Daryanto serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng Endi Faiz Effendi.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2025