Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan H Syahdillah mengharapkan, persoalan kartu tanda penduduk elektronik jangan sampai mengganggu kesuksesan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
"Karena itu, kami mau mengecek persoalan KTP elektronik ke Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan," ujarnya di Banjarmasin, sebelum bertolak ke Tanjung (236 kilometer utara Banjarmasin), ibu kota kabupaten tersebut, Jumat.
"Kami perlu mengecek guna mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan KTP elektronik di `Bumi Saraba Kawa` Tabalong," ujar pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu pula.
Pasalnya, lanjut mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) itu, di kabupaten yang berbatasan daerah tetangga Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah tersebut akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2018.
Sedangkan KTP elektronik berkaitan dengan pemilih pilkada harus menjadi perhatian bersama, lanjut wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Kabupaten Tabalong tersebut.
"Kami menginginkan pelaksanaan pilkada pada empat kabupaten di Kalsel 2016 berjalan aman, lancar, dan sukses. Karena itu mengenai KTP elektronik jangan menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pilkada nanti," demikian Syahdillah.
Empat kabupaten di Kalsel yang menyelenggarakan pilkada serentak seluruh Indonesia tahap III tahun 2018, yaitu Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Tapin, dan Kabupaten Tanah Laut.
Sedangkan pada penyelenggaraan pilkada serentak seluruh Indonesia tahap I tahun 2015, di Kalsel selain tingkat provinsi, juga tujuh kabupaten/kota, yaitu Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.
Selain itu, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kotabaru.
Kemudian yang masuk penyelenggaraan pilkada serentak seluruh Indonesia tahap II tahun 2017 (Februari lalu) di Kalsel ada dua daerah, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Barito Kuala yang sebelah baratnya berbatasan Kabupaten Kapuas, Kalteng.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Karena itu, kami mau mengecek persoalan KTP elektronik ke Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan," ujarnya di Banjarmasin, sebelum bertolak ke Tanjung (236 kilometer utara Banjarmasin), ibu kota kabupaten tersebut, Jumat.
"Kami perlu mengecek guna mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan KTP elektronik di `Bumi Saraba Kawa` Tabalong," ujar pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu pula.
Pasalnya, lanjut mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) itu, di kabupaten yang berbatasan daerah tetangga Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah tersebut akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2018.
Sedangkan KTP elektronik berkaitan dengan pemilih pilkada harus menjadi perhatian bersama, lanjut wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Kabupaten Tabalong tersebut.
"Kami menginginkan pelaksanaan pilkada pada empat kabupaten di Kalsel 2016 berjalan aman, lancar, dan sukses. Karena itu mengenai KTP elektronik jangan menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pilkada nanti," demikian Syahdillah.
Empat kabupaten di Kalsel yang menyelenggarakan pilkada serentak seluruh Indonesia tahap III tahun 2018, yaitu Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Tapin, dan Kabupaten Tanah Laut.
Sedangkan pada penyelenggaraan pilkada serentak seluruh Indonesia tahap I tahun 2015, di Kalsel selain tingkat provinsi, juga tujuh kabupaten/kota, yaitu Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.
Selain itu, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kotabaru.
Kemudian yang masuk penyelenggaraan pilkada serentak seluruh Indonesia tahap II tahun 2017 (Februari lalu) di Kalsel ada dua daerah, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Barito Kuala yang sebelah baratnya berbatasan Kabupaten Kapuas, Kalteng.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017