Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menyatakan pembenahan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih telah mencapai 19 dari 22 sektor yang direkomendasikan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), agar dapat kembali beroperasi.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Ridho Akbar di Banjarmasin, Senin, mengatakan pihaknya telah meninjau langsung progres pembenahan TPAS Basirih usai KLH menutup operasional sejak 1 Februari 2025.
Baca juga: Banjarmasin tak aktifkan zona sistem terbuka di TPAS Basirih
“Ada 22 sektor rekomendasi dari KLH, sebanyak 19 sektor sudah terlaksana. Kami mendorong sisanya segera diselesaikan agar darurat sampah di kota ini dapat teratasi,” ujarnya.
Ridho menyebut salah satu tantangan utama adalah pembangunan saluran pemisah limbah atau lindi dari tumpukan sampah dengan air hujan sepanjang 2,6 kilometer.
“Kami yakin dengan keseriusan semua pihak, pekerjaan ini bisa diselesaikan,” katanya.
Ia menegaskan DPRD akan mendukung penuh program penanganan sampah, baik melalui anggaran APBD murni 2025 maupun APBD Perubahan 2025, termasuk untuk penutupan tumpukan sampah di TPAS Basirih.
Baca juga: Banjarmasin allocates tens billion to address waste emergency
“Kami berharap KLH dapat memberikan kesempatan agar TPAS Basirih, satu-satunya milik Kota Banjarmasin, bisa kembali dioperasikan,” tutur Ridho.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Alive Yoesfah Love mengatakan tiga rekomendasi yang masih dikerjakan meliputi penutupan zona sampah, pengurasan sungai tercemar, dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
“Tiga sektor ini cukup berat dan membutuhkan anggaran besar, sehingga kami memerlukan dukungan penuh legislatif,” ucap Alive.
Menurut dia, kunjungan Komisi III DPRD menjadi momentum memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyelesaikan pembenahan TPAS Basirih.
“Dengan kerja sama yang sungguh-sungguh, kami optimistis masalah darurat sampah ini bisa teratasi,” ujarnya.
Baca juga: Pemkot Banjarmasin alokasikan puluhan miliar tangani darurat sampah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2025
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Ridho Akbar di Banjarmasin, Senin, mengatakan pihaknya telah meninjau langsung progres pembenahan TPAS Basirih usai KLH menutup operasional sejak 1 Februari 2025.
Baca juga: Banjarmasin tak aktifkan zona sistem terbuka di TPAS Basirih
“Ada 22 sektor rekomendasi dari KLH, sebanyak 19 sektor sudah terlaksana. Kami mendorong sisanya segera diselesaikan agar darurat sampah di kota ini dapat teratasi,” ujarnya.
Ridho menyebut salah satu tantangan utama adalah pembangunan saluran pemisah limbah atau lindi dari tumpukan sampah dengan air hujan sepanjang 2,6 kilometer.
“Kami yakin dengan keseriusan semua pihak, pekerjaan ini bisa diselesaikan,” katanya.
Ia menegaskan DPRD akan mendukung penuh program penanganan sampah, baik melalui anggaran APBD murni 2025 maupun APBD Perubahan 2025, termasuk untuk penutupan tumpukan sampah di TPAS Basirih.
Baca juga: Banjarmasin allocates tens billion to address waste emergency
“Kami berharap KLH dapat memberikan kesempatan agar TPAS Basirih, satu-satunya milik Kota Banjarmasin, bisa kembali dioperasikan,” tutur Ridho.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Alive Yoesfah Love mengatakan tiga rekomendasi yang masih dikerjakan meliputi penutupan zona sampah, pengurasan sungai tercemar, dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
“Tiga sektor ini cukup berat dan membutuhkan anggaran besar, sehingga kami memerlukan dukungan penuh legislatif,” ucap Alive.
Menurut dia, kunjungan Komisi III DPRD menjadi momentum memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyelesaikan pembenahan TPAS Basirih.
“Dengan kerja sama yang sungguh-sungguh, kami optimistis masalah darurat sampah ini bisa teratasi,” ujarnya.
Baca juga: Pemkot Banjarmasin alokasikan puluhan miliar tangani darurat sampah
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2025