Tanjung (Antaranews Kalsel ) - Ratusan kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD di Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, menerima intensif atau biaya operasional dari pemerintah daerah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) setempat Hormansyah di Tanjung, Rabu mengatakan, insentif juga diberikan kepada Bina Keluarga Berencana (BKB) sebanyak 240 orang masing-masing Rp50 ribu per bulan.
"Untuk kader PPKBD biaya operasional sebesar Rp100 ribu per bulan sedangkan sub PPKBD hanya Rp25 ribu per bulan dan direalisasikan untuk enam bulan," jelas Hormansyah.
Bupati Tabalong Anang Syakhfiani pun berjanji akan menambah honor bagi Sub PPKB menjadi Rp5o ribu per bulan
namun sebelumnya harus mendapat persetujuan dari dewan.
"Mudahan dewan bisa menyetujui kenaikan insentif bagi kader sub PPKBD dari Rp25 ribu menjadi Rp50 ribu per
bulan," jelas Anang saat menghadiri acara pencanangan Kampung KB di Desa Purui Kecamatan Jaro.
Penyerahan insentif bagi kader PPKBD, sub PPKBD maupun BKB dilakukan secara simbolis oleh Bupati Tabalong didampingi Wakil Ketua dewan Mursidah serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tabalong.
Sementara itu pencanangan Kampung KB tahun ini selain di Desa Purui Kecamatan Jaro rencananya dilaksanakan di Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak, Desa Walangkir Kecamatan Tanta dan Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung.
Termasuk Desa Burum Kecamatan Bintang Ara dan Desa Murung Karangan Kecamatan Kelua.
"Desa yang terpilih sebagai percontohan kampung KB merupakan wilayah dengan capaian KB dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sangat rendah," jelas Hormansyah.
Seperti di Desa Purui Kecamatan Jaro capaian MKJPnya hanya sekita satu persen padahal minimal 10 persen karena itu melalui program Kampung KB bisa meningkatkan jumlah kepesertaan KB sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakatnya
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) setempat Hormansyah di Tanjung, Rabu mengatakan, insentif juga diberikan kepada Bina Keluarga Berencana (BKB) sebanyak 240 orang masing-masing Rp50 ribu per bulan.
"Untuk kader PPKBD biaya operasional sebesar Rp100 ribu per bulan sedangkan sub PPKBD hanya Rp25 ribu per bulan dan direalisasikan untuk enam bulan," jelas Hormansyah.
Bupati Tabalong Anang Syakhfiani pun berjanji akan menambah honor bagi Sub PPKB menjadi Rp5o ribu per bulan
namun sebelumnya harus mendapat persetujuan dari dewan.
"Mudahan dewan bisa menyetujui kenaikan insentif bagi kader sub PPKBD dari Rp25 ribu menjadi Rp50 ribu per
bulan," jelas Anang saat menghadiri acara pencanangan Kampung KB di Desa Purui Kecamatan Jaro.
Penyerahan insentif bagi kader PPKBD, sub PPKBD maupun BKB dilakukan secara simbolis oleh Bupati Tabalong didampingi Wakil Ketua dewan Mursidah serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tabalong.
Sementara itu pencanangan Kampung KB tahun ini selain di Desa Purui Kecamatan Jaro rencananya dilaksanakan di Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak, Desa Walangkir Kecamatan Tanta dan Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung.
Termasuk Desa Burum Kecamatan Bintang Ara dan Desa Murung Karangan Kecamatan Kelua.
"Desa yang terpilih sebagai percontohan kampung KB merupakan wilayah dengan capaian KB dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sangat rendah," jelas Hormansyah.
Seperti di Desa Purui Kecamatan Jaro capaian MKJPnya hanya sekita satu persen padahal minimal 10 persen karena itu melalui program Kampung KB bisa meningkatkan jumlah kepesertaan KB sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakatnya
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017