Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memperkuat sinergi serta berkolaborasi melawan tindak pidana korupsi (Tipikor).
Wakil Ketua DPRD Kalsel H Kartoyo SM dikonfirmasi di Banjarmasin, Rabu, mengatakan pihaknya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bebas dari Korupsi Pasca Pelantikan Kepala Daerah.
Kartoyo menuturkan rakor yang diinisiasi KPK tersebut berlangsung di Yogyakarta.
Kartoyo menegaskan DPRD Provinsi Kalsel berkomitmen mendukung setiap upaya dan langkah untuk meminimalisir potensi korupsi melalui cara preventif maupun melalui edukasi.
“Alhamdulillah kita tadi mengikuti rakor komitmen tata kelola daerah pemerintahan pasca pelantikan kepala daerah bersama KPK," tutur Kartoyo.
Ia menyebutkan, ada beberapa poin yang sudah dipelajari untuk mencegah korupsi melalui aksi preventif maupun edukasi.
"Semua yang kita dapat nantinya bersama dengan pihak KPK akan kita sosialisasikan yang dikomandani Kasatgas III Pak Maruli Tua yang juga akan terus mengawasi agar korupsi bisa kita cegah,” ucap Kartoyo.
Sebelumnya, Ketua KPK RI Setyo Budianto berharap rakor tersebut dapat membentuk sinergi yang kuat antar kepala daerah dalam memecahkan tantangan yang bisa menyebabkan tindak pidana korupsi di daerah.
Rakor tersebut diikuti para seluruh kepala daerah seluruh di wilayah Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III, meliputi D.I Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Wakil Ketua DPRD Kalsel H Kartoyo saat mengikuti Rakor Penguatan Kepala Daerah Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bebas dari Korupsi Pasca Pelantikan Kepala Daerah di Yogyakarta, Rabu (19/3/2025). (ANTARA/HO-Humas Setwan Kalsel)