Batulicin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, belum mengucurkan dana untuk pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia yang menghubungkan Pulaulaut Kotabaru dengan Daratan Kalimantan di Batulicin.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanah Bumbu Roy Rizali Anwar, di Batulicin, Jumat, mengatakan saat ini Pemkab setempat masih devisit anggaran, jadi terpaksa pihaknya belum bisa mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan jembatan tersebut.
"Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tanah Bumbu pada 2016 Rp1,4 triliun sedangkan untuk periode 2017 yang seharusnya mendapatkan Rp1,5 triliun pada realisasinya mendapat Rp1,4 triliun," katanya.
Sehingga pada tahun ini belum bisa menganggarkan untuk pembangunan jembatan tersebut, sedangkan masih banyak proyek-proyek yang masih belum terbayarkan.
Ia mengatakan, total biaya untuk membangun jembatan tersebut senilai Rp3,6 triliun dengan cara patungan, yakni Rp250 miliar oleh Pemkab Tanah Bumbu dan Kotabaru, sedangkan Pemprov Kalsel Rp500 miliar, dan sisanya pemerintah pusat.
Dijelaskan, pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulaulaut Kotabaru dengan Daratan Kalimantan di Batulicin mulai dibangun pada 2015 dan terget pekerjaannya akan selesai sekitar 2019.
Namun dalam perjalannanya, ada beberapa kendala terkait biaya untuk melanjutkan pembangunan jembatan tersebut, salah satunya Kabupaten Tanah Bumbu belum bisa membantu untuk mengalokasikan anggaran.
Kabupaten Kotabaru sudah mengucurkan dana sekitar Rp50 miliar dengan perjanjian Rp25 miliar dalam satu tahun anggaran, namun Tanah Bumbu sendiri belum menganggarkan karena masih devisit akan tetapi pembanguna jembatan tetap berjalan mengunakan anggaran yang sudah ada.
Kabupaten Tanah Bumbu tetap berkomitmen, bila memungkinkan pada periode 2018 sudah bisa mengalokasikan anggaran untuk jembatan, akan tetapi pihaknya juga akan menyesuaikan berapa anggran yang akan dicairkan sesuai dengan kondisi keuangan APBD.
"Kabar terahir dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) akhirnya siap mengalokasikan anggaran untuk kelanjutan pembangunan jembatan, yang mana sebelumnya pemerintah pusat belum mengucurkan dana yang sudah disepakati," paparnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanah Bumbu Roy Rizali Anwar, di Batulicin, Jumat, mengatakan saat ini Pemkab setempat masih devisit anggaran, jadi terpaksa pihaknya belum bisa mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan jembatan tersebut.
"Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tanah Bumbu pada 2016 Rp1,4 triliun sedangkan untuk periode 2017 yang seharusnya mendapatkan Rp1,5 triliun pada realisasinya mendapat Rp1,4 triliun," katanya.
Sehingga pada tahun ini belum bisa menganggarkan untuk pembangunan jembatan tersebut, sedangkan masih banyak proyek-proyek yang masih belum terbayarkan.
Ia mengatakan, total biaya untuk membangun jembatan tersebut senilai Rp3,6 triliun dengan cara patungan, yakni Rp250 miliar oleh Pemkab Tanah Bumbu dan Kotabaru, sedangkan Pemprov Kalsel Rp500 miliar, dan sisanya pemerintah pusat.
Dijelaskan, pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulaulaut Kotabaru dengan Daratan Kalimantan di Batulicin mulai dibangun pada 2015 dan terget pekerjaannya akan selesai sekitar 2019.
Namun dalam perjalannanya, ada beberapa kendala terkait biaya untuk melanjutkan pembangunan jembatan tersebut, salah satunya Kabupaten Tanah Bumbu belum bisa membantu untuk mengalokasikan anggaran.
Kabupaten Kotabaru sudah mengucurkan dana sekitar Rp50 miliar dengan perjanjian Rp25 miliar dalam satu tahun anggaran, namun Tanah Bumbu sendiri belum menganggarkan karena masih devisit akan tetapi pembanguna jembatan tetap berjalan mengunakan anggaran yang sudah ada.
Kabupaten Tanah Bumbu tetap berkomitmen, bila memungkinkan pada periode 2018 sudah bisa mengalokasikan anggaran untuk jembatan, akan tetapi pihaknya juga akan menyesuaikan berapa anggran yang akan dicairkan sesuai dengan kondisi keuangan APBD.
"Kabar terahir dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) akhirnya siap mengalokasikan anggaran untuk kelanjutan pembangunan jembatan, yang mana sebelumnya pemerintah pusat belum mengucurkan dana yang sudah disepakati," paparnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017