Kebijakan Pembangunan Provinsi Mengayomi Masyarakat Daerah

Hal tersebut, kata Thalmi tergambar saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Selatan 2017, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018, di Banjarbaru Rabu.

Musrenbang yang berlangsung di Gedung KH Idham Chalid Banjarbaru, dibuka Gubernur H Sahbirin Noor dan dihadiri sejumlah pejabat kementerian terkait, forum komunikasi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD), bupati/ walikota se Kalsel, memuat rinci arah kebijakan Kalsel dalam kurun waktu 2016-2021.

"Setelah menyimak pemaparan Gubernur dan Kepala Bappeda Kalsel tentang arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam visi misi Kalsel Mandiri dan Terdepan, saya menilai arah kebijakan pembangunan Pemprov cukup realistis dan mengayomi pembangunan kabupaten/kota," katanya di sela Musrenbang.

Menurut Thalmi, program prioritas Kalsel Mapan, Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing dalam pelaksanaannya sinergi dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah kabupaten/ kota.

Salah satu tolok ukur penilaian realistis dan mengayomi tersebut, lanjut dia, bisa dilihat dari 13 program prioritas yang terukur dalam pencapaian target prosentasi sebuah program kegiatan.

Misalnya, pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 ditarget 4,7 sampai dengan 5,1, inflasi diharapkan bisa dikendalikan di angka 3,8 sampai 4,0. IPM Meningkat menjadi 70,13, tingkat kemiskinan 4,0- 4,50 dan indeks gini 0,307 persen.

Ketiga belas prioritas pembangunan di Kalsel tersebut antara lain, adalah prioritas Kalsel cerdas dengan fokus kegiatan pelaksanaan pendidikan peningkatan angka rata-rata lama sekolah, subsidi pendidikan siswa berasal dari masyarakat kurang mampu dari sisi ekonomi.

Kalsel sehat dengan konsentrasi fokus pencegahan penyakit pola hidup sehat serta peningkatan pelayanan kepada ibu hamil dan balita. Prioritas lain, Kalsel beriman peningkatan pendidikan Alquran bagi beragama Islam dan pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama.

Selain itu, Kalsel menuju tuan rumah PON 2024 dan Prioritas Kalsel dengan infrastruktur berkualitas yakni infrastruktur yang mendukung arah pembangunan terutama kebutuhan dasar seperti air minum, air bersih, air limbah dan persampahan.

Penilaian musrenbang provinsi realistis juga diutarakan Kepala Bappeda Kabupaten Banjar, Dr Hari Supriadi. Menurut dia, secara umum dan konsep sebagaimana paparkan Kepala Bappeda Kalsel, arah kebijakan sangat terukur dan realistis.

"Semoga dalam pelaksanaan nanti bisa berjalan sesuai harapan dan aspirasi masyarakat kabupaten/kota," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Hary berharap, Pemprov lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur jalan di daerah terpencil seperti di ruas jalan provinsi/nasional di Kecamatan Paramasan menuju Kabupaten Tanah Bumbu.

Menurut dia, infrastruktur jalan ini jika kualitasnya ditingkatkan akan mempercepat akses transportasi masyarakat menuju kabupaten tetangga, tanpa harus memutar arah ke daerah hulu sungai.

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Ir Nurul Fazar Desira ,optimistis rencana yang telah disusun akan terlaksana sesuai harapan.

Salah satu upaya itu, terangya, melalui musrenbang dan pembahasan RKPD 2018 diharapkan bisa mensikonronkan dan mensinegirkan skala prioritas yang telah diusulkan pemerintah kabupaten/kota.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, pelaksanaan pembangunan daerah tidak cukup hanya bertumpu pada modal perencanaan yang cermat dan teliti. Tetapi hal paling utama adalah pentingnya kerja keras dan penguatan sinergitas semua komponen masyarakat.

Menurut dia, pada 2016 semua program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Musrenbang 2017 telah berjalan sesuai harapan. Ini bisa dilihat dari kemajuan pembangunan yang telah tercapai.

"Kita tidak boleh merasa puas dengan pembangunan yang dicapai, kita akan merencanakan pembangunan sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat," katanya.

Beberapa pejabat kementerian yang berhadir turut memberikan apresiasi atas perencanan cermat yang telah dilakukan Bappeda Provinsi/kabpaten kota.

Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur Drs P Sumadi mengatakan, pemerintah pusat akan memberikan perhatian khusus kepada daerah- daerah yang terukur dalam perencanaan.

"Ini sudah menjadi komitmen pemerintah untuk bergotong royong membantu program pembangunan daerah terutama peningkatan akses infrastruktur dan peluang investasi," jelasnya