Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Iwan Rusmali menyatakan, harus dilakukan evaluasi kerjasama pemanfaatan aset milik pemerintah kota yang jumlahnya sebanyak 19 buah lahan kini dikuasi swasta.
"Evaluasi ini bertujuan untuk mengamankan aset-aset itu, jangan sampai dikemudian hari beralih fungsi apalagi dikuasai hingga berpindah tangan kepihak lain," ujarnya di gedung dewan, Senin.
Menurut politisi Golkar itu, sejauh ini pihaknya dilegislatif tidak mengetahui secara jelas bentuk kerjasama yang dilakukan antara Pemko dengan swasta tersebut.
Hal itu dikarenakan, lanjut dia, kerjasama yang dilakukan, sudah berlangsung sejak lama dan bukan pada periode saat ini.
Dari informasinya, kata Iwan, kerjasama penggunaan aset milik pemerintah kota itu oleh swasta sudah terjalin antara tahun 2000 hingga 2003.
"Kalau semasa kami duduk di dewan ini (priode 2014-2019), belum ada kerjasama aset yang dilakukan baik oleh pemerintah pada swasta ataupun kerjasama lainnya," imbuhnya.
Iwan mengaku, tidak ingin kerjasama yang dilakukan tersebut, memunculkan gejolak kembali dimasyarakat. Menyusul aksi unjuk rasa terkait hal itu, yang dilakukan oleh sejumlah ormas di kota itu.
"Jadi perlu evaluasi lagi, supaya menjamin rasa aman bagi pemerintah kota dan kejelasan bagi masyarakat," ucapnya.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Banjarmasin, menuntut pemerintah kota setempat menjamin keamanan 19 buah aset yang kini dikuasai swasta.
Aset-aset lahan milik pemerintah kota tersebut mulai dikerjasamakan, pada periode 2000 hingga 2003, masing-masing rentang waktu ada yang sampai 20 tahun hingga 30 tahun.
Pihak legislatif sebagai pengawas pemerintahan, ingin memastikan aset itu tidak berpindah tangan pada swasta termasuk legalitas kepemilikan.
Diantara aset lahan pemerintah kota yang dikerjasamakan itu seperti lahan di Jalan RE Martadinata yang kini berdiri Hotel Victoria, lahan di Jalan Nagasari yang berdiri Hotel Nasa.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Evaluasi ini bertujuan untuk mengamankan aset-aset itu, jangan sampai dikemudian hari beralih fungsi apalagi dikuasai hingga berpindah tangan kepihak lain," ujarnya di gedung dewan, Senin.
Menurut politisi Golkar itu, sejauh ini pihaknya dilegislatif tidak mengetahui secara jelas bentuk kerjasama yang dilakukan antara Pemko dengan swasta tersebut.
Hal itu dikarenakan, lanjut dia, kerjasama yang dilakukan, sudah berlangsung sejak lama dan bukan pada periode saat ini.
Dari informasinya, kata Iwan, kerjasama penggunaan aset milik pemerintah kota itu oleh swasta sudah terjalin antara tahun 2000 hingga 2003.
"Kalau semasa kami duduk di dewan ini (priode 2014-2019), belum ada kerjasama aset yang dilakukan baik oleh pemerintah pada swasta ataupun kerjasama lainnya," imbuhnya.
Iwan mengaku, tidak ingin kerjasama yang dilakukan tersebut, memunculkan gejolak kembali dimasyarakat. Menyusul aksi unjuk rasa terkait hal itu, yang dilakukan oleh sejumlah ormas di kota itu.
"Jadi perlu evaluasi lagi, supaya menjamin rasa aman bagi pemerintah kota dan kejelasan bagi masyarakat," ucapnya.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Banjarmasin, menuntut pemerintah kota setempat menjamin keamanan 19 buah aset yang kini dikuasai swasta.
Aset-aset lahan milik pemerintah kota tersebut mulai dikerjasamakan, pada periode 2000 hingga 2003, masing-masing rentang waktu ada yang sampai 20 tahun hingga 30 tahun.
Pihak legislatif sebagai pengawas pemerintahan, ingin memastikan aset itu tidak berpindah tangan pada swasta termasuk legalitas kepemilikan.
Diantara aset lahan pemerintah kota yang dikerjasamakan itu seperti lahan di Jalan RE Martadinata yang kini berdiri Hotel Victoria, lahan di Jalan Nagasari yang berdiri Hotel Nasa.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017