Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota Panitia Khusus I DPRD Kalimantan Selatan H Karli Hanafi Kalianda mengharapkan, PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalsel mencontoh PT Bank Jawa Barat Tbk.
"Mungkin kita bisa mencontoh `go public` (terbuka bagi pemegang saham lain) dari Bank Jawa Barat (BJB)," ujar anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut, di Banjarmasin, Senin, sesudah studi komparasi dari "Bumi Siliwangi" Jabar.
Pansus I tersebut membahas tiga Raperda terkait perusda/BUMD Kalsel, yaitu Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Kalsel dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).
Kemudian Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan Badan Hukum PD Bangun Banua menjadi PT, dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 tahun 2012 tentang Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida).
Dengan go publik tersebut, menurut Karli yang akrab disapa Akang itu, kemungkinan besar bisa untuk penguatan modal, dan pada gilirannya dapat melakukan ekspansi lebih luas lagi serta sejajar bank-bank lain yang sudah maju.
Mengenai kemungkinan bank milik pemerintah provinsi (pemprov) akan dikuasi pihak lain dengan go publik tersebut, wakil rakyat yang juga pebisnis itu berpendapat, tidak perlu ada kekhawatiran.
Sebagai contoh dengan statusnya Tbk tersebut, pemegang kendali atau pemegang saham terbesar BJB tetap Pemprov Jabar, kendati go public, tutur Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel bergelar doktor ilmu hukum itu.
"Jadi agar kendali tetap pada Pemprov Kalsel, maka hanya sebagian saham saja dari BPD tersebut buat umum, dan pemegang saham terbesar tetap pemprov setempat," lanjut mantan aktivis mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin itu.
Selain itu, dia menyarankan, BPD Kalsel yang selama ini satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pemprov tersebut yang menunjukkan kemajuan agar lebih mengembangkan sayap atau membuka cabang di provinsi lain.
"Jika memungkinkan Bank Kalsel tidak cuma membuka cabang di DKI Jakarta, tetapi juga di provinsi lain yang memiliki potensi investor, sehingga memudahkan mereka mentransfer uang untuk menanamkan moda di provinsi kita," demikian Akang.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Mungkin kita bisa mencontoh `go public` (terbuka bagi pemegang saham lain) dari Bank Jawa Barat (BJB)," ujar anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut, di Banjarmasin, Senin, sesudah studi komparasi dari "Bumi Siliwangi" Jabar.
Pansus I tersebut membahas tiga Raperda terkait perusda/BUMD Kalsel, yaitu Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Kalsel dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).
Kemudian Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan Badan Hukum PD Bangun Banua menjadi PT, dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 tahun 2012 tentang Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida).
Dengan go publik tersebut, menurut Karli yang akrab disapa Akang itu, kemungkinan besar bisa untuk penguatan modal, dan pada gilirannya dapat melakukan ekspansi lebih luas lagi serta sejajar bank-bank lain yang sudah maju.
Mengenai kemungkinan bank milik pemerintah provinsi (pemprov) akan dikuasi pihak lain dengan go publik tersebut, wakil rakyat yang juga pebisnis itu berpendapat, tidak perlu ada kekhawatiran.
Sebagai contoh dengan statusnya Tbk tersebut, pemegang kendali atau pemegang saham terbesar BJB tetap Pemprov Jabar, kendati go public, tutur Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel bergelar doktor ilmu hukum itu.
"Jadi agar kendali tetap pada Pemprov Kalsel, maka hanya sebagian saham saja dari BPD tersebut buat umum, dan pemegang saham terbesar tetap pemprov setempat," lanjut mantan aktivis mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin itu.
Selain itu, dia menyarankan, BPD Kalsel yang selama ini satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pemprov tersebut yang menunjukkan kemajuan agar lebih mengembangkan sayap atau membuka cabang di provinsi lain.
"Jika memungkinkan Bank Kalsel tidak cuma membuka cabang di DKI Jakarta, tetapi juga di provinsi lain yang memiliki potensi investor, sehingga memudahkan mereka mentransfer uang untuk menanamkan moda di provinsi kita," demikian Akang.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017