Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) membahas penanganan kemiskinan ekstrem.
Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi dikonfirmasi di Martapura, Rabu, mengatakan pembahasan tersebut melalui menggelar rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
Baca juga: DKUMPP Banjar sosialisasikan Metrologi Legal di Murung Keraton
Idrus menuturkan kegiatan tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah HM Hilman dan Kepala Bappedalitbang Nashrullah Shadiq guna mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan ekstrem, serta kolaborasi lintas sektor di Kabupaten Banjar.
Selain itu, Idrus menyebutkan Pemkab Banjar pun mengambil langkah strategis sesuai tugas, fungsi dan kewenangan untuk menanggulangi kemiskinan dengan memastikan ketepatan sasaran serta kolaborasi multi sektor.
"Saya juga meminta kepada seluruh elemen untuk menyampaikan progres dan rencana aksinya sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) terkait intervensi maupun kebijakan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dengan luaran yang jelas, terukur dan tepat sasaran melalui TKPK," ucapnya.
Baca juga: Pemkab Banjar raih penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik 2024
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar Nashrullah Shadiq melaporkan data terbaru menunjukkan Kabupaten Banjar berada pada angka kemiskinan terendah se-Kalsel periode 2024, yakni 2,36 persen.
“Beberapa faktor pendorong dan penghambat pengentasan kemiskinan, di antaranya akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dan peluang kerja menjadi fokus utama yang harus diselesaikan bersama,” tutur Sahdiq.
Pemkab Banjar juga sempat menyerahkan penghargaan kepada instansi dan lintas sektor yang berkontribusi terhadap program pengentasan kemiskinan.
Baca juga: DKUMPP Banjar awasi produk terbungkus guna lindungi konsumen
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi dikonfirmasi di Martapura, Rabu, mengatakan pembahasan tersebut melalui menggelar rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
Baca juga: DKUMPP Banjar sosialisasikan Metrologi Legal di Murung Keraton
Idrus menuturkan kegiatan tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah HM Hilman dan Kepala Bappedalitbang Nashrullah Shadiq guna mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan ekstrem, serta kolaborasi lintas sektor di Kabupaten Banjar.
Selain itu, Idrus menyebutkan Pemkab Banjar pun mengambil langkah strategis sesuai tugas, fungsi dan kewenangan untuk menanggulangi kemiskinan dengan memastikan ketepatan sasaran serta kolaborasi multi sektor.
"Saya juga meminta kepada seluruh elemen untuk menyampaikan progres dan rencana aksinya sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) terkait intervensi maupun kebijakan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dengan luaran yang jelas, terukur dan tepat sasaran melalui TKPK," ucapnya.
Baca juga: Pemkab Banjar raih penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik 2024
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar Nashrullah Shadiq melaporkan data terbaru menunjukkan Kabupaten Banjar berada pada angka kemiskinan terendah se-Kalsel periode 2024, yakni 2,36 persen.
“Beberapa faktor pendorong dan penghambat pengentasan kemiskinan, di antaranya akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dan peluang kerja menjadi fokus utama yang harus diselesaikan bersama,” tutur Sahdiq.
Pemkab Banjar juga sempat menyerahkan penghargaan kepada instansi dan lintas sektor yang berkontribusi terhadap program pengentasan kemiskinan.
Baca juga: DKUMPP Banjar awasi produk terbungkus guna lindungi konsumen
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024