Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan menginginkan penguatan koperasi peserta plasma perkebunan kelapa sawit di provinsinya.
"Untuk penguatan koperasi tersebut, kami berkonsultasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Republik Indonesia," ujar Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Imam Suprastowo, sebelum ke kementerian itu, Kamis.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel VI/Kabupaten Tanah Laut (Tala) dan Kota Banjarbaru itu, penguatan koperasi peserta plasma perkebunan kelapa sawit tersebut penting, karena berkaitan dengan perekonomian mereka agar lebih baik.
"Sebab dengan membaiknya perekonomian peserta plasma perkebunan kelapa sawit tersebut, baik langsung maupun tidak langsung akan memajukan perusahaan perkebunan itu sendiri, dan pada gilirannya bisa meningkatkan perekonomian daerah," tuturnya.
Sementara di Kalsel, lanjut Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD provinsi tersebut, pertumbuhan dan perkembangan perkebunan kelapa sawit cukup pesat belakangan ini.
Sejumlah perkebunan kelapa sawit itu terlebih bagi perusahaan besar banyak menggunakan sistem plasma dan inti, yang kesemua itu saling bersinergi.
Guna ketahanan perekonomian peserta plasma perkebunan kelapa sawit tersebut antara lain melalui koperasi yang pembentukannya dari dan oleh mereka sendiri.
"Namun perlu penguatan koperasi yang merupakan `soko guru` ekonomi Indonesia tersebut," lanjutnya menjawab Antara Kalsel lewat telepon selular (HP).
Dari 13 kabupaten/kota di Kalsel hampir semua terdapat perkebunan kelapa sawit, baik perkebunan rakyat maupun swasta dan negara, serta ada yang menggunakan pola inti dan plasma.
Selain itu, ada pula perkebunan kelapa sawit oleh koperasi dengan sistem "bapak angkat" kepada perusahaan perkebunan komoditas tersebut, seperti terdapat di Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Untuk penguatan koperasi tersebut, kami berkonsultasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Republik Indonesia," ujar Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Imam Suprastowo, sebelum ke kementerian itu, Kamis.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel VI/Kabupaten Tanah Laut (Tala) dan Kota Banjarbaru itu, penguatan koperasi peserta plasma perkebunan kelapa sawit tersebut penting, karena berkaitan dengan perekonomian mereka agar lebih baik.
"Sebab dengan membaiknya perekonomian peserta plasma perkebunan kelapa sawit tersebut, baik langsung maupun tidak langsung akan memajukan perusahaan perkebunan itu sendiri, dan pada gilirannya bisa meningkatkan perekonomian daerah," tuturnya.
Sementara di Kalsel, lanjut Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD provinsi tersebut, pertumbuhan dan perkembangan perkebunan kelapa sawit cukup pesat belakangan ini.
Sejumlah perkebunan kelapa sawit itu terlebih bagi perusahaan besar banyak menggunakan sistem plasma dan inti, yang kesemua itu saling bersinergi.
Guna ketahanan perekonomian peserta plasma perkebunan kelapa sawit tersebut antara lain melalui koperasi yang pembentukannya dari dan oleh mereka sendiri.
"Namun perlu penguatan koperasi yang merupakan `soko guru` ekonomi Indonesia tersebut," lanjutnya menjawab Antara Kalsel lewat telepon selular (HP).
Dari 13 kabupaten/kota di Kalsel hampir semua terdapat perkebunan kelapa sawit, baik perkebunan rakyat maupun swasta dan negara, serta ada yang menggunakan pola inti dan plasma.
Selain itu, ada pula perkebunan kelapa sawit oleh koperasi dengan sistem "bapak angkat" kepada perusahaan perkebunan komoditas tersebut, seperti terdapat di Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017