Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 melalui rapat Paripurna.
Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani, di Batulicin Rabu mengatakan, rincian APBD 2025 yang mencakup pendapatan daerah sebesar Rp3.156.371.665.478,00.
Baca juga: Dewan Tanah Bumbu sepakati RAPBD 2025
Belanja daerah sebesar Rp3.608.806.204.935,00, serta defisit anggaran senilai Rp452.434.539.457,00.
"Defisit ini akan di tutupi melalui pembiayaan daerah yang telah di rencanakan secara cermat," terang Andre.
Dia menjelaskan, semua fraksi di DPRD telah menyetujui RAPBD 2025 melalui rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani dihadiri oleh Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar, Sekretaris Daerah Tanah Bumbu H. Ambo Sakka, seluruh Kepala SKPD dan pimpinan TNI-Polri.
Sementara itu, Zairullah Azhar menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada DPRD. Seluruh pihak yang telah mendukung proses pembahasan RAPBD tersebut.
Zairullah mengungkapkan harapannya agar APBD 2025 menjadi motor penggerak bagi kemajuan ekonomi dan pembangunan di Tanah Bumbu, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat.
"Dengan sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD, saya yakin Tanah Bumbu akan terus berkembang menjadi kabupaten yang maju, adil, dan sejahtera. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan," ucapnya.
Rapat ini menegaskan komitmen daerah untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kedua regulasi tersebut menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja.
Baca juga: DPRD Banjarmasin: Jika memungkinkan APBD 2025 di atas Rp2,3 triliun
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani, di Batulicin Rabu mengatakan, rincian APBD 2025 yang mencakup pendapatan daerah sebesar Rp3.156.371.665.478,00.
Baca juga: Dewan Tanah Bumbu sepakati RAPBD 2025
Belanja daerah sebesar Rp3.608.806.204.935,00, serta defisit anggaran senilai Rp452.434.539.457,00.
"Defisit ini akan di tutupi melalui pembiayaan daerah yang telah di rencanakan secara cermat," terang Andre.
Dia menjelaskan, semua fraksi di DPRD telah menyetujui RAPBD 2025 melalui rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani dihadiri oleh Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar, Sekretaris Daerah Tanah Bumbu H. Ambo Sakka, seluruh Kepala SKPD dan pimpinan TNI-Polri.
Sementara itu, Zairullah Azhar menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada DPRD. Seluruh pihak yang telah mendukung proses pembahasan RAPBD tersebut.
Zairullah mengungkapkan harapannya agar APBD 2025 menjadi motor penggerak bagi kemajuan ekonomi dan pembangunan di Tanah Bumbu, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat.
"Dengan sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD, saya yakin Tanah Bumbu akan terus berkembang menjadi kabupaten yang maju, adil, dan sejahtera. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan," ucapnya.
Rapat ini menegaskan komitmen daerah untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kedua regulasi tersebut menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja.
Baca juga: DPRD Banjarmasin: Jika memungkinkan APBD 2025 di atas Rp2,3 triliun
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024