Marabahan, (Antaranews Kalsel) - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan kembali melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi pejabat penatausahaan keuangan SKPD, bendahara pengeluaran, bendahara pembantu, dan bendahara penerimaan di lingkungan Pemkab Batola, Rabu (8/3).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Mufakat tersebut dibuka Bupati Batola H Hasanuddin Murad diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) H Supriyono.
"Para kegiatan itu peserta diberikan penjelasan tentang penatausahaan secara umum, belanja tidak langsung, belanja tak langsung, penerimaan, penerapan aplikasi dalam penatausahaan bendahara pengeluaran dari nara sumber Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ahyar dan Kasubdi PPKD Wilayah III," ujar Sekdakab Batola H Supriyono, di Marabahan.
Menurut dia, maksud dilaksanakannya bimtek tersebut dalam upaya memberikan bekal pentetahuan sekaligus menyamakan persepsi dalam pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah.
Dengan demikian, lanjutnya, diharapkan para peserta selain mengerti ketentuan peraturan, tugas dan tanggungjawab terhadap penatausahaan keuangan juga dapat menggunakan aplikasi simda secara tepat dan efektif.
Bupati Batola H Hasanuddin Murad menyambut baik serta memberi apresiasi atas terselenggaranya kegiatan dalam rangka meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta pemahaman aparatur terhadap sistem prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Agar pengelolaan keuangan yang dilakukan, sebut dia, dapat lebih meningkatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan.
Lebih lanjut bupati mengatakan, dalam menentukan sebuah perencanaan, semua pejabat SKPD yang berwenang hendaknya dapat menggambaran fungsi dan tugas, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat disusun dan dijalankan sesuai sasaran yang ingin dicapai.
Terlebih dalam hal penganggaran pada penyusunan RKA, terang dia, dimana alokasi dana yang dianggarkan harus benar-benar sesuai anggaran dan kebutuhan serta mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku.
"Harapan saya dengan meningkatnya kemampuan peserta nantinya hasilnya dapat semakin mendukung upaya mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)," demikian tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Kegiatan yang berlangsung di Aula Mufakat tersebut dibuka Bupati Batola H Hasanuddin Murad diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) H Supriyono.
"Para kegiatan itu peserta diberikan penjelasan tentang penatausahaan secara umum, belanja tidak langsung, belanja tak langsung, penerimaan, penerapan aplikasi dalam penatausahaan bendahara pengeluaran dari nara sumber Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ahyar dan Kasubdi PPKD Wilayah III," ujar Sekdakab Batola H Supriyono, di Marabahan.
Menurut dia, maksud dilaksanakannya bimtek tersebut dalam upaya memberikan bekal pentetahuan sekaligus menyamakan persepsi dalam pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah.
Dengan demikian, lanjutnya, diharapkan para peserta selain mengerti ketentuan peraturan, tugas dan tanggungjawab terhadap penatausahaan keuangan juga dapat menggunakan aplikasi simda secara tepat dan efektif.
Bupati Batola H Hasanuddin Murad menyambut baik serta memberi apresiasi atas terselenggaranya kegiatan dalam rangka meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta pemahaman aparatur terhadap sistem prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Agar pengelolaan keuangan yang dilakukan, sebut dia, dapat lebih meningkatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan.
Lebih lanjut bupati mengatakan, dalam menentukan sebuah perencanaan, semua pejabat SKPD yang berwenang hendaknya dapat menggambaran fungsi dan tugas, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat disusun dan dijalankan sesuai sasaran yang ingin dicapai.
Terlebih dalam hal penganggaran pada penyusunan RKA, terang dia, dimana alokasi dana yang dianggarkan harus benar-benar sesuai anggaran dan kebutuhan serta mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku.
"Harapan saya dengan meningkatnya kemampuan peserta nantinya hasilnya dapat semakin mendukung upaya mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)," demikian tuturnya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017