Aparat desa/kelurahan di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan mengikuti sosialisasi migrasi aman dan perlindungan pekerja migran Indonesia yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja setempat.
Ketua pelaksana kegiatan Fahmi Saputra menjelaskan sosialisasi ini bentuk respon dan tanggung jawab bersama atas peristiwa tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Tabalong pada 2023.
Baca juga: Dinas Tenaga Kerja Tabalong bekali pelaku UMKM pelatihan produktivitas
"Peristiwa ini menekankan pentingnya pemahaman dan kewaspadaan masyarakat mengenai bahaya dan risiko migrasi yang tidak aman," jelas Fahmi di Tabalong, Rabu.
Menurutnya pekerja migran Indonesia sebagai aset yang berharga bagi bangsa, namun mereka juga menghadapi berbagai tantangan dan ancaman selama proses migrasi maupun ketika bekerja di negara tujuan.
Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Wilayah Kalselteng Adi Eldiawan mengatakan sosialisasi ini upaya mencegah sejak dini migrasi secara ilegal dan peserta bisa menyebarluaskan informasi terkait migrasi aman kepada masyarakat.
Baca juga: Warga Desa Wirang Tabalong antusias ikuti kampanye dialogis H Fani
"Presiden (Prabowo) ingin memperketat soal perlindungan pekerja migran Indonesia dan saat ini pekerja migran menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas yakni sekitar Rp 195,6 triliun," jelas Adi.
Pada kesempatan yang sama Adi menjelaskan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kini berubah menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Mewakili Penjabat Bupati Tabalong Hamida Munawarah, Asisten Administrasi dan Umum Setda Tabalong Subhan mengharapkan peserta sosialisasi dapat memahami pentingnya prosedur legal, hak dan kewajiban sebagai calon pekerja migran.
Selain itu memperoleh pengetahuan lainnya yang bermanfaat untuk bisa disampaikan informasi ini kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat luas.
"Saya mengajak semua pihak untuk terus bekerja sama dan berkomitmen dalam melindungi para pekerja migran," jelas Subhan
Baca juga: Kemenaker minta Disnaker Tabalong optimalkan Unit Layanan Disabilitas
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Ketua pelaksana kegiatan Fahmi Saputra menjelaskan sosialisasi ini bentuk respon dan tanggung jawab bersama atas peristiwa tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Tabalong pada 2023.
Baca juga: Dinas Tenaga Kerja Tabalong bekali pelaku UMKM pelatihan produktivitas
"Peristiwa ini menekankan pentingnya pemahaman dan kewaspadaan masyarakat mengenai bahaya dan risiko migrasi yang tidak aman," jelas Fahmi di Tabalong, Rabu.
Menurutnya pekerja migran Indonesia sebagai aset yang berharga bagi bangsa, namun mereka juga menghadapi berbagai tantangan dan ancaman selama proses migrasi maupun ketika bekerja di negara tujuan.
Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Wilayah Kalselteng Adi Eldiawan mengatakan sosialisasi ini upaya mencegah sejak dini migrasi secara ilegal dan peserta bisa menyebarluaskan informasi terkait migrasi aman kepada masyarakat.
Baca juga: Warga Desa Wirang Tabalong antusias ikuti kampanye dialogis H Fani
"Presiden (Prabowo) ingin memperketat soal perlindungan pekerja migran Indonesia dan saat ini pekerja migran menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas yakni sekitar Rp 195,6 triliun," jelas Adi.
Pada kesempatan yang sama Adi menjelaskan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kini berubah menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Mewakili Penjabat Bupati Tabalong Hamida Munawarah, Asisten Administrasi dan Umum Setda Tabalong Subhan mengharapkan peserta sosialisasi dapat memahami pentingnya prosedur legal, hak dan kewajiban sebagai calon pekerja migran.
Selain itu memperoleh pengetahuan lainnya yang bermanfaat untuk bisa disampaikan informasi ini kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat luas.
"Saya mengajak semua pihak untuk terus bekerja sama dan berkomitmen dalam melindungi para pekerja migran," jelas Subhan
Baca juga: Kemenaker minta Disnaker Tabalong optimalkan Unit Layanan Disabilitas
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024