Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menargetkan pada 2017 sebanyak 200 desa di Kalimantan Selatan telah terhubung secara online.
Kepala Kesbang, Diklat dan Informasi Kemendes Dr Nurdin di Banjarmasin Jumat mengatakan, sejak dua tahun terakhir, pihaknya sedang mengembangkan program desa online untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait.
Menurut Nurdin, pada Rapat Koordinasi Balatmas Kalimantan, perangkat online yang akan bakal terus dikembangkan di seluruh desa, secara nasional tersebut, sangat penting untuk memangkas birokrasi dalam penyelesaian berbagai persoalan dan pengawasan berbagai program yang telah dicanangkan.
"Dengan perangkat online ini, perangkat desa tidak perlu lagi melalui birokrasi yang panjang, untuk meminta bantuan penyelesaian berbagai persoalan yang ada," katanya.
Selain itu, seluruh pihak terkait, juga akan lebih mudah mengakses berbagai data yang diinginkan, terkait perkembangan pemanfaatan dana desa, termasuk perkembangan proyek pembangunan yang memanfaatkan dana desa.
"Saya yakin,melalui jaringan online ini, berbagai persoalan yang terjadi akan lebih dimudah dan cepat diselesaikan oleh seluruh pihak terkait, termasuk koordinasi juga akan dilakukan lebih cepat dan efektif," katanya.
Secara nasional, kata dia, total total sebaran Desa Online 2015-2016 sebanyak 820 Desa, yaitu itu Aceh sebanyak tujuh desa, Sumatera Utara dua desa, Sumatera Barat tiga desa, Sumatera Selatan, dua desa, Riau dua desa, Jambi dua desa, Bengkulu dua desa, Lampung 123 desa.
Selain itu, Kepulauan Riau dua desa, Kepulauan Bangka Belitung dua desa, Banten empat desa, Jawa Barat 29 Desa, Jawa Tengah, 246 Desa, DI Yogyakarta dua desa, Jawa Timur 14 desa, Kalimantan Utara, dua desa, Tengan dua desa, Selatan lima desa, Timur 14 desa, dan Kalimantan Barat 33 desa.
Gorontali, 39 desa, Sulawesi Selatan 37 desa, Maluku Tengah 3 desa, Maluku Utara, tiga desa, Papua, 20 desa, Bali enam 6 desa, NTB 132 Desa dan NTT 18 Desa.
Menurut Nurdin, melalui pengembangan dan pengelolaan desa Online ini diharapkan, sasaran pemanfaatan dana desa bisa lebih maksimal dan tepat sasaran, karena pengawasan dilakukan dengan lebih sistematis dan cepat.
Adapun sasaran strategis pemanfaatan dana desa 2015-2019 antara lain, berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
Mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten dan meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan.
Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara dan meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar.
Terbangunnya 144 kawasan transmigrasi dan berkembangnya 72 satuan permukiman menjadi pusat satuan kawasan pengembangan dan
berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio kota-kota kecil.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Kepala Kesbang, Diklat dan Informasi Kemendes Dr Nurdin di Banjarmasin Jumat mengatakan, sejak dua tahun terakhir, pihaknya sedang mengembangkan program desa online untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait.
Menurut Nurdin, pada Rapat Koordinasi Balatmas Kalimantan, perangkat online yang akan bakal terus dikembangkan di seluruh desa, secara nasional tersebut, sangat penting untuk memangkas birokrasi dalam penyelesaian berbagai persoalan dan pengawasan berbagai program yang telah dicanangkan.
"Dengan perangkat online ini, perangkat desa tidak perlu lagi melalui birokrasi yang panjang, untuk meminta bantuan penyelesaian berbagai persoalan yang ada," katanya.
Selain itu, seluruh pihak terkait, juga akan lebih mudah mengakses berbagai data yang diinginkan, terkait perkembangan pemanfaatan dana desa, termasuk perkembangan proyek pembangunan yang memanfaatkan dana desa.
"Saya yakin,melalui jaringan online ini, berbagai persoalan yang terjadi akan lebih dimudah dan cepat diselesaikan oleh seluruh pihak terkait, termasuk koordinasi juga akan dilakukan lebih cepat dan efektif," katanya.
Secara nasional, kata dia, total total sebaran Desa Online 2015-2016 sebanyak 820 Desa, yaitu itu Aceh sebanyak tujuh desa, Sumatera Utara dua desa, Sumatera Barat tiga desa, Sumatera Selatan, dua desa, Riau dua desa, Jambi dua desa, Bengkulu dua desa, Lampung 123 desa.
Selain itu, Kepulauan Riau dua desa, Kepulauan Bangka Belitung dua desa, Banten empat desa, Jawa Barat 29 Desa, Jawa Tengah, 246 Desa, DI Yogyakarta dua desa, Jawa Timur 14 desa, Kalimantan Utara, dua desa, Tengan dua desa, Selatan lima desa, Timur 14 desa, dan Kalimantan Barat 33 desa.
Gorontali, 39 desa, Sulawesi Selatan 37 desa, Maluku Tengah 3 desa, Maluku Utara, tiga desa, Papua, 20 desa, Bali enam 6 desa, NTB 132 Desa dan NTT 18 Desa.
Menurut Nurdin, melalui pengembangan dan pengelolaan desa Online ini diharapkan, sasaran pemanfaatan dana desa bisa lebih maksimal dan tepat sasaran, karena pengawasan dilakukan dengan lebih sistematis dan cepat.
Adapun sasaran strategis pemanfaatan dana desa 2015-2019 antara lain, berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
Mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten dan meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan.
Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara dan meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar.
Terbangunnya 144 kawasan transmigrasi dan berkembangnya 72 satuan permukiman menjadi pusat satuan kawasan pengembangan dan
berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio kota-kota kecil.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017