Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimatan Selatan meraih peringkat kedua secara nasional untuk kategori KPPN A1 Non Provinsi dalam hal transaksi melalui Virtual Account (VA) bendahara pengeluaran menggunakan Cash Management System (CMS).
Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi, menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini dan pihaknya terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong digitalisasi pembayaran di wilayah kerjanya.
Baca juga: KPPN Tanjung terapkan IKPA guna percepat realisasi belanja daerah
“Kami sangat bangga dengan capaian ini, sebagai bukti digitalisasi pembayaran di wilayah kerja KPPN Tanjung semakin maju," jelas Sigid di Tabalong, Selasa.
Sigid menyebutkan jumlah satker yang menggunakan CMS, Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Digipay terus meningkat dan ini merupakan langkah penting dalam upaya bersama meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Berdasarkan data sampai dengan triwulan III 2024, KPPN Tanjung berhasil meraih peringkat kedua dengan jumlah virtual account aktif melakukan transaksi melalui CMS 84 VA atau 88,4 persen dari total 95 VA.
Sedangkan dari data transaksi digitalisasi pembayaran, KPPN Tanjung mencatatkan pencapaian yang signifikan dibandingkan target yang telah ditetapkan tahun 2024.
"Hingga akhir triwulan III, realisasi transaksi melalui CMS, KKP dan digipay telah melampaui target," jelas Sigid.
Masing-masing CMS dari target 14.866 transaksi realisasi 25.250 transaksi atau 170 persen dari target, KKP dari target 92 transaksi realisasi 295 transaksi atau 321 persen dari target serta digipay dari target 258 transaksi realisasi 734 transaksi, atau 284 persen dari target.
Penggunaan CMS, KKP dan Digipay lingkup satker KPPN Tanjung merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi, terutama dalam rangka menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Sigid menekankan pentingnya penerapan sistem ini untuk meminimalisir potensi kecurangan dalam pembayaran.
“Kami terus mendorong satuan kerja untuk beralih ke CMS, KKP dan Digipay, agar proses pembayaran lebih transparan dan mengurangi potensi kecurangan (fraud) ," jelasnya.
Upaya Ini juga menjadi bagian dari komitmen KPPN Tanjung untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Baca juga: KPPN Pelaihari: Realisasi APBN 2024 ke Tanah Laut capai Rp1,57 triliun
Langkah digitalisasi ini tidak hanya memberikan efisiensi dalam proses pengelolaan keuangan, tetapi juga mempermudah pengawasan serta kontrol pembayaran.
Dengan semakin banyak satker yang beralih ke sistem ini, diharapkan tata kelola keuangan negara di wilayah kerja KPPN Tanjung akan semakin optimal.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi, menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini dan pihaknya terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong digitalisasi pembayaran di wilayah kerjanya.
Baca juga: KPPN Tanjung terapkan IKPA guna percepat realisasi belanja daerah
“Kami sangat bangga dengan capaian ini, sebagai bukti digitalisasi pembayaran di wilayah kerja KPPN Tanjung semakin maju," jelas Sigid di Tabalong, Selasa.
Sigid menyebutkan jumlah satker yang menggunakan CMS, Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Digipay terus meningkat dan ini merupakan langkah penting dalam upaya bersama meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Berdasarkan data sampai dengan triwulan III 2024, KPPN Tanjung berhasil meraih peringkat kedua dengan jumlah virtual account aktif melakukan transaksi melalui CMS 84 VA atau 88,4 persen dari total 95 VA.
Sedangkan dari data transaksi digitalisasi pembayaran, KPPN Tanjung mencatatkan pencapaian yang signifikan dibandingkan target yang telah ditetapkan tahun 2024.
"Hingga akhir triwulan III, realisasi transaksi melalui CMS, KKP dan digipay telah melampaui target," jelas Sigid.
Masing-masing CMS dari target 14.866 transaksi realisasi 25.250 transaksi atau 170 persen dari target, KKP dari target 92 transaksi realisasi 295 transaksi atau 321 persen dari target serta digipay dari target 258 transaksi realisasi 734 transaksi, atau 284 persen dari target.
Penggunaan CMS, KKP dan Digipay lingkup satker KPPN Tanjung merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi, terutama dalam rangka menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Sigid menekankan pentingnya penerapan sistem ini untuk meminimalisir potensi kecurangan dalam pembayaran.
“Kami terus mendorong satuan kerja untuk beralih ke CMS, KKP dan Digipay, agar proses pembayaran lebih transparan dan mengurangi potensi kecurangan (fraud) ," jelasnya.
Upaya Ini juga menjadi bagian dari komitmen KPPN Tanjung untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Baca juga: KPPN Pelaihari: Realisasi APBN 2024 ke Tanah Laut capai Rp1,57 triliun
Langkah digitalisasi ini tidak hanya memberikan efisiensi dalam proses pengelolaan keuangan, tetapi juga mempermudah pengawasan serta kontrol pembayaran.
Dengan semakin banyak satker yang beralih ke sistem ini, diharapkan tata kelola keuangan negara di wilayah kerja KPPN Tanjung akan semakin optimal.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024