Barabai, (Antaranews Kalsel) - Pemkab Hulu Sungai Tengah (HST) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) bekerjasama dengan BPKP Kalsel menggelar Sosialisasi Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah.
Plt Sekretaris Daerah HST Akhmad Tamzil mengatakan, selain sosialisasi pihaknya juga langsung menggelar Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan yang Wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual di Aula Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Rabu (8/2).
Menurut Sekda, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi dambaan setiap kementerian maupun lembaga negara terkait pelaporan keuangan.
"Hal itu dapat dijalankan jika seluruh pihak benar-benar menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual," katanya.
Kegiatan yang diikuti oleh seluruh perwakilan SOPD di Lingkungan Pemkab HST ini digelar dalam rangka meningkatkan pengetahuan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Menurut Sekda, tim audit dari BPK akan lebih memfokuskan pemenuhan kewajiban SOPD dalam penyampaian laporan keuangan yang wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual.
"Kami menghendaki agar peserta benar-benar mengikutinya dengan seksama dan menyimak setiap materi yang disampaikan. Baik dan buruknya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tergantung pada kalian," pungkasnya.
Terkait dilakukannya pemeriksaan pendahuluan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), orang nomor satu dibumi murakata ini juga mengharapkan, agar semua SOPD untuk sesegeranya memenuhi semua permintaan data / dokumen yang diperlukan oleh tim pemeriksa.
"Penyampaian laporan keuangan SOPD tahun 2016 ke BPKAD wajib dipenuhi sebagai bahan penyusunan LKPD," katanya.
Kegiatan yang diikuti sangat antusias oleh seluruh peserta ini, dinarasumberi oleh A. Sujatma dan Thomas Sulistyo dari BPKP Kalsel.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Plt Sekretaris Daerah HST Akhmad Tamzil mengatakan, selain sosialisasi pihaknya juga langsung menggelar Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan yang Wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual di Aula Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Rabu (8/2).
Menurut Sekda, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi dambaan setiap kementerian maupun lembaga negara terkait pelaporan keuangan.
"Hal itu dapat dijalankan jika seluruh pihak benar-benar menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual," katanya.
Kegiatan yang diikuti oleh seluruh perwakilan SOPD di Lingkungan Pemkab HST ini digelar dalam rangka meningkatkan pengetahuan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Menurut Sekda, tim audit dari BPK akan lebih memfokuskan pemenuhan kewajiban SOPD dalam penyampaian laporan keuangan yang wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual.
"Kami menghendaki agar peserta benar-benar mengikutinya dengan seksama dan menyimak setiap materi yang disampaikan. Baik dan buruknya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tergantung pada kalian," pungkasnya.
Terkait dilakukannya pemeriksaan pendahuluan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), orang nomor satu dibumi murakata ini juga mengharapkan, agar semua SOPD untuk sesegeranya memenuhi semua permintaan data / dokumen yang diperlukan oleh tim pemeriksa.
"Penyampaian laporan keuangan SOPD tahun 2016 ke BPKAD wajib dipenuhi sebagai bahan penyusunan LKPD," katanya.
Kegiatan yang diikuti sangat antusias oleh seluruh peserta ini, dinarasumberi oleh A. Sujatma dan Thomas Sulistyo dari BPKP Kalsel.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017