Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMK) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Priyo Eko menyatakan, pemerintah kota kesulitan melakukan penindakan terhadap koperasi yang bernuansa rentenir dalam kegiatannya.
Menurut dia di Banjarmasin, Rabu, ada sejumlah koperasi simpan pinjam uang yang diduga melakukan praktik seperti rentenir.
"Kita memang tidak memiliki wewenang untuk menindak, sebab hanya memiliki wewenang untuk mengawasi, sebab koperasi bernuansa rentenir ini cukup terselubung," ujarnya.
Apalagi, kata dia, jenis koperasi ini tidak memiliki dasar hukum artinya tidak terdata di pemerintah kota, karena tidak menjalankan kaidah pendiriannya.
"Upaya kita kemasyarakatan melakukan penyuluhan agar hati-hati untuk memilih menjadi anggota koperasi, harus yang jelas berbadan hukum," katanya.
Dia menyatakan, koperasi yang benar itu tidak hanya terdaftar di instansinya, tapi juga rutin melakukan Rapat Akhir Tahun (RAT) bersama para anggotanya.
"Kalau anggotanya tidak jelas, apalagi dilihat hanya diurus satu keluarga, baiknya jangan diikuti," katanya.
Menurut Priyo, banyak usaha yang dijalankan oknum masyarakat mengatasnamakan koperasi, padahal hanya mencari keuntungan pribadi, hingga praktik seperti rentenir dilakukan.
"Apakah masuk ranah pidana, kita juga kurang tahu, seperti juga disokong bank gelap praktiknya ini," kata Priyo.
Memang, kata dia, adapula jenis koperasi semacam ini yang menjalankan usaha seperti barang kelontongan atau pecah belah, tidak terlalu masalah.
"Yang masalahnya koperasi seperti ini ada yang tidak berbadan hukum, hingga sulit kita bilangnya koperasi atau semacam lembaga usaha masyarakat apa," katanya.
Jika berbadan hukum jelas, kata Priyo, pemerintah kota akan mudah mengawasinya sebagaimana yang sudah dilakukan penindakan sekitar 250 koperasi dibubarkan pemerintah kota karena sudah mati suri.
Menurut dia, hanya sekitar 350 koperasi di daerah ini yang dianggap masih aktif berkegiatan dan mendapat pembinaan pemerintah kota.
"Pertumbuhan koperasi di daerah kita setiap tahunnya antara 15-20 koperasi baru," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Menurut dia di Banjarmasin, Rabu, ada sejumlah koperasi simpan pinjam uang yang diduga melakukan praktik seperti rentenir.
"Kita memang tidak memiliki wewenang untuk menindak, sebab hanya memiliki wewenang untuk mengawasi, sebab koperasi bernuansa rentenir ini cukup terselubung," ujarnya.
Apalagi, kata dia, jenis koperasi ini tidak memiliki dasar hukum artinya tidak terdata di pemerintah kota, karena tidak menjalankan kaidah pendiriannya.
"Upaya kita kemasyarakatan melakukan penyuluhan agar hati-hati untuk memilih menjadi anggota koperasi, harus yang jelas berbadan hukum," katanya.
Dia menyatakan, koperasi yang benar itu tidak hanya terdaftar di instansinya, tapi juga rutin melakukan Rapat Akhir Tahun (RAT) bersama para anggotanya.
"Kalau anggotanya tidak jelas, apalagi dilihat hanya diurus satu keluarga, baiknya jangan diikuti," katanya.
Menurut Priyo, banyak usaha yang dijalankan oknum masyarakat mengatasnamakan koperasi, padahal hanya mencari keuntungan pribadi, hingga praktik seperti rentenir dilakukan.
"Apakah masuk ranah pidana, kita juga kurang tahu, seperti juga disokong bank gelap praktiknya ini," kata Priyo.
Memang, kata dia, adapula jenis koperasi semacam ini yang menjalankan usaha seperti barang kelontongan atau pecah belah, tidak terlalu masalah.
"Yang masalahnya koperasi seperti ini ada yang tidak berbadan hukum, hingga sulit kita bilangnya koperasi atau semacam lembaga usaha masyarakat apa," katanya.
Jika berbadan hukum jelas, kata Priyo, pemerintah kota akan mudah mengawasinya sebagaimana yang sudah dilakukan penindakan sekitar 250 koperasi dibubarkan pemerintah kota karena sudah mati suri.
Menurut dia, hanya sekitar 350 koperasi di daerah ini yang dianggap masih aktif berkegiatan dan mendapat pembinaan pemerintah kota.
"Pertumbuhan koperasi di daerah kita setiap tahunnya antara 15-20 koperasi baru," katanya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017