Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, siap untuk memberikan rekomendasi dan menggunakan hak interpelasi dalam menindaklanjuti tuntutan masa yang tergabung dalam Komite Aksi Penyelamatan Kotabaru (KAPak).
Ketua DPRD Hj Alfisah di Kotabaru, Senin, mengatakan setelah melakukan rapat tertutup bersama anggota DPRD Kotabaru, maka dapat disimpulkan bahwa DPRD siap untuk memberikan rekomendasi kepada Kepolisian untuk mengungkap dugaan ijazah palsu.
"DPRD juga siap untuk menggunakan hak interpelasi menindaklanjuti sembilan tuntutan Kapak sebagai perwakilan dari masa yang menggelar demo," katanya.
DPRD tidak membentuk Panitia Khusus (Pansus) seperti yang diinginkan masa yang menggelar demo dan diwakilkan kepada Ketua Komite Aliansi Penyelamat Kotabaru (KAPak) dan sejumlah tokoh yang lainnya, tetapi rekomendasi.
"Pemberian rekomendasi dan bukan membentuk Pansus tersebut sesuai dengan hak DPRD sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Rekomendasi akan disampaikan kepada Kepolisian Daerah (Polda) dengan tembusan Polres Kotabaru, Mabes Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan yang terkait lainnya.
Sedangkan DPRD siap menggunakan hak interpelasi tersebut didukung oleh anggota DPRD Kotabaru terkecuali dari Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Golkar dan PKS tidak setuju untuk penggunaan hak interpelasi," jelas Ketua DPRD Kotabaru.
Dia mengatakan, DPRD Kotabaru masih akan menggelar sidang paripurna terkait rencana menggunakan hak interpelasi, yang akan digelar Februari 2017.
Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kotabaru H Sahidin Mahmud menjelaskan, pihaknya tidak menggunakan hak, seperti anggota DPRD Kotabaru yang lainnya.
"Kami masih komitmen sebagai partai pengusung pasangan H Sayed Jafar-Burhanudin untuk menjadi Bupati Kotabaru," terangnya.
PKS yang memiliki empat orang anggota itu, yakni, H Sahidin, Shohiful Anam, Asmail dan Junaidi, lebih memilih tidak menggunakan haknya, dan menyerahkan masalah tersebut kepada proses hukum yang sudah berjalan.
Sementara itu, Komite Aksi Penyelamatan Kotabaru (KAPaK) mendesak DPRD Kotabaru, untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan menggunakan hak interpelasi.
Ketua Komite Aksi Penyelamatan Kotabaru (KAPaK) Usman D Pahero, dalam dialog bersama DPRD, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Kotabaru, dan sejumlah pejabat fungsional di ruang rapat DPRD Kotabaru, mengatakan pihaknya bersama tim telah mengantongi bukti-bukti dugaan ijazah palsu.
"Oleh sebab itu, hari ini juga kami meminta DPRD untuk membentuk Pansus dan menggunakan hak interpelasi," tandasnya.
Dikatakan, Pansus yang dibentuk nantinya akan bertugas menindaklanjuti temuan dugaan ijazah palsu. Sedangkan hak interpelasi akan menindaklanjuti sembilan tuntutan yang disampaikan dalam selebaran aksi damai 231 bertemkan "tegakkan hukum dan selamatkan Kotabaru".
Selain mendesak DPRD membentuk Pansus dan menggunakan hak interpelasi, tim yang tergabung dengan KAPak juga membagikan selebaran yang berisi 11 tuntutan.
Apabila tidak dikabulkan maka pihaknya akan tetap bertahan di bawah hingga DPRD membentuk tim Pansus dan hak interpelasi.
Usman juga berharap, lembaga Legislatif tidak "masuk angin", dan diimbau kepada pegawai negeri sipil untuk memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mempersulit.
"Sampean-sampean itu merupakan pembantu Bupati, mari kita jaga harmonisasi hubungan antara DPRD, Bupati, dan Muspida bahkan dengan gubernur jangan ada sifat arogansi," pintanya.
Salah seorang pejabat fungsional yang juga mantan Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kotabaru Sugian Noor, dan juru bicara Komite Aksi Penyelamat Kotabaru Zulkifli AR, menegaskan kepada Legislatif bahwa pembentukan Pansus dan menggunakan Hak Interpelasi yang menjadi hak DPRD harus digunakan.
"Kami minta jawaban pimpinan DPRD hari ini untuk membentuk Panitia khusus dan sepakat untuk menggunakan Hak Interpelasi," tuturnya.
Pembentukan Pansus dan menuntut DPRD untuk menggunakan hak interpelasi adalah sudah menjadi tuntutan yang sudah disepakati masa yang hadir melakukan demo, mereka tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum Pansus itu terbentuk.
"Kami juga mendesak DPRD untuk menggunakan hak interpelasi nya dengan membuat surat keputusan DPRD Kabupaten Kotabaru tertanggal hari ini Senin 23 Januari 2017," jelasnya.
Selain menuntut pembentukan Pansus, dan penggunaan hak interpelasi, tim yang tergabung dalam KAPak juga membagikan selebaran aksi damai 231 bertemakan "tegakkan hukum dan selamatkan Kotabaru".
Isi dari selebaran tersebut, di antaranya, segera bentuk Pansus DPRD Kabupaten Kotabaru, untuk mengungkap dugaan "ijazah palsu". Mendesak DPRD Kabupaten Kotabaru untuk menggunakan "Hak Interpelasi" dengan membuat surat keputusan DPRD Kabupaten Kotabaru, tertanggal hari ini Senin 23 Januari 2017.
Bongkar "mafia proyek satu pintu", usut tuntas pungutan "fee proyek" yang dilakukan oleh oknum terhadap Kasi, Kabid, Kadis dan Kontraktor Kotabaru.
Usut tuntas jual beli jabatan di Pemerintahan Kabupaten Kotabaru. Bupati Kotabaru segera menempati "rumah dinas jabatan", karena rumah tersebut dibangun dan difasilitasi dari uang rakyat. Segera "bubarkan staf khusus" yang dibentuk oleh Bupati Kotabaru karena bertentangan dengan Undang- undang dan peraturan yang berkenaan dengan tata kelola pemerintahan.
Segera laksanakan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan "sungguh-sungguh" dan "profesional".
Wakil Bupati Kotabaru Burhanuddin mengemukakan bahwa saat ini Bupati Kotabaru H sayed Jafar berada di luar kota, yakni di Tanjung Smalantakan, Kecamatan Pamukan Selatan.
"Bapak bupati saat ini ada di Tanjung Smalantakan, untuk mengawasi kegiatan pembangunan infrastruktur jalan," kata dia.
Ia mengatakan bupati sangat konsen untuk membangun infrastruktur jalan untuk memperlancar arus transportasi, barang dan jasa, serta membuka daerah-daerah yang masih tertinggal.
Sementara itu, menurut tim KAPak, aksi damai 231 di Halaman Gedung DPRD yang bersebelahan dengan Kantor Bupati Kotabaru itu diikuti sekitar 1.450 jiwa berdasarkan laporan dari lapangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Ketua DPRD Hj Alfisah di Kotabaru, Senin, mengatakan setelah melakukan rapat tertutup bersama anggota DPRD Kotabaru, maka dapat disimpulkan bahwa DPRD siap untuk memberikan rekomendasi kepada Kepolisian untuk mengungkap dugaan ijazah palsu.
"DPRD juga siap untuk menggunakan hak interpelasi menindaklanjuti sembilan tuntutan Kapak sebagai perwakilan dari masa yang menggelar demo," katanya.
DPRD tidak membentuk Panitia Khusus (Pansus) seperti yang diinginkan masa yang menggelar demo dan diwakilkan kepada Ketua Komite Aliansi Penyelamat Kotabaru (KAPak) dan sejumlah tokoh yang lainnya, tetapi rekomendasi.
"Pemberian rekomendasi dan bukan membentuk Pansus tersebut sesuai dengan hak DPRD sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Rekomendasi akan disampaikan kepada Kepolisian Daerah (Polda) dengan tembusan Polres Kotabaru, Mabes Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan yang terkait lainnya.
Sedangkan DPRD siap menggunakan hak interpelasi tersebut didukung oleh anggota DPRD Kotabaru terkecuali dari Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Golkar dan PKS tidak setuju untuk penggunaan hak interpelasi," jelas Ketua DPRD Kotabaru.
Dia mengatakan, DPRD Kotabaru masih akan menggelar sidang paripurna terkait rencana menggunakan hak interpelasi, yang akan digelar Februari 2017.
Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kotabaru H Sahidin Mahmud menjelaskan, pihaknya tidak menggunakan hak, seperti anggota DPRD Kotabaru yang lainnya.
"Kami masih komitmen sebagai partai pengusung pasangan H Sayed Jafar-Burhanudin untuk menjadi Bupati Kotabaru," terangnya.
PKS yang memiliki empat orang anggota itu, yakni, H Sahidin, Shohiful Anam, Asmail dan Junaidi, lebih memilih tidak menggunakan haknya, dan menyerahkan masalah tersebut kepada proses hukum yang sudah berjalan.
Sementara itu, Komite Aksi Penyelamatan Kotabaru (KAPaK) mendesak DPRD Kotabaru, untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan menggunakan hak interpelasi.
Ketua Komite Aksi Penyelamatan Kotabaru (KAPaK) Usman D Pahero, dalam dialog bersama DPRD, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Kotabaru, dan sejumlah pejabat fungsional di ruang rapat DPRD Kotabaru, mengatakan pihaknya bersama tim telah mengantongi bukti-bukti dugaan ijazah palsu.
"Oleh sebab itu, hari ini juga kami meminta DPRD untuk membentuk Pansus dan menggunakan hak interpelasi," tandasnya.
Dikatakan, Pansus yang dibentuk nantinya akan bertugas menindaklanjuti temuan dugaan ijazah palsu. Sedangkan hak interpelasi akan menindaklanjuti sembilan tuntutan yang disampaikan dalam selebaran aksi damai 231 bertemkan "tegakkan hukum dan selamatkan Kotabaru".
Selain mendesak DPRD membentuk Pansus dan menggunakan hak interpelasi, tim yang tergabung dengan KAPak juga membagikan selebaran yang berisi 11 tuntutan.
Apabila tidak dikabulkan maka pihaknya akan tetap bertahan di bawah hingga DPRD membentuk tim Pansus dan hak interpelasi.
Usman juga berharap, lembaga Legislatif tidak "masuk angin", dan diimbau kepada pegawai negeri sipil untuk memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mempersulit.
"Sampean-sampean itu merupakan pembantu Bupati, mari kita jaga harmonisasi hubungan antara DPRD, Bupati, dan Muspida bahkan dengan gubernur jangan ada sifat arogansi," pintanya.
Salah seorang pejabat fungsional yang juga mantan Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kotabaru Sugian Noor, dan juru bicara Komite Aksi Penyelamat Kotabaru Zulkifli AR, menegaskan kepada Legislatif bahwa pembentukan Pansus dan menggunakan Hak Interpelasi yang menjadi hak DPRD harus digunakan.
"Kami minta jawaban pimpinan DPRD hari ini untuk membentuk Panitia khusus dan sepakat untuk menggunakan Hak Interpelasi," tuturnya.
Pembentukan Pansus dan menuntut DPRD untuk menggunakan hak interpelasi adalah sudah menjadi tuntutan yang sudah disepakati masa yang hadir melakukan demo, mereka tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum Pansus itu terbentuk.
"Kami juga mendesak DPRD untuk menggunakan hak interpelasi nya dengan membuat surat keputusan DPRD Kabupaten Kotabaru tertanggal hari ini Senin 23 Januari 2017," jelasnya.
Selain menuntut pembentukan Pansus, dan penggunaan hak interpelasi, tim yang tergabung dalam KAPak juga membagikan selebaran aksi damai 231 bertemakan "tegakkan hukum dan selamatkan Kotabaru".
Isi dari selebaran tersebut, di antaranya, segera bentuk Pansus DPRD Kabupaten Kotabaru, untuk mengungkap dugaan "ijazah palsu". Mendesak DPRD Kabupaten Kotabaru untuk menggunakan "Hak Interpelasi" dengan membuat surat keputusan DPRD Kabupaten Kotabaru, tertanggal hari ini Senin 23 Januari 2017.
Bongkar "mafia proyek satu pintu", usut tuntas pungutan "fee proyek" yang dilakukan oleh oknum terhadap Kasi, Kabid, Kadis dan Kontraktor Kotabaru.
Usut tuntas jual beli jabatan di Pemerintahan Kabupaten Kotabaru. Bupati Kotabaru segera menempati "rumah dinas jabatan", karena rumah tersebut dibangun dan difasilitasi dari uang rakyat. Segera "bubarkan staf khusus" yang dibentuk oleh Bupati Kotabaru karena bertentangan dengan Undang- undang dan peraturan yang berkenaan dengan tata kelola pemerintahan.
Segera laksanakan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan "sungguh-sungguh" dan "profesional".
Wakil Bupati Kotabaru Burhanuddin mengemukakan bahwa saat ini Bupati Kotabaru H sayed Jafar berada di luar kota, yakni di Tanjung Smalantakan, Kecamatan Pamukan Selatan.
"Bapak bupati saat ini ada di Tanjung Smalantakan, untuk mengawasi kegiatan pembangunan infrastruktur jalan," kata dia.
Ia mengatakan bupati sangat konsen untuk membangun infrastruktur jalan untuk memperlancar arus transportasi, barang dan jasa, serta membuka daerah-daerah yang masih tertinggal.
Sementara itu, menurut tim KAPak, aksi damai 231 di Halaman Gedung DPRD yang bersebelahan dengan Kantor Bupati Kotabaru itu diikuti sekitar 1.450 jiwa berdasarkan laporan dari lapangan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017