Marabahan, (Antaranews Kalsel) - Bupati Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan H Hasanuddin Murad dan General Manager PLN Wilayah Kalselteng Purnomo, meresmikan jaringan listrik untuk sembilan desa, di Handil Manting Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar, Jumat (30/12).
Sembilan desa mendapatkan jaringan listrik dari PT PLN tersebut adalah, Desa Anjir Seberang Pasar Handil Manting Kecamatan Anjir Muara, Handil Aji, Desa Tinggiran Baru.
Selain itu, Tinggiran 2 Baru Kecamatan Mekarsari, serta Desa Bahandang, Karang Bunga, Semangat Dalam, dan Tebing Rimbah Kecamatan Mandastana,†ujar Kepala Desa Anjir Seberang Pasar Handil Manting Mawardi, di Marabahan.
"Saya sangat bersyukur desa kami telah telah dialiri listrik setelah 10 tahun menanti," kata Mawardi.
Ia berharap, setelah adanya jaringan akan membawa pengaruh positif dalam meningkatkan aktivitas dan perekonomian masyarakat.
Mawardi menerangkan saat ini jaringan yang terpasang di desanya baru 25 jaringan masing-masing 20 non subsidi dengan 1.300 KWH dan 5 subsidi dengan 900 KWH.
Sebetulnya, jelas Mawardi, minat masyarakat untuk memasang listrik cukup tinggi, namun lantaran KWH yang tersedia terlalu tinggi mencapai 1.300 sehingga terpaksa berpikir ulang karena tingkat perekonomian masyarakat hanya bertani.
Karena itulah, Mawardi mohon, jika mungkin KWH yang tersedia cukup 900 KWH agar mereka mendapatkan subsidi serta biaya beban rendah.
General Manager PLN Kalselteng, Purnomo menjelaskan, keberhasilan PLN melistriki desa merupakan bentuk komitmen PLN dalam mewujudkan cita-cita menuju Kalimantan Terang serta untuk mendorong perekonomian desa yang telah sekian lama bahkan mencapai 20 tahun baru tersentuh jaringan listrik.
Purnomo mengaku bersyukur setelah 71 tahun PLN bisa menjalankan amanat untuk melistriki sejumlah desa di Kalselteng termasuk di Batola.
"Dengan teraliri listrik sembilan desa, maka saat ini Kalsel masih terdapat 80 desa yang belum tersentuh layanan,†katanya seraya menambahkan, sedangkan Batola sudah mencapai 91 persen tersentuh layanan dan sisanya 9 persen (6.000 – 7.000 rumah) masih belum tersentuh jaringan.
Sementara, Bupati Batola H Hasanuddin Murad berharap dengan teraliri listrik ke rumah-rumah warga ini dapat menunjang seluruh aktivitas baik rumah tangga maupun dalam menunjang kelancaran usaha dan peningkatan penghasilannya bergantung pada peralatan listrik.
Bupati mengakui permasalahan yang dirasakan warga yaitu menyangkut pemenuhan dasar listrik namun di sisi lain tingkat pendapatan untuk membayar kewajiban terbatas.
Sementara dari pemerintah baik pusat maupun daerah juga memiliki keterbatasan dalam memberikan subsidi. Sehingga penerapan yang dilakukan dengan cara proporsional terhadap warga yang tergolong tidak mampu.
Sehubungan dengan itulah bupati yang mantan anggota DPRRI itu mengajak pihak PLN untuk bersama-sama melakukan verifikasi dalam hal penerapan subsidi.
Dalam kesempatan peresmian tersebut. dia mengimbau masyarakat untuk sama-sama memelihara keberadaan listrik.
"Jika terdapat lahan atau tanaman yang terkena keperluan jaringan listrik diharapkan pengertian warga untuk tidak memaksa ganti rugi dengan harga yang terlalu tinggi, bahkan jika mungkin menghibahkannya supaya terjadi kerjasama dan kebersamaan," demikian tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Sembilan desa mendapatkan jaringan listrik dari PT PLN tersebut adalah, Desa Anjir Seberang Pasar Handil Manting Kecamatan Anjir Muara, Handil Aji, Desa Tinggiran Baru.
Selain itu, Tinggiran 2 Baru Kecamatan Mekarsari, serta Desa Bahandang, Karang Bunga, Semangat Dalam, dan Tebing Rimbah Kecamatan Mandastana,†ujar Kepala Desa Anjir Seberang Pasar Handil Manting Mawardi, di Marabahan.
"Saya sangat bersyukur desa kami telah telah dialiri listrik setelah 10 tahun menanti," kata Mawardi.
Ia berharap, setelah adanya jaringan akan membawa pengaruh positif dalam meningkatkan aktivitas dan perekonomian masyarakat.
Mawardi menerangkan saat ini jaringan yang terpasang di desanya baru 25 jaringan masing-masing 20 non subsidi dengan 1.300 KWH dan 5 subsidi dengan 900 KWH.
Sebetulnya, jelas Mawardi, minat masyarakat untuk memasang listrik cukup tinggi, namun lantaran KWH yang tersedia terlalu tinggi mencapai 1.300 sehingga terpaksa berpikir ulang karena tingkat perekonomian masyarakat hanya bertani.
Karena itulah, Mawardi mohon, jika mungkin KWH yang tersedia cukup 900 KWH agar mereka mendapatkan subsidi serta biaya beban rendah.
General Manager PLN Kalselteng, Purnomo menjelaskan, keberhasilan PLN melistriki desa merupakan bentuk komitmen PLN dalam mewujudkan cita-cita menuju Kalimantan Terang serta untuk mendorong perekonomian desa yang telah sekian lama bahkan mencapai 20 tahun baru tersentuh jaringan listrik.
Purnomo mengaku bersyukur setelah 71 tahun PLN bisa menjalankan amanat untuk melistriki sejumlah desa di Kalselteng termasuk di Batola.
"Dengan teraliri listrik sembilan desa, maka saat ini Kalsel masih terdapat 80 desa yang belum tersentuh layanan,†katanya seraya menambahkan, sedangkan Batola sudah mencapai 91 persen tersentuh layanan dan sisanya 9 persen (6.000 – 7.000 rumah) masih belum tersentuh jaringan.
Sementara, Bupati Batola H Hasanuddin Murad berharap dengan teraliri listrik ke rumah-rumah warga ini dapat menunjang seluruh aktivitas baik rumah tangga maupun dalam menunjang kelancaran usaha dan peningkatan penghasilannya bergantung pada peralatan listrik.
Bupati mengakui permasalahan yang dirasakan warga yaitu menyangkut pemenuhan dasar listrik namun di sisi lain tingkat pendapatan untuk membayar kewajiban terbatas.
Sementara dari pemerintah baik pusat maupun daerah juga memiliki keterbatasan dalam memberikan subsidi. Sehingga penerapan yang dilakukan dengan cara proporsional terhadap warga yang tergolong tidak mampu.
Sehubungan dengan itulah bupati yang mantan anggota DPRRI itu mengajak pihak PLN untuk bersama-sama melakukan verifikasi dalam hal penerapan subsidi.
Dalam kesempatan peresmian tersebut. dia mengimbau masyarakat untuk sama-sama memelihara keberadaan listrik.
"Jika terdapat lahan atau tanaman yang terkena keperluan jaringan listrik diharapkan pengertian warga untuk tidak memaksa ganti rugi dengan harga yang terlalu tinggi, bahkan jika mungkin menghibahkannya supaya terjadi kerjasama dan kebersamaan," demikian tegasnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016