Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan menyatakan akan terus mendorong terwujud Jembatan Kotabaru di wilayah timur provinsi yang memiliki 13 kabupaten/kota ini.
Beberapa wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan (Kalsel) VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), antara lain H Hamsyuri dan Hj Syarifah Santiansyah, di Banjarmasin, Jumat, menegaskan komitmen mereka mendorong terwujud Jembatan Kotabaru itu.
Pasalnya, ujar Hamsyuri SH, Wakil Ketua DPRD Kalsel, keberadaan jembatan yang menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulau Laut (tempat ibu kota Kabupaten Kotabaru) tersebut sejak lama menjadi dambaan masyarakat setempat.
Keberadaan Jembatan Kotabaru yang menyeberangi Selat Pulau Laut tersebut, menurut dia, akan lebih membuka keterisolasian wilayah timur Kalsel yang berbatasan dengan Kalimantan Timur (Kaltim), Selat Makassar dan Laut Sulawesi, serta Laut Jawa (Laut Indonesia) itu.
Selain itu, keberadaan jembatan itu akan lebih memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kalsel, terutama bagi Kotabaru dan Tanbu, ujar pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
"Wilayah timur provinsi ini juga memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang cukup potensial sebagai salah satu modal dasar untuk pembangunan daerah atau nasional," kata mantan Camat Pulau Sembilan Kotabaru itu pula.
"Hal lain yang tidak kalah penting dengan keberadaan Jembatan Kotabaru akan lebih menunjang ketahanan nusantara Indonesia, karena perairan laut Kotabaru satu kesatuan maritim-nusantara Indonesia wilayah timur," demikian Hamsyuri.
Sedangkan Syarifah Santiansyah SH atau akrab disapa dengan sebutan Andi Nene menambahkan, keberadaan Jembatan Kotabaru itu nanti bukan hanya akan memperlancar angkutan penumpang umum, tetapi juga arus lalu lintas barang atau perniagaan.
Karena itu, sembari menunggu bantuan pemerintah pusat, DPRD Kalsel terus mendorong pemerintah provinsi setempat mengalokasikan anggaran tiap tahun untuk pembangunan Jembatan Kotabaru sesuai kemampuan keuangan daerah.
"Begitu pula Pemkab Kotabaru dan Tanbu agar menyediakan anggaran dalam APBD masing-masing untuk pembangunan jembatan dengan panjang bentang sekitar tiga kilometer itu," lanjut politisi perempuan dari Partai Golkar asal timur Kalsel tersebut.
"Kami juga berharap pemprov agar berjuang lebih gigih dan giat lagi, dengan terus berupaya memenuhi persyaratan pemerintah pusat minta, seperti rekomendasi dari Komisi Keselamatan Jembatan Panjang," demikian Andi Nene.
Pembangunan Jembatan Kotabaru dengan bentang panjang sekitar tiga kilometer itu, menurut perencanaan menggunakan biaya mencapai Rp3,6 triliun melalui sistem sharing, yaitu Pemprov Kalsel Rp500 miliar serta Pemkab Kotabaru dan Tanbu masing-masing Rp250 miliar.
Sedangkan selebihnya mengharapkan bantuan pemerintah pusat, terutama untuk jembatan penghubung/pada bagian tengah, karena dana dari Pemprov Kalsel hanya untuk membangun jembatan pendekat.
Dalam pembangunan Jembatan Kotabaru tersebut, Pemprov Kalsel sudah mengeluarkan uang mencapai Rp110 miliar melalui APBD 2015 Rp50 miliar dan tahun 2016 sekitar Rp60 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Beberapa wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan (Kalsel) VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), antara lain H Hamsyuri dan Hj Syarifah Santiansyah, di Banjarmasin, Jumat, menegaskan komitmen mereka mendorong terwujud Jembatan Kotabaru itu.
Pasalnya, ujar Hamsyuri SH, Wakil Ketua DPRD Kalsel, keberadaan jembatan yang menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulau Laut (tempat ibu kota Kabupaten Kotabaru) tersebut sejak lama menjadi dambaan masyarakat setempat.
Keberadaan Jembatan Kotabaru yang menyeberangi Selat Pulau Laut tersebut, menurut dia, akan lebih membuka keterisolasian wilayah timur Kalsel yang berbatasan dengan Kalimantan Timur (Kaltim), Selat Makassar dan Laut Sulawesi, serta Laut Jawa (Laut Indonesia) itu.
Selain itu, keberadaan jembatan itu akan lebih memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kalsel, terutama bagi Kotabaru dan Tanbu, ujar pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
"Wilayah timur provinsi ini juga memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang cukup potensial sebagai salah satu modal dasar untuk pembangunan daerah atau nasional," kata mantan Camat Pulau Sembilan Kotabaru itu pula.
"Hal lain yang tidak kalah penting dengan keberadaan Jembatan Kotabaru akan lebih menunjang ketahanan nusantara Indonesia, karena perairan laut Kotabaru satu kesatuan maritim-nusantara Indonesia wilayah timur," demikian Hamsyuri.
Sedangkan Syarifah Santiansyah SH atau akrab disapa dengan sebutan Andi Nene menambahkan, keberadaan Jembatan Kotabaru itu nanti bukan hanya akan memperlancar angkutan penumpang umum, tetapi juga arus lalu lintas barang atau perniagaan.
Karena itu, sembari menunggu bantuan pemerintah pusat, DPRD Kalsel terus mendorong pemerintah provinsi setempat mengalokasikan anggaran tiap tahun untuk pembangunan Jembatan Kotabaru sesuai kemampuan keuangan daerah.
"Begitu pula Pemkab Kotabaru dan Tanbu agar menyediakan anggaran dalam APBD masing-masing untuk pembangunan jembatan dengan panjang bentang sekitar tiga kilometer itu," lanjut politisi perempuan dari Partai Golkar asal timur Kalsel tersebut.
"Kami juga berharap pemprov agar berjuang lebih gigih dan giat lagi, dengan terus berupaya memenuhi persyaratan pemerintah pusat minta, seperti rekomendasi dari Komisi Keselamatan Jembatan Panjang," demikian Andi Nene.
Pembangunan Jembatan Kotabaru dengan bentang panjang sekitar tiga kilometer itu, menurut perencanaan menggunakan biaya mencapai Rp3,6 triliun melalui sistem sharing, yaitu Pemprov Kalsel Rp500 miliar serta Pemkab Kotabaru dan Tanbu masing-masing Rp250 miliar.
Sedangkan selebihnya mengharapkan bantuan pemerintah pusat, terutama untuk jembatan penghubung/pada bagian tengah, karena dana dari Pemprov Kalsel hanya untuk membangun jembatan pendekat.
Dalam pembangunan Jembatan Kotabaru tersebut, Pemprov Kalsel sudah mengeluarkan uang mencapai Rp110 miliar melalui APBD 2015 Rp50 miliar dan tahun 2016 sekitar Rp60 miliar.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016