Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan berusaha tetap memperjuangkan dana talangan untuk Unit Pengumpul Pengolahan Bokar (UPPB) di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
"Dana talangan untuk Unit Pengumpul Pengolahan Bahan Olah Karet (Bokar) itu perlu sebagai salah satu upaya menyangga ketahanan harga karet di provinsi ini," ujar Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Suwardi Sarlan di Banjarmasin, Selasa.
Ia memaklumi, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel 2017 belum memungkinkan mengalokasikan dana talangan buat UPPB, karena keuangan daerah yang belum begitu menggembirakan.
Namun wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu tetap berharap, adanya dana talangan untuk UPPB tersebut dari pemerintah provinsi (Pemprov) setempat.
Dana talangan tersebut
sebagaimana Pemprov Kalsel pernah berikan kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) beberapa tahun lalu, guna menyangga gabah pada tingkat petani dari keanjlokan, dan salah satu upaya menjaga ketahanan pangan daerah atau nasional..
"Kita berharap, dengan dana talangan buat UPPB tersebut juga harga karet pada tingkat petani tetap terjaga atau tidak sampai anjlok yang cukup parah," lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan bergelar sarjana agama itu menjawab Antara Kalsel.
Selain itu, melalui peran UPPB, bukan cuma menjaga/menyangga keanjlokan harga, tetapi petani karet bisa mendapat pembinaan untuk menjaga atau meningkatkan mutu bokar dari provinsi ini.
Oleh sebab itu dia mengapresiasi keberadaan percontohan atau pilot project UPPB di provinsinya, seperti di Balangan dan Kabupaten Tanah Laut (Taka), Kalsel.
Pasalnya usaha perkebunan karet, juga menjadi salah satu matapencaharian utama dari sebagian penduduk Kalsel yang kini berjumlah empat juta jiwa lebih.
Apresiasi Ketua Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi kegiatan usaha, industri, perdagangan dan perkebunan itu, sesudah komisinya kunjungan kerja dalam provinsi setempat, yaitu ke Tabalong dan Balangan, beberapa waktu lalu.
"Bumi Sanggam" Balangan yang memisahkan diri dengan HSU pada 2003, salah satu kontong perkebunan karet di Kalsel sejak lama dan merupakan usaha turun temurun yang menunjang pendapatan serta kesejahteraan masyarakat setempat.
Bahkan konon pada masa kejayaan karet tahun 1950-an ada di anatara warga Paringin, kini ibukota Balangan (217 kilometer utara Banjarmasin) yang menjadikan uang kertas sebagai rokok.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Dana talangan untuk Unit Pengumpul Pengolahan Bahan Olah Karet (Bokar) itu perlu sebagai salah satu upaya menyangga ketahanan harga karet di provinsi ini," ujar Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Suwardi Sarlan di Banjarmasin, Selasa.
Ia memaklumi, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel 2017 belum memungkinkan mengalokasikan dana talangan buat UPPB, karena keuangan daerah yang belum begitu menggembirakan.
Namun wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu tetap berharap, adanya dana talangan untuk UPPB tersebut dari pemerintah provinsi (Pemprov) setempat.
Dana talangan tersebut
sebagaimana Pemprov Kalsel pernah berikan kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) beberapa tahun lalu, guna menyangga gabah pada tingkat petani dari keanjlokan, dan salah satu upaya menjaga ketahanan pangan daerah atau nasional..
"Kita berharap, dengan dana talangan buat UPPB tersebut juga harga karet pada tingkat petani tetap terjaga atau tidak sampai anjlok yang cukup parah," lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan bergelar sarjana agama itu menjawab Antara Kalsel.
Selain itu, melalui peran UPPB, bukan cuma menjaga/menyangga keanjlokan harga, tetapi petani karet bisa mendapat pembinaan untuk menjaga atau meningkatkan mutu bokar dari provinsi ini.
Oleh sebab itu dia mengapresiasi keberadaan percontohan atau pilot project UPPB di provinsinya, seperti di Balangan dan Kabupaten Tanah Laut (Taka), Kalsel.
Pasalnya usaha perkebunan karet, juga menjadi salah satu matapencaharian utama dari sebagian penduduk Kalsel yang kini berjumlah empat juta jiwa lebih.
Apresiasi Ketua Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi kegiatan usaha, industri, perdagangan dan perkebunan itu, sesudah komisinya kunjungan kerja dalam provinsi setempat, yaitu ke Tabalong dan Balangan, beberapa waktu lalu.
"Bumi Sanggam" Balangan yang memisahkan diri dengan HSU pada 2003, salah satu kontong perkebunan karet di Kalsel sejak lama dan merupakan usaha turun temurun yang menunjang pendapatan serta kesejahteraan masyarakat setempat.
Bahkan konon pada masa kejayaan karet tahun 1950-an ada di anatara warga Paringin, kini ibukota Balangan (217 kilometer utara Banjarmasin) yang menjadikan uang kertas sebagai rokok.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016