Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor meminta perjalanan dinas keluar daerah yang dilakukan aparatur pemerintah agar dikurangi sehingga bisa mewujudkan efisiensi anggaran pemerintah provinsi.
"Kami minta perjalanan dinas keluar daerah dikurangi. Jika perlu, dipangkas sehingga terjadi efisiensi," ujar gubernur usai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Banjarbaru, Senin.
Ia mengatakan, prinsip efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Joko Widodo kepada seluruh gubernur saat menyerahkan DIPA untuk masing-masing provinsi pada 7 Desember 2016.
Dijelaskan, arahan presiden langsung ditindaklanjuti dengan menginstrusikan pimpinan SKPD agar melakukan efisiensi anggaran terutama mengurangi kegiatan dinas ke luar daerah.
"Jadi ada benang merah antara apa yang sudah diarahkan presiden dengan instruksi kami ke pimpinan SKPD dan diharapkan prinsip efisiensi ini benar-benar terwujud," ucapnya.
Menurut dia, terkait penyerahan DIPA yang lebih cepat maka bisa dimanfaatkan dengan mengupayakan proses lelang kegiatan lebih cepat sehingga realisasi juga bisa makin cepat.
"Penyerahan DIPA yang lebih cepat ini harus dimanfaatkan dengan menyusun jadwal pelelangan lebih cepat sehingga pekerjaan bisa lebih awal dan hasilnya juga lebih cepat," ungkapnya.
Ditekankan, pihaknya juga meminta penyerahan DIPA ditindaklanjuti melalui kinerja yang lebih cepat dan terukur agar setiap program dan kegiatan terealisasi sesuai perencanaan.
"Kita semua harus bergerak cepat dan tidak ada lagi alasan menunggu karena alokasi dana pusat sudah siap digunakan sehingga harus dipercepat pelaksanaan kegiatan," kata dia.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalsel Dedi Sopandi, optimalisasi peran APBN di pembangunan pada 2017 dilakukan melalui percepatan program dan kegiatan di awal tahun.
"Ada dua strategi agar penyerapan anggaran pada awal tahun ditingkatkan dan diharapkan setiap bulan penyerapan semakin naik sehingga akhir tahun bisa maksimal," ujarnya.
Dikatakan, strategi pertama adalah kementerian negara/lembaga memulai pra lelang proyek dan kegiatan 2017 lebih awal di triwulan IV 2016 sehingga setiap kegiatan efektif Januari 2017.
Strategi kedua adalah meningkatkan langkah monitoring dan evaluasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah dalam tahun 2017 sehingga program pembangunan selalu terkontrol.
"Selain monitoring dan evaluasi, koordinasi dengan seluruh jajaran lingkup pemerintahan juga harus ditingkatkan khususnya terkait pelaksanaan dan pencairan anggaran," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Kami minta perjalanan dinas keluar daerah dikurangi. Jika perlu, dipangkas sehingga terjadi efisiensi," ujar gubernur usai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Banjarbaru, Senin.
Ia mengatakan, prinsip efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Joko Widodo kepada seluruh gubernur saat menyerahkan DIPA untuk masing-masing provinsi pada 7 Desember 2016.
Dijelaskan, arahan presiden langsung ditindaklanjuti dengan menginstrusikan pimpinan SKPD agar melakukan efisiensi anggaran terutama mengurangi kegiatan dinas ke luar daerah.
"Jadi ada benang merah antara apa yang sudah diarahkan presiden dengan instruksi kami ke pimpinan SKPD dan diharapkan prinsip efisiensi ini benar-benar terwujud," ucapnya.
Menurut dia, terkait penyerahan DIPA yang lebih cepat maka bisa dimanfaatkan dengan mengupayakan proses lelang kegiatan lebih cepat sehingga realisasi juga bisa makin cepat.
"Penyerahan DIPA yang lebih cepat ini harus dimanfaatkan dengan menyusun jadwal pelelangan lebih cepat sehingga pekerjaan bisa lebih awal dan hasilnya juga lebih cepat," ungkapnya.
Ditekankan, pihaknya juga meminta penyerahan DIPA ditindaklanjuti melalui kinerja yang lebih cepat dan terukur agar setiap program dan kegiatan terealisasi sesuai perencanaan.
"Kita semua harus bergerak cepat dan tidak ada lagi alasan menunggu karena alokasi dana pusat sudah siap digunakan sehingga harus dipercepat pelaksanaan kegiatan," kata dia.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalsel Dedi Sopandi, optimalisasi peran APBN di pembangunan pada 2017 dilakukan melalui percepatan program dan kegiatan di awal tahun.
"Ada dua strategi agar penyerapan anggaran pada awal tahun ditingkatkan dan diharapkan setiap bulan penyerapan semakin naik sehingga akhir tahun bisa maksimal," ujarnya.
Dikatakan, strategi pertama adalah kementerian negara/lembaga memulai pra lelang proyek dan kegiatan 2017 lebih awal di triwulan IV 2016 sehingga setiap kegiatan efektif Januari 2017.
Strategi kedua adalah meningkatkan langkah monitoring dan evaluasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah dalam tahun 2017 sehingga program pembangunan selalu terkontrol.
"Selain monitoring dan evaluasi, koordinasi dengan seluruh jajaran lingkup pemerintahan juga harus ditingkatkan khususnya terkait pelaksanaan dan pencairan anggaran," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016