Sekretaris Daerah (Sekda) Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Noor mewakili Penjabat Bupati HSS, menghadiri penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023.
Kegiatan yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) mengangkat tema "Menguatkan Pondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045", dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
"Tugas kita di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu pilar utama dalam kunci utama akuntabilitas, memiliki tugas dan posisi yang sangat strategis," kata Ketua BPK Isma Yatun, mengutip pers release Diskomiinfo HSS, Senin.
Baca juga: Sekdaprov berbangga HSS di Provinsi Kalsel dengan indeks SPI tertinggi
Dijelaskan Isma, BPK memiliki peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
BPK juga menjadi garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Selanjutnya, Ketua BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 kepada Presiden RI.
Baca juga: Pemkab HSS ingatkan perubahan penilaian KPK untuk MCP 2024
Adapun Presiden RI Joko Widodo menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan keuangan negara atau daerah.
Ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan keuangan negar atau daerah, secara baik dan menjalankan serta mempertanggungjawabkan APBN/APBD dengan baik pula.
"Akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang, kita harus fokus pada hasil dan capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat serta membawa kemajuan negara," harapnya.
Baca juga: Pj bupati : ASN Pemkab HSS masuk kerja dihari pertama rata-rata 100 persen
Oleh karenanya, menurut dia reformasi harus terus dilakukan agar pemerintahan berjalan secara efektif dan berorientasi pada hasil, bukan hanya pada prosedur.
Ia juga meminta kepada para menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah agar dapat segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi dari BPK RI, agar pengelolaan keuangan APBN/APBD semakin baik.
Turut hadir, Ketua DPRD HSS H. Akhmad Fahmi, Inspektur Daerah Kiki Rachmawati, dan Sekretaris DPRD Kabupaten HSS.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Kegiatan yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) mengangkat tema "Menguatkan Pondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045", dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
"Tugas kita di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu pilar utama dalam kunci utama akuntabilitas, memiliki tugas dan posisi yang sangat strategis," kata Ketua BPK Isma Yatun, mengutip pers release Diskomiinfo HSS, Senin.
Baca juga: Sekdaprov berbangga HSS di Provinsi Kalsel dengan indeks SPI tertinggi
Dijelaskan Isma, BPK memiliki peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
BPK juga menjadi garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Selanjutnya, Ketua BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 kepada Presiden RI.
Baca juga: Pemkab HSS ingatkan perubahan penilaian KPK untuk MCP 2024
Adapun Presiden RI Joko Widodo menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan keuangan negara atau daerah.
Ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan keuangan negar atau daerah, secara baik dan menjalankan serta mempertanggungjawabkan APBN/APBD dengan baik pula.
"Akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang, kita harus fokus pada hasil dan capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat serta membawa kemajuan negara," harapnya.
Baca juga: Pj bupati : ASN Pemkab HSS masuk kerja dihari pertama rata-rata 100 persen
Oleh karenanya, menurut dia reformasi harus terus dilakukan agar pemerintahan berjalan secara efektif dan berorientasi pada hasil, bukan hanya pada prosedur.
Ia juga meminta kepada para menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah agar dapat segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi dari BPK RI, agar pengelolaan keuangan APBN/APBD semakin baik.
Turut hadir, Ketua DPRD HSS H. Akhmad Fahmi, Inspektur Daerah Kiki Rachmawati, dan Sekretaris DPRD Kabupaten HSS.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024