Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Badan Anggaran DPRD Kalimantan Selatan menganggap APBD setempat tahun 2017 kurang berpihak terhadap pembangunan masyarakat di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Sebagai indikator kekurangberpihakkan kepada pembangunan masyarakat terlihat dari komposisi APBD 2017, terutama pada komposisi anggaran belanja daerah, ungkap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD provinsi setempat, Iskandar Zulkarnain di Banjarmasin, Jumat.
Pada APBD Kalsel 2017 anggaran belanja daerah sebesar Rp6.038.040.105.000,00, namun terbanyak untuk belanja tidak langsung mencapai Rp3.343.515.069,82 atau 55,37 persen dari total anggaran belanja tersebut.
Sedangkan anggaran belanja langsung, yang notabene banyak berhubungan dengan pembangunan masyarakat lebih kecil dari belanja tidak langsung, lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Dalam APBD Kalsel 2017 itu anggaran belanja langsung sebesar Rp2,694 triliun atau 44,63 persen dari total anggaran belanja langsung tersebut.
Namun Banggar DPRD Kalsel dapat memaklumi atas lebih besaranya belanja tidak langsung, karena komposisi yang mengalami peningkatan hampir dua kali lipat bila dibandingkan dengan anggaran belanja tidak langsung pada APBD 2016.
Peningkatan komposisi belanja tidak langsung yang hampir dua kali lipat pada struktur belanja daerah itu bila dibandingkan dengan 2016, karena adanya pelimpahan kewenangan beberapa urusan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi.
Sebagai contoh kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA & SMK), serta urusan pertambangan dan kehutanan.
Tetapi Banggar DPRD Kalsel berharap, dengan postur APBD 2017 dimana anggaran belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung itu tidak menurunkan kualitas pembangunan yang masuk perencanaan satu tahun ke depan.
APBD Kalsel 2017 yang disahkan dalam rapat paripurna DPRD setempat terdiri pendapatan daerah Rp6.004.540.105.000,00 dan belanja daerah Rp6.038.040.105.000,00 mengalami selisih kurang atau defisit Rp33,5 miliar yang akan ditutup dengan pembiayaan netto.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Sebagai indikator kekurangberpihakkan kepada pembangunan masyarakat terlihat dari komposisi APBD 2017, terutama pada komposisi anggaran belanja daerah, ungkap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD provinsi setempat, Iskandar Zulkarnain di Banjarmasin, Jumat.
Pada APBD Kalsel 2017 anggaran belanja daerah sebesar Rp6.038.040.105.000,00, namun terbanyak untuk belanja tidak langsung mencapai Rp3.343.515.069,82 atau 55,37 persen dari total anggaran belanja tersebut.
Sedangkan anggaran belanja langsung, yang notabene banyak berhubungan dengan pembangunan masyarakat lebih kecil dari belanja tidak langsung, lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Dalam APBD Kalsel 2017 itu anggaran belanja langsung sebesar Rp2,694 triliun atau 44,63 persen dari total anggaran belanja langsung tersebut.
Namun Banggar DPRD Kalsel dapat memaklumi atas lebih besaranya belanja tidak langsung, karena komposisi yang mengalami peningkatan hampir dua kali lipat bila dibandingkan dengan anggaran belanja tidak langsung pada APBD 2016.
Peningkatan komposisi belanja tidak langsung yang hampir dua kali lipat pada struktur belanja daerah itu bila dibandingkan dengan 2016, karena adanya pelimpahan kewenangan beberapa urusan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi.
Sebagai contoh kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA & SMK), serta urusan pertambangan dan kehutanan.
Tetapi Banggar DPRD Kalsel berharap, dengan postur APBD 2017 dimana anggaran belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung itu tidak menurunkan kualitas pembangunan yang masuk perencanaan satu tahun ke depan.
APBD Kalsel 2017 yang disahkan dalam rapat paripurna DPRD setempat terdiri pendapatan daerah Rp6.004.540.105.000,00 dan belanja daerah Rp6.038.040.105.000,00 mengalami selisih kurang atau defisit Rp33,5 miliar yang akan ditutup dengan pembiayaan netto.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016