Martapura, (Antaranews Kalsel) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Selatan siap mengawal penggunaan dana desa yang mulai disalurkan kepada ratusan desa di Kabupaten Banjar.
"Kami siap mengawal penggunaan dana desa sehingga tepat sasaran dan tidak menyimpang dari ketentuan," ujar Kepala BPKP Perwakilan Kalsel M Masykur di Martapura, Selasa.
Kedatangan Kepala BPKP Kalsel dilakukan secara khusus untuk menjalin silaturahmi sebagai pejabat baru dan diterima Bupati Banjar Khalilurrahman didampingi sejumlah pejabat.
Selain itu, BPKP siap berkomitmen mengawal akuntabilitas kinerja Pemkab Banjar sehingga mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sehingga pengelolaan keuangan baik.
"Opini WTP yang sudah diraih Pemkab Banjar harus dipertahankan dan harus terus ditingkatkan sehingga pengelolaan keuangan semakin baik dan memenuhi standar yang ditetapkan," ungkapnya.
Ia mengatakan, pengawalan dalam bentuk pengawasan atas penggunaan dana desa merupakan bentuk tanggung jawab BPKP mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran negara.
Dijelaskan, pihaknya menyiapkan aplikasi khusus yang bisa digunakan aparatur desa sebagai acuan dalam menyusun mulai tahap perencanaan hingga pelaporan akhir kegiatan.
"Aplikasinya yakni Siskeudes untuk membantu aparatur pemerintahan desa dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan keuangan desa," ucapnya.
Ia berpesan, aparatur desa sebagai pengelola keuangan desa dituntut harus mengelola keuangan secara tertib dan akuntabel sehingga dananya bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
"Pemanfaatan dana desa harus jelas dan sesuai aturan sehingga bantuan dana yang dikucurkan pemerintah ke daerah-daerah termasuk Kabupaten Banjar tepat sasaran dan bermanfaat," kata dia.
Bupati Banjar Khalilurrahman mengatakan, pihaknya mengarahkan aparatur desa agar berhati-hati dalam menggunakan dana desa sehingga tidak menyalahi aturan dan ketentuan.
"Kami juga melakukan pengawasan internal baik petugas yang dilatih khusus maupun dari staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang mengawasi berjenjang," katanya.
Ia menambahkan jumlah dana desa yang dikelola 280 desa di kabupaten setempat mencapai ratusan miliar sehingga setiap penggunaannya harus hati-hati agar tidak menyalahi ketentuan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Kami siap mengawal penggunaan dana desa sehingga tepat sasaran dan tidak menyimpang dari ketentuan," ujar Kepala BPKP Perwakilan Kalsel M Masykur di Martapura, Selasa.
Kedatangan Kepala BPKP Kalsel dilakukan secara khusus untuk menjalin silaturahmi sebagai pejabat baru dan diterima Bupati Banjar Khalilurrahman didampingi sejumlah pejabat.
Selain itu, BPKP siap berkomitmen mengawal akuntabilitas kinerja Pemkab Banjar sehingga mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sehingga pengelolaan keuangan baik.
"Opini WTP yang sudah diraih Pemkab Banjar harus dipertahankan dan harus terus ditingkatkan sehingga pengelolaan keuangan semakin baik dan memenuhi standar yang ditetapkan," ungkapnya.
Ia mengatakan, pengawalan dalam bentuk pengawasan atas penggunaan dana desa merupakan bentuk tanggung jawab BPKP mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran negara.
Dijelaskan, pihaknya menyiapkan aplikasi khusus yang bisa digunakan aparatur desa sebagai acuan dalam menyusun mulai tahap perencanaan hingga pelaporan akhir kegiatan.
"Aplikasinya yakni Siskeudes untuk membantu aparatur pemerintahan desa dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan keuangan desa," ucapnya.
Ia berpesan, aparatur desa sebagai pengelola keuangan desa dituntut harus mengelola keuangan secara tertib dan akuntabel sehingga dananya bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
"Pemanfaatan dana desa harus jelas dan sesuai aturan sehingga bantuan dana yang dikucurkan pemerintah ke daerah-daerah termasuk Kabupaten Banjar tepat sasaran dan bermanfaat," kata dia.
Bupati Banjar Khalilurrahman mengatakan, pihaknya mengarahkan aparatur desa agar berhati-hati dalam menggunakan dana desa sehingga tidak menyalahi aturan dan ketentuan.
"Kami juga melakukan pengawasan internal baik petugas yang dilatih khusus maupun dari staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang mengawasi berjenjang," katanya.
Ia menambahkan jumlah dana desa yang dikelola 280 desa di kabupaten setempat mencapai ratusan miliar sehingga setiap penggunaannya harus hati-hati agar tidak menyalahi ketentuan.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016