Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (BKKBN Kalsel) berupaya meningkatkan pencapaian program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta percepatan penurunan stunting atau tengkes.
Kepala BKKBN Kalsel Ramlan di Banjarmasin, Selasa, mengatakan pelaksanaan program Bangga Kencana dan penurunan stunting menghadapi kendala cukup besar.
Pada kesempatan itu, Ramlan sempat melantik dan mengambil sumpah 57 orang pegawai pemerintah di lingkup BKKBN Kalsel terdiri dari seorang Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan 56 orang PPPK sebagai Penyuluh Keluarga Berencana.
Meskipun, Ramlan mengungkapkan jumlah peserta KB di Kalsel mencapai 72 persen, namun penerapan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih berada di urutan terendah nasional sebesar 9,1 persen.
“Ini menjadi tantangan kita dengan adanya tenaga tenaga baru, sebagai ujung tombak yang berhadapan dengan masyarakat, saya percaya kalian mampu mengubah dari non MKJP menjadi MKJP, sehingga MKJP kita tidak terendah lagi secara nasional,” kata Ramlan.
Jenis alat kontrasepsi MKJP terdiri dari KB Implant, IUD ( intra uterine device) atau disebut sebagai KB spiral, MOP (Metode Operasi Pria) atau vasektomi, serta Metoda Operasi Wanita (MOW) atau tubektomi.
Ramlan menambahkan beberapa program seperti pembinaan telah tercapai dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan meliputi pembinaan pada keluarga balita, remaja, lansia, remaja, genre dan pembinaan pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA).
“Jadi program yang sudah baik ini harus dipertahankan,” ucap Ramlan.
Baca juga: BKKBN Kalsel gulirkan "Bangga Kencana" guna percepat penurunan stunting
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Selatan Ramlan bersama pejabat utama perwakilan BKKBN Kalsel di Banjarmasin, Selasa (30/4/2024). (ANTARA/Latif Thohir)
Sementara itu, program percepatan penurunan stunting di Kalsel pada 2022 menurun dari 30 persen menjadi 24,6 persen, namun berdasarkan data prevalensi status gizi balita dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada 2023 menunjukkan angka stunting meningkat dari 0,1 persen menjadi 24,7 persen.
“Yang terjadi kenaikan luar biasa seperti di Tanah Laut, padahal stuntingnya sudah turun karena kurang fokus terhadap pencegahan, sehingga lahir stunting baru,” tutur Ramlan.
Lebih lanjut, Ramlan menjelaskan penyebab kenaikan angka stunting karena kurang fokus intervensi pencegahan dan penanganan stunting di beberapa kabupaten, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan dan minim pendampingan terhadap calon pengantin.
Ke depan, Ramlan akan lebih aktif melakukan pemeriksaan tingkat HB (hemoglobin) dan juga kesehatan terhadap para calon pengantin dan ibu hamil, agar terhindar dari kurang energi kronis (kek) yang beresiko menjadi penyebab lahirnya anak stunting.
Pada 2024, Ramlan menegaskan BKKBN Kalsel memprioritaskan penanganan stunting dengan fokus mengintervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan, sejak mulai terbentuknya janin pada kehamilan (270 hari) hingga anak berusia dua tahun (730 hari) untuk mencegah kelahiran anak stunting baru.
