Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Komisi I DPRD Kalimantan Selatan menginginkan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut lebih maksimal.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Hj Kamariatul Helina mengemukakan keinginan itu sebagaimana dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencan di provinsi tersebut, pada rapat paripurna DPRD setempat di Banjarmasin, Senin.
Pasalnya, lanjut Komisi I DPRD Kalsel dengan mengutip data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi setempat, bencana di wilayah tersebut itu cukup tinggi.
Sebagai contoh pada tahun 2014 di Kalsel tercatat 250 bencana dengan rincian berupa banjir 13 kejadian, tanah longsor tiga kejadian, angin ribut 34 kejadian dan kebakaran 199 kejadian.
Dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel tersebut, paling sering terjadi bencana di Kota Banjarmasin (ibukota provinsi) tercatat 66 kejadian, sedangkan terendah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Balangan masing-masing sebanyak dua kejadian.
Bencana lain yang perlu pula mendapatkan perhatian bersama, seperti merebaknya bahaya deman berdarah dengue (DBD), malaria, HIV/Aids, dan narkoba. Belum bencana karena kondisi udara yang melebihi ambang batas akibat debu batu bara.
Begitu pula angkutan hasil pertambangan, seperti batu bara yang melalui jalan raya dan sebagian pemukiman masyarakat, menjadi potensi terjadinya konflik.
Pasalnya, masyarakat yang dilalui angkutan tersebut kadang tidak menerima manfaat, tetapi justru dampak negatif yang mereka dapat seperti kemacetan, debu yang melebihi ambang batas.
Dalam kaitan penyelenggaraan penanggulangan bencana, Komisi I DPRD Kalsel sebagai pengusul menyarankan, perlu pengenalan atau pendidikan dini bagi masyarakat, baik untuk pencegahan maupun penanggulangan (termasuk pelaksanaan tanggap darurat).
"Karena pencegahan dan penanggulangan bencana pada dasar merupakan kewajiban semua komponen masyarakat, tidak cuma tanggung jawab pemerintah," demikian Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel yang juga membidangi bencana.
Rapat paripurna DPRD Kalsel dengan agenda penjelasan Raperda penyelenggaraan penanggulangan bencana itu dipimpin wakil ketua dewan Asbullah dan hadir Wakil Gubernur setempat, H Rudy Resnawan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Hj Kamariatul Helina mengemukakan keinginan itu sebagaimana dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencan di provinsi tersebut, pada rapat paripurna DPRD setempat di Banjarmasin, Senin.
Pasalnya, lanjut Komisi I DPRD Kalsel dengan mengutip data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi setempat, bencana di wilayah tersebut itu cukup tinggi.
Sebagai contoh pada tahun 2014 di Kalsel tercatat 250 bencana dengan rincian berupa banjir 13 kejadian, tanah longsor tiga kejadian, angin ribut 34 kejadian dan kebakaran 199 kejadian.
Dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel tersebut, paling sering terjadi bencana di Kota Banjarmasin (ibukota provinsi) tercatat 66 kejadian, sedangkan terendah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Balangan masing-masing sebanyak dua kejadian.
Bencana lain yang perlu pula mendapatkan perhatian bersama, seperti merebaknya bahaya deman berdarah dengue (DBD), malaria, HIV/Aids, dan narkoba. Belum bencana karena kondisi udara yang melebihi ambang batas akibat debu batu bara.
Begitu pula angkutan hasil pertambangan, seperti batu bara yang melalui jalan raya dan sebagian pemukiman masyarakat, menjadi potensi terjadinya konflik.
Pasalnya, masyarakat yang dilalui angkutan tersebut kadang tidak menerima manfaat, tetapi justru dampak negatif yang mereka dapat seperti kemacetan, debu yang melebihi ambang batas.
Dalam kaitan penyelenggaraan penanggulangan bencana, Komisi I DPRD Kalsel sebagai pengusul menyarankan, perlu pengenalan atau pendidikan dini bagi masyarakat, baik untuk pencegahan maupun penanggulangan (termasuk pelaksanaan tanggap darurat).
"Karena pencegahan dan penanggulangan bencana pada dasar merupakan kewajiban semua komponen masyarakat, tidak cuma tanggung jawab pemerintah," demikian Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel yang juga membidangi bencana.
Rapat paripurna DPRD Kalsel dengan agenda penjelasan Raperda penyelenggaraan penanggulangan bencana itu dipimpin wakil ketua dewan Asbullah dan hadir Wakil Gubernur setempat, H Rudy Resnawan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016