Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kemenkumham Kalsel) menggencarkan edukasi pellayanan fidusia kepada masyarakat yang diharapkan dapat membantu meminimalisir dan mencegah permasalahan hukum.
"Kami terus menginformasikan tentang berbagai kebijakan terbaru yang berkaitan dengan layanan fidusia," kata Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Kalsel Ramlan Harun di Banjarmasin, Selasa.
Saat kegiatan sosialisasi layanan fidusia yang dihadiri para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalsel, Ramlan menyampaikan Kemenkumham RI telah mendorong perbaikan regulasi terkait jaminan fidusia.
Kemudian kegiatan itu juga mengakomodir rencana aksi untuk pemutakhiran data fidusia dalam bentuk laporan penyebaran informasi terkait pendaftaran dan penghapusan jaminan fidusia.
Sementara, Ketua Pelaksana Riswandi yang juga menjabat Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Kalsel menyampaikan kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang jaminan fidusia serta mengatasi penurunan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jaminan fidusia yang terjadi dari 2022 ke 2023 sebesar 0,2 persen.
Diseminasi dilanjutkan dengan pemaparan materi yang dipandu oleh moderator Iwan Budiman selaku Notaris Kota Banjarbaru.
Narasumber yang dihadirkan antara lain Afri Leonardo selaku perwakilan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI menyampaikan materi terkait urgensi pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.
Berikutnya AKP M Faisal Lubis selaku perwakilan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel yang menyampaikan materi tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam rangka penegakkan hukum jaminan fidusia.
Narasumber ketiga Nur Alia selaku Notaris Kota Banjarmasin yang menyampaikan materi terkait peran notaris dalam pendaftaran, perubahan dan penghapusan jaminan fidusia.
