Ketua Komisi I DPRD Kotabaru Gewsima Mega Putra bersama Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Kal Sel membahas rencana relokasi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kotabaru.
"Terkait usulan rencana relokasi Lapas Kotabaru, Kami siap untuk mengoordinasikan agar menjadi perhatian bersama baik di legislatif maupun eksekutif," kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotabaru Gewsima Mega Putra di Kotabaru melalui siaran pers dilaporkan Sabtu.
Putra menyampaikan, pertemuan dengan kemenkumham bertujuan untuk membahas permohonan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel dan Lapas Kelas IIA Kotabaru kepada Pemerintah Daerah Kotabaru terkait relokasi Lapas yang dianggap sangat diperlukan.
Baca juga: DPRD setuju Lapas Kotabaru segera direlokasi
Hal ini disebabkan oleh lokasi Lapas yang saat ini terletak di tengah pemukiman penduduk dan dianggap kurang strategis.
"Kami berharap adanya kemajuan dalam waktu dekat terkait usulan relokasi tersebut," ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Faisol Ali, memaparkan tugas dan fungsi dari Kemenkumham Kalsel yang meliput 4 (empat) Divisi yakni Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian serta Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.
Berfokus pada tugas dan fungsi Divisi Pemasyarakatan di Kabupaten Kotabaru, Kakanwil yang didampingi Yosef Benyamin Yembise selaku Kalapas Kotabaru memaparkan kondisi Lapas yang saat ini dihuni oleh lebih dari 600 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WB).
"Padahal kapasitasnya hanya untuk 287 orang," kata Faisol.
Pihaknya sangat mengapresiasi pihak DPRD Kabupaten Kotabaru merespons permohonan ini secara positif, dan mengakui urgensi relokasi Lapas Kotabaru yang memerlukan penanganan cepat.
“Over crowded di Lapas Kotabaru dan lokasi yang berada ditengah-tengah pemukiman penduduk menjadi persoalan yang kami harapkan dengan sinergitas yang baik selama ini dapat kita atasi bersama, karenanya beberapa waktu yang lalu kita menyampaikan permohonan untuk bantuan relokasi lahan dan bangunan kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru,” ucap Faisol.
Baca juga: Sekda serahkan "Sukma" kepada warga binaan Lapas Kotabaru
Relokasi Lapas yang lebih strategis juga dianggap sebagai salah satu langkah penting dalam membenahi kondisi Kotabaru, terutama sebagai daerah penyangga Kawasan Ibukota Negara (IKN) yang akan datang.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
"Terkait usulan rencana relokasi Lapas Kotabaru, Kami siap untuk mengoordinasikan agar menjadi perhatian bersama baik di legislatif maupun eksekutif," kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotabaru Gewsima Mega Putra di Kotabaru melalui siaran pers dilaporkan Sabtu.
Putra menyampaikan, pertemuan dengan kemenkumham bertujuan untuk membahas permohonan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel dan Lapas Kelas IIA Kotabaru kepada Pemerintah Daerah Kotabaru terkait relokasi Lapas yang dianggap sangat diperlukan.
Baca juga: DPRD setuju Lapas Kotabaru segera direlokasi
Hal ini disebabkan oleh lokasi Lapas yang saat ini terletak di tengah pemukiman penduduk dan dianggap kurang strategis.
"Kami berharap adanya kemajuan dalam waktu dekat terkait usulan relokasi tersebut," ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Faisol Ali, memaparkan tugas dan fungsi dari Kemenkumham Kalsel yang meliput 4 (empat) Divisi yakni Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian serta Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.
Berfokus pada tugas dan fungsi Divisi Pemasyarakatan di Kabupaten Kotabaru, Kakanwil yang didampingi Yosef Benyamin Yembise selaku Kalapas Kotabaru memaparkan kondisi Lapas yang saat ini dihuni oleh lebih dari 600 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WB).
"Padahal kapasitasnya hanya untuk 287 orang," kata Faisol.
Pihaknya sangat mengapresiasi pihak DPRD Kabupaten Kotabaru merespons permohonan ini secara positif, dan mengakui urgensi relokasi Lapas Kotabaru yang memerlukan penanganan cepat.
“Over crowded di Lapas Kotabaru dan lokasi yang berada ditengah-tengah pemukiman penduduk menjadi persoalan yang kami harapkan dengan sinergitas yang baik selama ini dapat kita atasi bersama, karenanya beberapa waktu yang lalu kita menyampaikan permohonan untuk bantuan relokasi lahan dan bangunan kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru,” ucap Faisol.
Baca juga: Sekda serahkan "Sukma" kepada warga binaan Lapas Kotabaru
Relokasi Lapas yang lebih strategis juga dianggap sebagai salah satu langkah penting dalam membenahi kondisi Kotabaru, terutama sebagai daerah penyangga Kawasan Ibukota Negara (IKN) yang akan datang.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024