Marabahan, (Antarnews Kalsel) - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Pusat melakukan Jelajah Pengawasan Pilkada di Barito Kuala (Batola), Rabu (26/10).
Rombongan berjumlah tujuh orang terdiri, Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Pusat Nelson Simanjuntak dan Tim Asistensi serta Pejabat Struktural itu diterima Bupati Batola H Hasanuddin Murad, Wakil Bupati H Ma’mun Kaderi dan Forkopinda setempat.
Kehadiran rombongan Bawaslu Pusat didampingi Bawaslu dan Tim Asistensi serta pejabat struktural Provinsi Kalsel dan Pemkab Batola.
Rencananya rombongan berada di Batola selama dua hari, dimana hari pertama, Rabu (26/10), Bawaslu Pusat berkunjungan ke daerah terpencil Kecamatan Kuripan.
Rombongan berangkat mempergunakan dua buah speedboat dilepas Bupati Hasanuddin Murad dan Wakil Bupati Ma’mun Kaderi dari Dermaga Rumah Jabatan Bupati Batola, Marabahan.
Sementara di hari kedua, Kamis (27/10), Bawaslu Pusat melalui Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Nelson simanjuntak, melaksanakan sosialisasi dengan para stakeholder dan masyarakat dalam rangka pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batola 15 Pebruari 2017 mendatang.
Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalsel Azhar Ridhani, didampingi Kasubbag Hukum, Humas dan Hubul, Deddy Yulihartanto, menjelaskan, tujuan dilaksanakannya Jelajah Pengawasan ini dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada agar peran dan fungsi pengawasan tersebut sampai ke masyarakat.
Terkait kunjungan ke Kecamatan Kuripan, Deddy mengatakan, untuk memastikan apakah masyarakat terpencil sudah mendapat sosialisasi dan terdaftar sebagai pemilih di samping untuk menggali isu-isu aktual.
"Makanya setelah kunjungan ini Bawaslu Pusat mengadakan rakor untuk mengakomodir permasalahan yang mungkin terjadi termasuk membuat peta-peta kerawanan," terangnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Rombongan berjumlah tujuh orang terdiri, Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Pusat Nelson Simanjuntak dan Tim Asistensi serta Pejabat Struktural itu diterima Bupati Batola H Hasanuddin Murad, Wakil Bupati H Ma’mun Kaderi dan Forkopinda setempat.
Kehadiran rombongan Bawaslu Pusat didampingi Bawaslu dan Tim Asistensi serta pejabat struktural Provinsi Kalsel dan Pemkab Batola.
Rencananya rombongan berada di Batola selama dua hari, dimana hari pertama, Rabu (26/10), Bawaslu Pusat berkunjungan ke daerah terpencil Kecamatan Kuripan.
Rombongan berangkat mempergunakan dua buah speedboat dilepas Bupati Hasanuddin Murad dan Wakil Bupati Ma’mun Kaderi dari Dermaga Rumah Jabatan Bupati Batola, Marabahan.
Sementara di hari kedua, Kamis (27/10), Bawaslu Pusat melalui Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Nelson simanjuntak, melaksanakan sosialisasi dengan para stakeholder dan masyarakat dalam rangka pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batola 15 Pebruari 2017 mendatang.
Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalsel Azhar Ridhani, didampingi Kasubbag Hukum, Humas dan Hubul, Deddy Yulihartanto, menjelaskan, tujuan dilaksanakannya Jelajah Pengawasan ini dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada agar peran dan fungsi pengawasan tersebut sampai ke masyarakat.
Terkait kunjungan ke Kecamatan Kuripan, Deddy mengatakan, untuk memastikan apakah masyarakat terpencil sudah mendapat sosialisasi dan terdaftar sebagai pemilih di samping untuk menggali isu-isu aktual.
"Makanya setelah kunjungan ini Bawaslu Pusat mengadakan rakor untuk mengakomodir permasalahan yang mungkin terjadi termasuk membuat peta-peta kerawanan," terangnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016