BKKBN Minta Sosialisasi KB Gunakan Bahasa Sederhana

Amuntai, (Antaranews.Kalsel) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Selatan mengharapkan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan bahasa sederhana yang mudah dimengerti masyarakat agar tidak terjadi salah persepsi terhadap program Keluarga Berencana.

Kasubdid Data dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kalimantan Selatan, Uriet M. Sari di Amuntai, Senin mengatakan, masih banyak penduduk di Hulu Sungai Utara (HSU) masih berlatarbelakang pendidikan rendah sehingga penggunaan istilah Keluarga Berencana (KB) yang terlalu sulit bisa memunculkan salah persepsi dan pengertian terhadap Program KB.

"Berdasarkan hasil pendataan penduduk di 2015 sebanyak 33.303 kepala keluarga di HSU masih berpendidikan sekolah dasar dan Madrasyah Ibtidaiyah, sehingga penyampaian sosialisasi KB oleh petugas dilapangan perlu menggunakan istilah yang mudah mereka pahami," ujar Uriet.

Uriet mencontohkan, penggunaan istilah 'susuk' KB yang selama ini sering digunakan tenaga penyuluh berkonotasi negatif jika disampaikan kepada  masyarakat yang masih rendah tingkat pendidikannya karena istilah ini lebih identik dengan dunia perdukunan sehingga wajar jika masyarakat berpandangan keliru terhadap metode kontrasepsi ini.

Demikian pula, lanjutnya, istilah lain yang bisa menimbulkan pemahaman berbeda atau multi persepi agar dihindari, termasuk penggunaan istilah-istilah ilmiah dan lainnya.

Menyampaikan ekspose hasil pendataan penduduk 2015 di Kantor BKKBD Kabupaten HSU, Uriet mengatakan perencanaan program dan kegiatan KB hendaknya memperhatikan hasil pendataan penduduk 2015 sehingga target yang ingin dicapai berhasil dilaksanakan.

Berbagai data keluarga di Kabupaten HSU terungkap dari hasil pendataan keluarga 2015 seperti jumlah wanita yang melangsungkan perkawinan pertama diusia dini, jumlah pasangan usia subur, jumlah balita dan lainnya.

Pelaksana tugas Kepala BKKBD Kabupaten HSU, Anisah Rasyidah Wahid mengatakan pendataan keluarga 2015 cukup istimewa karena didata langsung dari rumah ke rumah sehingga diperoleh data mikro by name by address.

"Namun bagaimana pun sangat sulit untuk mengumpulkan data yang sempurna karena selalu ada kendala untuk melakukannya, namun setidaknya melalui hasil pendataan keluarga ini terdapat gambaran kondisi rill di masyarakat yang bisa dijadikan acuan bagi menyusun program KB kedepan," kata  Anisah.

Kabid Advokasi Penerangan dan Informasi BKKBN Perwakilan Kalsel, Sajali mengatakan, hasil pendataan keluarga 2015 akan terus dilakukan 'up-data' setidaknya hingga 2019. Hasil pendataan bisa diakses via on-line meski beberapa data bersifat rahasia sehingga untuk memperoleh data yang lengkap perlu dilakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan mitra kerja BKKBN.

"Hasil pendataan keluarga 2015 ini bisa digunakan mitra kerja kita dipemerintahan asal dilakukan terlebih dahulu penandatangan MoU untuk menjaga kerahasiaan data agar tidak disalahgunakan," katanya.

Sajali memaparkan, pendataan penduduk 2016 oleh BKKBD Kabupaten HSU tidak secara khusus mendata jumlah keluarga miskin, meski demikian berhasil diperoleh data yang menggambarkan beberapa kategori kondisi masyarakat seperti jumlah rumah warga yang masih menggunakan atap daun rumbia, jumlah kepala keluarga yang masih mengkonsumsi air sumur dan warga yang belum memiliki kartu BPJS.