Suasana duka masih menyelimuti keluarga almarhum Chandra Dinata (47), anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia pada Selasa (20/2) lalu atau tepat enam hari setelah pencoblosan Pemilu 2024.
Candra bertugas di TPS 27 Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Dia mengeluh kelelahan ketika bertugas di TPS pada hari pemungutan suara hingga tak bisa melanjutkan tugasnya dan akhirnya dikabarkan meninggal dunia.
Chandra hanya satu dari sekian banyak petugas pemilu yang harus meregang nyawa akibat kelelahan menjalankan tugas di tahap pemungutan dan penghitungan suara.
Mereka pun layak dinobatkan sebagai pahlawan demokrasi karena sudah bertaruh nyawa untuk suksesnya pemilu serentak tahun ini.
Secara nasional, Kementerian Kesehatan melaporkan 108 orang petugas pemilu meninggal dan telah terkonfirmasi oleh KPU.
Kasus terbesar menimpa KPPS 58 orang, Linmas 20 orang, petugas 12 orang, saksi sembilan orang, Bawaslu enam orang dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tiga orang.
Sedangkan untuk Kalimantan Selatan, KPU setempat mencatat 14 orang kasus kematian dan tiga orang di antaranya di Kota Banjarmasin sebagai wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak.
Mereka yang meninggal mendapatkan santunan kematian Rp36 juta dan bantuan biaya pemakaman Rp10 juta sesuai aturan termasuk yang berhak
menerima santunan sakit ataupun cacat permanen bagi yang mengalami kecelakaan kerja.
KPPS yang bertugas di Pemilu 2024 memiliki masa kerja satu bulan terhitung sejak dilantik 25 Januari hingga 25 Februari 2024.
Petugas badan adhoc ini menerima honor Rp1.100.000 untuk anggota dan Rp1.200.000 untuk ketua.
Tugas KPPS memang tidak mudah bahkan menguras energi baik fisik maupun pikiran.
Tak jarang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung hingga larut malam bahkan bersambung keesokan harinya setelah satu hari penuh tak juga rampung pada Rabu, 14 Februari 2024.
Banyak faktor yang menyebabkan tahapan di TPS ini menjadi panjang, mulai petugas KPPS yang kelelahan dan harus beristirahat sehingga penghitungan suara tidak bisa diselesaikan langsung atau secara bertahap.
Kemudian ada pula gangguan teknis seperti mesin printer di TPS eror ataupun server aplikasi Sirekap sering mengalami gangguan sehingga kerja KPPS terganggu dan akhirnya terlambat mengantarkan hasil rekap suara ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Prof Dr dr Syamsul Arifin. (ANTARA/Firman)
Pentingnya skrining kesehatan
Pemilu serentak yang sudah dilewati tentu saja menguras tenaga seluruh tim yang bekerja.
Waktu kerja yang cukup panjang dan banyaknya kewajiban yang harus dilakukan menjadi penyebab kelelahan berdampak fatal, seperti kematian.
Pakar Kesehatan dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof Dr dr Syamsul Arifin mengatakan kelelahan memang tidak menyebabkan kematian secara langsung, namun bekerja dalam waktu yang cukup lama dapat meningkatkan tingkat stres pada tubuh.
Ketika tubuh mengalami stres dan kelelahan, jantung bekerja lebih cepat, hal ini mengakibatkan kenaikan irama jantung dan tekanan darah.
Kondisi ini dapat meningkatkan risiko kematian karena berpotensi meningkatkan risiko serangan jantung dan gagal jantung.
Syamsul menyebut beberapa faktor risiko yang mempunyai dampak terhadap kelelahan yaitu usia di atas 50 tahun, anemia, memiliki penyakit bawaan dan atau memiliki komorbid (hipertensi, diabetes melitus).
Adapun sejumlah penyakit mempunyai resiko tinggi mengancam jiwa, terutama bila pasien mengalami kelelahan fisik, yakni jantung koroner, darah tinggi krisis, riwayat pemasangan ring jantung dan stroke.
"Sangat penting dilakukan skrining yang baik pada saat rekrutmen petugas pemilu mengingat beban kerja yang tinggi," tegas Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM itu.
Skrining kesehatan adalah sejumlah tes kesehatan yang dokter gunakan untuk memeriksa penyakit dan kondisi kesehatan sebelum muncul tanda atau gejala apapun.
Mengontrol kondisi fisik dan kesehatan sebelum suatu aktivitas berat menjadi langkah penting untuk mencegah resiko komplikasi yang tidak diharapkan.
Di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah jangan sampai petugas pemilu dehidrasi akibat lupa minum air yang banyak saat menjalankan tugas karena kondisi ini juga dapat memperparah kerja organ pada saat kelelahan.
Sejatinya KPU RI telah mengantisipasi potensi gangguan kesehatan ini dengan mensyaratkan usia petugas KPPS maksimal 50 tahun dan minimal 17 tahun.
Bahkan ada pula syarat tambahannya, yakni wajib tidak memiliki penyakit penyerta dan wajib terdaftar kepesertaan BPJS Kesehatan serta mengantongi surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.
Menurut pria yang juga menjabat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya ini, langkah KPU tersebut sudah benar karena perubahan yang secara bertahap terkait kesehatan tubuh mulai terjadi setelah 50 tahun.
Pertama, metabolisme melambat, umumnya membutuhkan 200 kalori lebih sedikit sehari setelah 50 tahun.
Kedua, produksi kolagen melambat, kolagen penting untuk kesehatan kulit, sendi, dan ligamen.
Ketiga, kulit menjadi lebih tipis sehingga lebih rapuh, yang dapat mengakibatkan kekeringan.
Keempat, perubahan hormonal, seperti menopause dan andropause yang membawa berbagai gejala dari orang ke orang.
Kelima, kepadatan tulang menurun, umumnya lebih pada wanita karena penurunan estrogen.
Keenam, rambut mungkin mulai penipisan seiring bertambahnya usia karena tingkat kolagen lebih rendah.
Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa membesuk anggota PPK Kertak Hanyar yang tumbang saat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan . (ANTARA/Firman)
Jasa besar badan adhoc
Meski masih terdapat beragam masalah ketika pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk bencana kesehatan dengan meninggalnya petugas KPPS dan unsur lainnya, namun secara umum pemilu berjalan lancar dan kondusif.
Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa menyatakan tidak ditemukan adanya kendala serius yang menyebabkan terganggunya kinerja KPPS.
Pembekalan demi pembekalan melalui bimbingan teknis oleh KPU kepada 98.088 petugas KPPS dinilai berhasil memberikan penguatan, sehingga tidak ditemukan terganggunya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang diakibatkan kesalahan KPPS.
Atas kinerja bagus dan dedikasi luar biasa petugas
badan adhoc, Tenri pun menyampaikan terima kasih dan apresiasi tak terhingga.
Dia juga menyampaikan ucapan belasungkawa dan rasa duka mendalam atas meninggalnya petugas pemilu yang telah berjasa besar mengawal pesta rakyat lima tahunan untuk memilih calon pemimpin dan anggota legislatif sehingga layak dinobatkan sebagai pahlawan demokrasi.
Menurut dia, KPPS sebagai garda terdepan pelaksanaan pemilu sangat besar jasanya, di samping jajaran KPU lainnya di setiap tingkatan yang juga tak kalah hebat perjuangannya demi menyukseskan pemilu.
KPU tak sendiri, ada Bawaslu selaku pengawas dan Linmas sebagai pengamanan langsung di TPS serta TNI-Polri sebagai aparat keamanan yang mengawal dan memberikan jaminan keamanan pemilu pada seluruh tahapannya.
Kerja sama dan sinergi semua unsur tersebut telah berhasil mewujudkan pemilu lancar, aman dan damai di Indonesia secara umum dan Bumi Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan secara khusus dengan 3.025.220 orang pemilih yang memberikan hak suaranya di 13.584 TPS se-Kalsel.
Tenri menyebut Gubernur Kalsel Sahbirin Noor bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) benar-benar telah memberikan dukungan penuh atas kinerja KPU pada setiap tingkatannya, sehingga pemilu dapat terselenggara tanpa gangguan berarti.
Begitu juga peran para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda yang terus menggaungkan pemilu damai telah menjadi pegangan masyarakat untuk senantiasa menjaga kesejukan pesta demokrasi tanpa permusuhan yang berujung konflik.
Akademisi ULM Varinia Pura Damaiyanti saat memberikan hak suaranya di TPS. (ANTARA/Firman)
Percayakan kerja KPU
Hari sakral pada Rabu, 14 Februari 2024 memang telah berlalu namun pemilu sejatinya belum berakhir.
Masih ada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang secara berjenjang dilakukan KPU mulai PPK ke kabupaten dan kota hingga ke provinsi dan berakhir di tingkat KPU pusat secara nasional baik untuk pilpres maupun pileg yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024.
Pelaksanaannya dilakukan secara terbuka sebagai bentuk transparansi KPU mewujudkan pemilu jujur dan adil (Jurdil).
Pada tahapan ini diawali penerimaan kotak suara tersegel oleh PPK dari PPS hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
Aparat keamanan pun bersiaga penuh 1x24 jam memberikan jaminan keamanan bagi petugas untuk kelancaran proses rekapitulasi sekaligus mengawal keberadaan kotak suara agar tetap aman tanpa bisa disentuh oleh pihak tak bertanggung jawab.
Pada saat situasi seperti sekarang ini yakni input data pemilu oleh KPU, pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Varinia Pura Damaiyanti menilai bisa jadi ada banyak pihak yang memanfaatkan psikologis dan emosional massa.
Hal ini menyebabkan hoaks yang beredar sedemikian rupa mengonstruksi pemikiran masyarakat seakan-akan penghitungan baik itu manual maupun daring sarat kecurangan dan kesalahan.
Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya tidak gegabah dalam menarik kesimpulan.
Sirekap milik KPU harus diberikan kepercayaan dapat bekerja dengan baik.
"Kerja-kerja lapangan petugas KPU selaku penyelenggara pemilu dan Bawaslu yang mengawasi tentunya berusaha maksimal memastikan dan mengawal proses pemilu berjalan dengan baik," kata akademisi yang juga Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Kalsel ini.
Situasi keamanan yang baik saat ini patut disyukuri dengan terus mengawal bersama sisa tahapan pemilu hingga nantinya dilantik calon terpilih baik capres maupun wakil rakyat di legislatif.
Pesta demokrasi telah usai, saatnya kembali ke kehidupan semula sebelum pemilu tanpa adanya polarisasi akibat perbedaan pilihan politik.
Mari dukung KPU menyelesaikan tugasnya demi menutup seluruh rangkaian Pemilu 2024 dengan catatan sejarah yang manis bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melewati pemilu terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat dengan 204,8 juta pemilih.
