Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan menyoroti hilangnya alat pemicu bahan peledak atau detonator milik PT Adaro Indonesia, perusahaan pertambangan yang beroperasi di daerah hulu sungai atau "Banua Aman" dua hari lalu.
Ketika dimintai komentar, Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel H. Syahdillah ketika dihubungi dari Banjarmasin, Jumat menyayangkan atas kejadian hilangnya detonator milik perusahaan pertambangan batu bara tersebut.
Komisi I DPRD Kalsel yang juga membidangi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) mengharapkan, agar aparat keamanan atau kepolisian setempat melacak dan mengusut tuntas kasus hilangnya detonator itu.
Semestinya, menurut mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) itu, peristiwa tersebut tidak terjadi jika sistem pengamanan atau keamanan perusahaan batu bara generasi pertama di provinsi itu betul-betul ketat.
Oleh sebab itu, manajemen perusahaan pertambangan batu bara tersebut perlu mengevaluasi kembali sistem pengamanan agar kejadian serupa tidak terulang, demikian Syahdillah yang sedang berada di Yogyakarta menjawab Antara Kalsel lewat telepon selular.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel H. Husni Nurin menambahkan, hal lain yang tidak kalah pentingnya, jaminan keamanan pihak terkait atas hilangnya detonator itu, jangan membuat masyarakat resah karena ulah orang yang tidak bertanggung jawab tersebut.
"Sebab keresahan masyarakat bisa berdampak terhadap kegiatan lain seperti terganggunya aktivitas kehidupan dan sebagainya, yang tentu tidak kita inginkan bersama," lanjut mantan anggota DPR RI.
Komentar dan pendapat serupa dengan pimpinan Komisi I DPRD Kalsel itu juga dari Sekretaris Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel H. Riswandi SIP.
Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi, serta lingkungan hidup itu mengaku heran atas hilangnya detonator dengan jumlah tergolong besar.
"Aparat kepolisian hendaknya betul-betul menyelidiki, apakah kehilangan detonator itu karena kelalain atau faktor lain," ujar mantan pegawai Departemen Keuangan itu.
Anggota DPRD Kalsel tiga periode tersebut mengingatkan, hilangnya detonator sebuah pembelajaran, baik bagi Adaro maupun perusahaan pertambangan lain supaya lebih ketat menjaga keamanan agar kejadian serupa tidak terulang.
Sementara manajemen perusahaan pertambangan tersebut melalui juru bicaranya Kadarisman kepada wartawan menerangkan, mereka baru mengetahui hilangnya 183 buah detonator itu dinihari Rabu (5/10).
Detonator itu tersimpan pada gudang salah wilayah operasi di Kabupaten Tabalong, Kalsel (sekitar 236 kilometer utara Banjarmasin), dan baru mengetahui hilang ketika mau melakukan kegiatan.
"Dengan hilangnya detonator itu kegiatan peledakan untuk usaha pertambangan menjadi terganggu, dan hal tersebut bisa berdampak penurunan atau tidak tercapainya target produksi batu bara," demikian Risman.
Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel bersama jajarannya kini sedang melakukan penyelidikan atas hilangnya detonator milik perusahaan pertambangan tersebut, dan sudah memasang `garis polisi` pada tempat kejadian perkara (TKP).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Ketika dimintai komentar, Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel H. Syahdillah ketika dihubungi dari Banjarmasin, Jumat menyayangkan atas kejadian hilangnya detonator milik perusahaan pertambangan batu bara tersebut.
Komisi I DPRD Kalsel yang juga membidangi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) mengharapkan, agar aparat keamanan atau kepolisian setempat melacak dan mengusut tuntas kasus hilangnya detonator itu.
Semestinya, menurut mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) itu, peristiwa tersebut tidak terjadi jika sistem pengamanan atau keamanan perusahaan batu bara generasi pertama di provinsi itu betul-betul ketat.
Oleh sebab itu, manajemen perusahaan pertambangan batu bara tersebut perlu mengevaluasi kembali sistem pengamanan agar kejadian serupa tidak terulang, demikian Syahdillah yang sedang berada di Yogyakarta menjawab Antara Kalsel lewat telepon selular.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel H. Husni Nurin menambahkan, hal lain yang tidak kalah pentingnya, jaminan keamanan pihak terkait atas hilangnya detonator itu, jangan membuat masyarakat resah karena ulah orang yang tidak bertanggung jawab tersebut.
"Sebab keresahan masyarakat bisa berdampak terhadap kegiatan lain seperti terganggunya aktivitas kehidupan dan sebagainya, yang tentu tidak kita inginkan bersama," lanjut mantan anggota DPR RI.
Komentar dan pendapat serupa dengan pimpinan Komisi I DPRD Kalsel itu juga dari Sekretaris Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel H. Riswandi SIP.
Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi, serta lingkungan hidup itu mengaku heran atas hilangnya detonator dengan jumlah tergolong besar.
"Aparat kepolisian hendaknya betul-betul menyelidiki, apakah kehilangan detonator itu karena kelalain atau faktor lain," ujar mantan pegawai Departemen Keuangan itu.
Anggota DPRD Kalsel tiga periode tersebut mengingatkan, hilangnya detonator sebuah pembelajaran, baik bagi Adaro maupun perusahaan pertambangan lain supaya lebih ketat menjaga keamanan agar kejadian serupa tidak terulang.
Sementara manajemen perusahaan pertambangan tersebut melalui juru bicaranya Kadarisman kepada wartawan menerangkan, mereka baru mengetahui hilangnya 183 buah detonator itu dinihari Rabu (5/10).
Detonator itu tersimpan pada gudang salah wilayah operasi di Kabupaten Tabalong, Kalsel (sekitar 236 kilometer utara Banjarmasin), dan baru mengetahui hilang ketika mau melakukan kegiatan.
"Dengan hilangnya detonator itu kegiatan peledakan untuk usaha pertambangan menjadi terganggu, dan hal tersebut bisa berdampak penurunan atau tidak tercapainya target produksi batu bara," demikian Risman.
Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel bersama jajarannya kini sedang melakukan penyelidikan atas hilangnya detonator milik perusahaan pertambangan tersebut, dan sudah memasang `garis polisi` pada tempat kejadian perkara (TKP).
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016