Kandangan, (Antaranews Kalsel) - Petani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan memilih untuk menjual gabah ke tengkulak dibanding ke Bulog karena harganya lebih mahal dan menguntungkan petani.
Kepala Bidang Bina Usaha Agri Bisnis Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana di Kandangan, Kamis mengatakan terjadi selisih harga yang cukup signfikan antara Bulog dengan pedagang pengumpul.
Menurut Lutfi, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Bulog hanya Rp3.750 per kilogram sementara harga pasaran di tingkat petani untuk gabah dari varietas unggul rata-rata Rp4.500 dan varietas lokal Rp5 ribu per kilogram.
Perbedaan pembelian di tingkat petani oleh pengumpul yang lebih tinggi harganya ketimbang HPP di Bulog itu, berdasarkan data dari tanggal 3-6 Oktober 2016.
"Karena harga ke tengkulak jauh lebih mahal, Sebagian besar petani Hulu Sungai Selatan memilih menjual hasil pertanian mereka berupa Gabah Kering Panen (GKP) kepada para pengumpul atau tengkulak ketimbang ke Bulog," katanya.
Tabel harga (GKP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diolah tim informasi harga kabupaten di 11 kecamatan menunjukkan rata-rata harga untuk padi unggul Rp4.500 dan lokal Rp5 ribu, sedangkan untuk beras unggul Rp7.600 dan lokal Rp9 ribu per kilogram.
Selain itu, untuk mengisi gudang penyimpanan stok pangan di Bulog, Bulog melakukan kemitraan dengan beberapa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) serta Penggilingan Padi (PP) yang tersebar di beberapa kecamatan.
Beberapa penggilingan padi yang dirangkul oleh Bulog, antara lain PP Tamara di Baluti, Gapoktan Gutami di Madang, PP Dua Saputra di Mandala, PP Rela Hati di Mandala, PP Reyshad di Pakuan Timu dan PP Suka Bersama di Bamban Utara.
Para Mitra Bulog ini bertugas mengumpulkan hasil produksi petani dengan cara mencari titik-titik petani yang akan menjual varietas unggul ke Gapoktan untuk kemudian disimpan di penggilingan untuk ketersediaan stok pangan Bulog.
Penetapan HPP merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga, agar ketika puncak panen harga gabah petani tidak anjlok.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta mulai 2017, Kalsel tidak mendatangkan lagi beras dari luar daerah, khususnya dari Sulawesi sebagaimana yang dilakukan selama ini.
Larangan tersebut, sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi biaya pendistribusian beras Bulog sehingga Bulog Kalsel harus mampu menghimpun gabah petani untuk memenuhi kebutuhan Kalsel sendiri.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Kepala Bidang Bina Usaha Agri Bisnis Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana di Kandangan, Kamis mengatakan terjadi selisih harga yang cukup signfikan antara Bulog dengan pedagang pengumpul.
Menurut Lutfi, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Bulog hanya Rp3.750 per kilogram sementara harga pasaran di tingkat petani untuk gabah dari varietas unggul rata-rata Rp4.500 dan varietas lokal Rp5 ribu per kilogram.
Perbedaan pembelian di tingkat petani oleh pengumpul yang lebih tinggi harganya ketimbang HPP di Bulog itu, berdasarkan data dari tanggal 3-6 Oktober 2016.
"Karena harga ke tengkulak jauh lebih mahal, Sebagian besar petani Hulu Sungai Selatan memilih menjual hasil pertanian mereka berupa Gabah Kering Panen (GKP) kepada para pengumpul atau tengkulak ketimbang ke Bulog," katanya.
Tabel harga (GKP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diolah tim informasi harga kabupaten di 11 kecamatan menunjukkan rata-rata harga untuk padi unggul Rp4.500 dan lokal Rp5 ribu, sedangkan untuk beras unggul Rp7.600 dan lokal Rp9 ribu per kilogram.
Selain itu, untuk mengisi gudang penyimpanan stok pangan di Bulog, Bulog melakukan kemitraan dengan beberapa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) serta Penggilingan Padi (PP) yang tersebar di beberapa kecamatan.
Beberapa penggilingan padi yang dirangkul oleh Bulog, antara lain PP Tamara di Baluti, Gapoktan Gutami di Madang, PP Dua Saputra di Mandala, PP Rela Hati di Mandala, PP Reyshad di Pakuan Timu dan PP Suka Bersama di Bamban Utara.
Para Mitra Bulog ini bertugas mengumpulkan hasil produksi petani dengan cara mencari titik-titik petani yang akan menjual varietas unggul ke Gapoktan untuk kemudian disimpan di penggilingan untuk ketersediaan stok pangan Bulog.
Penetapan HPP merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga, agar ketika puncak panen harga gabah petani tidak anjlok.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta mulai 2017, Kalsel tidak mendatangkan lagi beras dari luar daerah, khususnya dari Sulawesi sebagaimana yang dilakukan selama ini.
Larangan tersebut, sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi biaya pendistribusian beras Bulog sehingga Bulog Kalsel harus mampu menghimpun gabah petani untuk memenuhi kebutuhan Kalsel sendiri.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016