Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan Suwardi Sarlan mengapresiasi keberadaan percontohan atau pilot proyek Unit Pengumpul Pengolahan Bokar (UPPB) di provinsinya.
"Kita mengapresiasi keberadaan pilot proyek UPPB di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini yang penghasilkan karet alam," ujarnya menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Kamis.
Apresiasi Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi kegiatan usaha dan perkebunan itu, sesudah komisinya kunjungan kerja dalam provinsi, yaitu ke Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan, pekan lalu.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu berharap, dengan peran atau melalui UPPB dapat menyangga harga karet dari penurunan di tingkat petani.
"Karena melalui peran UPPB, bukan cuma menjaga/menyangga keanjlokan harga karet pada tingkat petani, tapi mendapat pembinaan untuk menjaga atau meningkatkan mutu Bokar (bahan olah karet)," tutur politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
Sementara usaha perkebunan karet, lanjut wakil rakyat bergelar sarjana agama tersebut, menjadi matapencaharian utama dari sebagian penduduk Kalsel yang kini berjumlah empat juta jiwa lebih.
Ia sependapat atau mendukung, kalau pemerintah provinsi (Pemprov) memberikan dana talangan kepada UPPB agar usaha yang tergolong ekonomi lemah tersebut tetap eksis dalam membantu petani karet dan terus berkembang maju.
Sebagaimana dana talangan pangan oleh pemprov Kalsel melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) yang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi setempat tahun 2016 sebesar Rp3 miliar.
"Dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, baru ada dua pilot proyek UPPB, yaitu Kabupaten Balangan yang untuk sementara menghimpun pengolah bokar pada daerah hulu sungai atau `Banua Anam` provinsi ini," lanjutnya.
Banua Anam Kalsel itu meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong.
Kemudian UPPB di Kabupaten Tanah Laut (Tala) untuk wilayah timur Kalsel, yaitu Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu (Tanbu) dan daerah Tala sendiri, demikian Suwardi Sarlan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Kita mengapresiasi keberadaan pilot proyek UPPB di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini yang penghasilkan karet alam," ujarnya menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Kamis.
Apresiasi Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi kegiatan usaha dan perkebunan itu, sesudah komisinya kunjungan kerja dalam provinsi, yaitu ke Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan, pekan lalu.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu berharap, dengan peran atau melalui UPPB dapat menyangga harga karet dari penurunan di tingkat petani.
"Karena melalui peran UPPB, bukan cuma menjaga/menyangga keanjlokan harga karet pada tingkat petani, tapi mendapat pembinaan untuk menjaga atau meningkatkan mutu Bokar (bahan olah karet)," tutur politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
Sementara usaha perkebunan karet, lanjut wakil rakyat bergelar sarjana agama tersebut, menjadi matapencaharian utama dari sebagian penduduk Kalsel yang kini berjumlah empat juta jiwa lebih.
Ia sependapat atau mendukung, kalau pemerintah provinsi (Pemprov) memberikan dana talangan kepada UPPB agar usaha yang tergolong ekonomi lemah tersebut tetap eksis dalam membantu petani karet dan terus berkembang maju.
Sebagaimana dana talangan pangan oleh pemprov Kalsel melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) yang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi setempat tahun 2016 sebesar Rp3 miliar.
"Dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, baru ada dua pilot proyek UPPB, yaitu Kabupaten Balangan yang untuk sementara menghimpun pengolah bokar pada daerah hulu sungai atau `Banua Anam` provinsi ini," lanjutnya.
Banua Anam Kalsel itu meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong.
Kemudian UPPB di Kabupaten Tanah Laut (Tala) untuk wilayah timur Kalsel, yaitu Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu (Tanbu) dan daerah Tala sendiri, demikian Suwardi Sarlan.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016