Kantor Loka Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat program "Pakasam Bungas" dengan melakukan kunjungan dan binaan kepada pelaku usaha di "Bumi Bersujud" dan "Bumi Saijaan" dengan melakukan kunjungan dan pembinaan terhadap pelaku ussha kosmetik.
"Program pembinaan pelaku usaha obat dan makanan di Bumi Bersujud dan Saijaan atau "Pakasam Bungas" sudah berjalan sejak periode 2022 dengan tujuan para pelaku usaha kosmetik dapat memperoleh izin edar BPOM atau yang disebut dengan istilah notifikasi secara mudah," kata Kepala Loka POM Tanah Bumbu Rahmat Hidayat di Batulicin, Senin.
Baca juga: BPOM ajak masyarakat jadi konsumen cerdas
Program atau inovasi ini dilakukan oleh Loka POM Tanah Bumbu secara bertahap. Mulai dari bimbingan teknis terkait cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB), pembinaan berupa kunjungan dan pendampingan untuk melengkapi dokumen, audit ke sarana atau industri, hingga tahap monitoring dan evaluasi oleh BPOM.
Proses untuk mendapatkan nomor izin edar kosmetik terdiri dari tiga tahap yaitu persetujuan denah, sertifikasi CPKB/SPA CPKB, dan notifikasi. Seluruh biaya yang dikeluarkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Pada tahap persetujuan denah, pelaku usaha harus memiliki nomor izin berusaha (NIB) yang telah terdaftar pada OSS RBA dan akun pada e-sertifikasi.pom.go.id.
Selanjutnya, pelaku usaha dapat mengunggah dokumen berupa surat pernyataan dan gambar denah yang akan diajukan.
Pada tahap pengajuan sertifikasi CPKB/SPA CPKB (Surat Pemenuhan Aspek CPKB), pelaku usaha diharuskan melengkapi dokumen sesuai aspek CPKB yang diajukan. Industri kosmetik golongan A dapat mengajukan sertifikasi berupa CPKB yang terdiri dari 12 aspek dan SPA CPKB Golongan A yang terdiri dari sepuluh aspek.
Baca juga: BPOM ajak masyarakat Tanah Bumbu kenali produk kosmetik ilegal
Sedangkan industri kosmetik golongan B diperbolehkan minimal memenuhi dua aspek SPA CPKB yaitu aspek higiene sanitasi dan dokumentasi.
Setelah denah disetujui dan sertifikat CPKB telah terbit, terakhir masuk pada tahap notifikasi. Pelaku usaha diharuskan melengkapi Dokumen Informasi Produk (DIP).
DIP adalah data terkait mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik sebagai panduan industri kosmetik, importir kosmetik, dan usaha perorangan/badan usaha yang akan melakukan notifikasi. Pedoman Dokumen Informasi Produk (DIP) juga merupakan panduan bagi Badan POM dalam melakukan pemeriksaan atau audit.
Saat ini telah terdapat satu UMKM di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru yang mendapatkan persetujuan denah dari BPOM. Pada 2024, Loka POM Tanah Bumbu menargetkan minimal dua UMKM untuk memproses izin edar kosmetik.
Bagi pelaku usaha di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru yang ingin berkonsultasi langsung, dapat menghubungi Kantor Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu di Jalan Transmigrasi KM.3,5 No.09, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Tanah Bumbu.
"Selain itu, kami juga memberikan layanan konsultasi yang dapat dilakukan melalui telepon atau whatsapp ke nomor 0838 2551 0434," tutur Rahmat.
Baca juga: Pengusaha kosmetik diminta penggunaan iklan sesuai ketentuan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
"Program pembinaan pelaku usaha obat dan makanan di Bumi Bersujud dan Saijaan atau "Pakasam Bungas" sudah berjalan sejak periode 2022 dengan tujuan para pelaku usaha kosmetik dapat memperoleh izin edar BPOM atau yang disebut dengan istilah notifikasi secara mudah," kata Kepala Loka POM Tanah Bumbu Rahmat Hidayat di Batulicin, Senin.
Baca juga: BPOM ajak masyarakat jadi konsumen cerdas
Program atau inovasi ini dilakukan oleh Loka POM Tanah Bumbu secara bertahap. Mulai dari bimbingan teknis terkait cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB), pembinaan berupa kunjungan dan pendampingan untuk melengkapi dokumen, audit ke sarana atau industri, hingga tahap monitoring dan evaluasi oleh BPOM.
Proses untuk mendapatkan nomor izin edar kosmetik terdiri dari tiga tahap yaitu persetujuan denah, sertifikasi CPKB/SPA CPKB, dan notifikasi. Seluruh biaya yang dikeluarkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Pada tahap persetujuan denah, pelaku usaha harus memiliki nomor izin berusaha (NIB) yang telah terdaftar pada OSS RBA dan akun pada e-sertifikasi.pom.go.id.
Selanjutnya, pelaku usaha dapat mengunggah dokumen berupa surat pernyataan dan gambar denah yang akan diajukan.
Pada tahap pengajuan sertifikasi CPKB/SPA CPKB (Surat Pemenuhan Aspek CPKB), pelaku usaha diharuskan melengkapi dokumen sesuai aspek CPKB yang diajukan. Industri kosmetik golongan A dapat mengajukan sertifikasi berupa CPKB yang terdiri dari 12 aspek dan SPA CPKB Golongan A yang terdiri dari sepuluh aspek.
Baca juga: BPOM ajak masyarakat Tanah Bumbu kenali produk kosmetik ilegal
Sedangkan industri kosmetik golongan B diperbolehkan minimal memenuhi dua aspek SPA CPKB yaitu aspek higiene sanitasi dan dokumentasi.
Setelah denah disetujui dan sertifikat CPKB telah terbit, terakhir masuk pada tahap notifikasi. Pelaku usaha diharuskan melengkapi Dokumen Informasi Produk (DIP).
DIP adalah data terkait mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik sebagai panduan industri kosmetik, importir kosmetik, dan usaha perorangan/badan usaha yang akan melakukan notifikasi. Pedoman Dokumen Informasi Produk (DIP) juga merupakan panduan bagi Badan POM dalam melakukan pemeriksaan atau audit.
Saat ini telah terdapat satu UMKM di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru yang mendapatkan persetujuan denah dari BPOM. Pada 2024, Loka POM Tanah Bumbu menargetkan minimal dua UMKM untuk memproses izin edar kosmetik.
Bagi pelaku usaha di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru yang ingin berkonsultasi langsung, dapat menghubungi Kantor Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu di Jalan Transmigrasi KM.3,5 No.09, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Tanah Bumbu.
"Selain itu, kami juga memberikan layanan konsultasi yang dapat dilakukan melalui telepon atau whatsapp ke nomor 0838 2551 0434," tutur Rahmat.
Baca juga: Pengusaha kosmetik diminta penggunaan iklan sesuai ketentuan
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023