Cibinong, (Antaranews Kalsel) - Persatuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kabupaten Bogor menyatakan perlunya dorongan yang lebih kuat dari pemerintah dan perbankan dalam membangkitkan eksistensi koperasi di daerah.
Ketua PKPRI Kabupaten Bogor, Iyang Saputra di Bogor, Selasa, mengatakan Koperasi merupakan lembaga perekonomian yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.
Namun, kata Iyang, majunya sistem perbankan yang dapat memudahkan masyarakat dalam perkreditan membuat koperasi semakin ditinggalkan masyarakat.
Sebab itu, Ketua PKPRI Kabupaten Bogor itu mengharapkan adanya dorongan yang kuat terhadap terjalinnya kerjasama antara koperasi dan Perbankan di Indonesia.
Dia menyebutkan peranan pemerintah daerah maupun pusat sangat penting dalam membuka akses yang mudah bagi koperasi untuk mendapatkan kerjasama dengan pihak Bank.
Contohnya Bank Jabar Banten yang merupakan mitra pemerintahan, lanjutnya sangat mungkin untuk bisa membantu memberikan bantuan dana yang dapat dikelola oleh koperasi dengan sebuah kajian kerjasama jika memang didukung pemerintah.
"Peranan pemerintah sangat penting untuk menunjukkan keberpihakan terhadap lembaga koperasi yang jadi jati diri bangsa, perlu menyeimbangkan dengan ekonomi yang terlanjur kapitalis," katanya.
Menurut dia, kolaborasi antara Bank sebagai lembaga keuangan yang marak digandrungi masyarakat dengan koperasi yakni terkait agunan.
Ia menyatakan, koperasi memang tidak memiliki agunan, namun merupakan lembaga yang berbadan hukum dan bisa bertanggungjawab.
"Sekarang gaji karyawan saja menggunakan bank, maka bank bisa potong gaji angggota koperasi yang pinjam kepada koperasi melalui dana bank," katanya.
Ketua Koperasi Oryza Sativa Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, Engkus Kusminar mengatakan meskipun koperasi tidak memiliki agunan ada dua gagasan yang perlu dipertimbangkan oleh pihak bank dalam melihat peluang terjalinnya harmonisasi kerjasama dengan koperasi.
"Pertama bank sebagai executing berarti pihak bank memberikan pinjaman kepada koperasi berupa saldo yang kemudian kami pinjamkan ke anggota dengan sistem pemotongan gaji langsung untuk membayarnya," katanya.
Yang kedua, kata Engkus, geneling yang berarti setiap anggota koperasi kepegawaian bisa secara langsung meminjam sejumlah dana kepada bank seperti biasa namun pihak bank memberikan syarat menyertakan keanggotaan koperasi dan pihak bank mengadakan bagi hasil dengan koperasi.
Keuntungan bagi Bank, simpanan pokok dan sukarela dari anggota koperasi disimpan di dalam bank.
"Jadi sinergitas itu terjalin saling menguntungkan, bayangkan berapa koperasi di Kabupaten Bogor, apalagi se-Indonesia, jadi kita sama-sama hidup," ujarnya.
Kalau seperti saat ini, pihak bank memang merajai pendanaan namun kurang berpihak kepada kelancaran lembaga koperasi yang seharusnya menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
Ia menambahkan, bagaimana koperasi dapat dicintai oleh anggota maupun calon anggota adalah tanggungjawab seluruh masyarakat.
Kepala Bidang Koperasi Diskoperindag Kabupaten Bogor, Linda mengatakan pihaknya mendukung adanya sinergitas antara koperasi dan pihak bank jika ada dukungan dari pemerintah pusat.
"Memang agak susah, kalau mau idealnya perbankan jangan langsung ke UKM bagi yang jumlahnya tidak terlalu besar bisa melalui koperasi, itu kalau ingin memberdayakan koperasi," katanya.
Akan tetapi perlu komitment koperasi untuk memperkuat simpanan pokok dan simpanan sukarelanya agar memperkuat posisi saldo keuangannya," jelasnya./f
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Ketua PKPRI Kabupaten Bogor, Iyang Saputra di Bogor, Selasa, mengatakan Koperasi merupakan lembaga perekonomian yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.
Namun, kata Iyang, majunya sistem perbankan yang dapat memudahkan masyarakat dalam perkreditan membuat koperasi semakin ditinggalkan masyarakat.
Sebab itu, Ketua PKPRI Kabupaten Bogor itu mengharapkan adanya dorongan yang kuat terhadap terjalinnya kerjasama antara koperasi dan Perbankan di Indonesia.
Dia menyebutkan peranan pemerintah daerah maupun pusat sangat penting dalam membuka akses yang mudah bagi koperasi untuk mendapatkan kerjasama dengan pihak Bank.
Contohnya Bank Jabar Banten yang merupakan mitra pemerintahan, lanjutnya sangat mungkin untuk bisa membantu memberikan bantuan dana yang dapat dikelola oleh koperasi dengan sebuah kajian kerjasama jika memang didukung pemerintah.
"Peranan pemerintah sangat penting untuk menunjukkan keberpihakan terhadap lembaga koperasi yang jadi jati diri bangsa, perlu menyeimbangkan dengan ekonomi yang terlanjur kapitalis," katanya.
Menurut dia, kolaborasi antara Bank sebagai lembaga keuangan yang marak digandrungi masyarakat dengan koperasi yakni terkait agunan.
Ia menyatakan, koperasi memang tidak memiliki agunan, namun merupakan lembaga yang berbadan hukum dan bisa bertanggungjawab.
"Sekarang gaji karyawan saja menggunakan bank, maka bank bisa potong gaji angggota koperasi yang pinjam kepada koperasi melalui dana bank," katanya.
Ketua Koperasi Oryza Sativa Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, Engkus Kusminar mengatakan meskipun koperasi tidak memiliki agunan ada dua gagasan yang perlu dipertimbangkan oleh pihak bank dalam melihat peluang terjalinnya harmonisasi kerjasama dengan koperasi.
"Pertama bank sebagai executing berarti pihak bank memberikan pinjaman kepada koperasi berupa saldo yang kemudian kami pinjamkan ke anggota dengan sistem pemotongan gaji langsung untuk membayarnya," katanya.
Yang kedua, kata Engkus, geneling yang berarti setiap anggota koperasi kepegawaian bisa secara langsung meminjam sejumlah dana kepada bank seperti biasa namun pihak bank memberikan syarat menyertakan keanggotaan koperasi dan pihak bank mengadakan bagi hasil dengan koperasi.
Keuntungan bagi Bank, simpanan pokok dan sukarela dari anggota koperasi disimpan di dalam bank.
"Jadi sinergitas itu terjalin saling menguntungkan, bayangkan berapa koperasi di Kabupaten Bogor, apalagi se-Indonesia, jadi kita sama-sama hidup," ujarnya.
Kalau seperti saat ini, pihak bank memang merajai pendanaan namun kurang berpihak kepada kelancaran lembaga koperasi yang seharusnya menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
Ia menambahkan, bagaimana koperasi dapat dicintai oleh anggota maupun calon anggota adalah tanggungjawab seluruh masyarakat.
Kepala Bidang Koperasi Diskoperindag Kabupaten Bogor, Linda mengatakan pihaknya mendukung adanya sinergitas antara koperasi dan pihak bank jika ada dukungan dari pemerintah pusat.
"Memang agak susah, kalau mau idealnya perbankan jangan langsung ke UKM bagi yang jumlahnya tidak terlalu besar bisa melalui koperasi, itu kalau ingin memberdayakan koperasi," katanya.
Akan tetapi perlu komitment koperasi untuk memperkuat simpanan pokok dan simpanan sukarelanya agar memperkuat posisi saldo keuangannya," jelasnya./f
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016