Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor mengatakan anggaran belanja daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2016, secara keseluruhan naik 6,01 persen dibanding pada APBD 2016.
"Pada Rancangan APBD Perubahan Kalsel 2016, anggaran belanja mencapai Rp5,52 triliun atau naik 6,01 persen dari APBD 2016," kata Sahbirin Noor dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel yang dipimpin Wakil Ketuanya Hasbullah AS SH di Banjarmasin, Selasa.
Secara khusus, lanjut orang nomor satu di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel tersebut, untuk belanja tidak langsung dalam RAPBD-P 2016 sebesar Rp2,38 triliun atau berkurang 4,18 persen dari APBD 2016.
Belanja tidak langsung itu terdiri belanja pegawai Rp765,48 miliar atau naik 7,16 persen dari anggaran sebelumnya pada APBD 2016, belanja hibah mencapai Rp664,35 miliar atau naik 35,10 persen dari anggaran sebelumnya.
Kemudian belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota mencapai Rp940,06 miliar atau turun 25,86 persen dari APBD 2016, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, pemerintahan desa serta partai politik mencapai Rp1,97 miliar atau naik 34,62 persen, serta belanja tidak terduga mencapai Rp7 miliar atau tetap seperti sebelumnya.
Sedangkan dalam Nota Keuangan/RAPBD-P 2016 yang dibacakan Wakil Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan, rencana belanja langsung sebesar Rp3,14 triliun itu merupakan 56,92 persen dari total belanja pada RAPBD Perubahan tersebut.
Skala prioritas dalam belanja langsung pada RAPBD-P 2016 tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalsel 2005-2025 yaitu bidang sumberdaya manusia (SDM) dan sosial budaya.
"Prioritas bidang SDM dan agama fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk aspek pendidikan dan kesehatan," ujar Paman Birin (panggilan lain dari Sahbirin) yang menjadi Gubernur Kalsel sejak 12 Agustus 2016.
Selalin itu, bidang ekonomi, sarana dan prasarana, sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan hidup, serta bidang politik, pemerintahan dan hukum, lanjutnya dalam rapat paripurna DPRD Kalsel tersebut yang juga hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah provinsi setempat.
"Sementara anggaran pendapatan pada RAPBD-P 2016 mencapai Rp5,17 triliun sehingga kalau dibandingkan dengan anggaran belanja terjadi selisih kurang atau defisit Rp357,06 miliar yang akan ditutup dengan pembiayaan netto," kata Paman Birin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Pada Rancangan APBD Perubahan Kalsel 2016, anggaran belanja mencapai Rp5,52 triliun atau naik 6,01 persen dari APBD 2016," kata Sahbirin Noor dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel yang dipimpin Wakil Ketuanya Hasbullah AS SH di Banjarmasin, Selasa.
Secara khusus, lanjut orang nomor satu di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel tersebut, untuk belanja tidak langsung dalam RAPBD-P 2016 sebesar Rp2,38 triliun atau berkurang 4,18 persen dari APBD 2016.
Belanja tidak langsung itu terdiri belanja pegawai Rp765,48 miliar atau naik 7,16 persen dari anggaran sebelumnya pada APBD 2016, belanja hibah mencapai Rp664,35 miliar atau naik 35,10 persen dari anggaran sebelumnya.
Kemudian belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota mencapai Rp940,06 miliar atau turun 25,86 persen dari APBD 2016, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, pemerintahan desa serta partai politik mencapai Rp1,97 miliar atau naik 34,62 persen, serta belanja tidak terduga mencapai Rp7 miliar atau tetap seperti sebelumnya.
Sedangkan dalam Nota Keuangan/RAPBD-P 2016 yang dibacakan Wakil Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan, rencana belanja langsung sebesar Rp3,14 triliun itu merupakan 56,92 persen dari total belanja pada RAPBD Perubahan tersebut.
Skala prioritas dalam belanja langsung pada RAPBD-P 2016 tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalsel 2005-2025 yaitu bidang sumberdaya manusia (SDM) dan sosial budaya.
"Prioritas bidang SDM dan agama fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk aspek pendidikan dan kesehatan," ujar Paman Birin (panggilan lain dari Sahbirin) yang menjadi Gubernur Kalsel sejak 12 Agustus 2016.
Selalin itu, bidang ekonomi, sarana dan prasarana, sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan hidup, serta bidang politik, pemerintahan dan hukum, lanjutnya dalam rapat paripurna DPRD Kalsel tersebut yang juga hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah provinsi setempat.
"Sementara anggaran pendapatan pada RAPBD-P 2016 mencapai Rp5,17 triliun sehingga kalau dibandingkan dengan anggaran belanja terjadi selisih kurang atau defisit Rp357,06 miliar yang akan ditutup dengan pembiayaan netto," kata Paman Birin.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016