Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) temui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas membicarakan masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) terutama jenis solar untuk provinsinya.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo , Senin mengatakan, pihaknya perlu membicarakan masalah solar, terutama yang bersubsidi dengan BPH Migas, karena belakangan ini terjadi antrian panjang pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Baca juga: Harga BBM non-subsidi turun per 1 November"Belakangan ini terjadi pada sejumlah SPBU di Kalsel kembali antrian panjang untuk mendapatkan solar bersubsidi. Kita belum tahu pasti penyebabnya," ujar anggota DPRD provinsi tersebut dua periode.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) tersebut berpendapat/menyarankan, mungkin perlu pendataan ulang kebetulan BBM atau solar bersubsidi di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.
"Perkiraan dulu mungkin cukup untuk kebutuhan solar bersubsidi, tapi belakangan ini kendaraan bermotor pengguna solar di Kalsel makin bertambah. Apalagi Kalsel sebagai lintas Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) makin ramai," ujarnya.
Oleh karenanya, seiring bertambah penggunaan solar, maka jatah (kouta) untuk Kalsel perlu penambahan pula agar tidak menimbulkan permasalahan dalam menunjang kelancaran transportasi, lanjutnya
Wakil rakyat kelahiran Bojonegoro Jawa Tengah (Jateng) mengaku miris dan prihatin melihat antrian panjang mobil pada sejumlah SPBU di Kalsel untuk mendapatkan solar bersubsidi.e.
Baca juga: DPRD Banjarbaru dorong bantuan BBM diberikan kepada relawan penanganan karhutla"Kami ke BPH Migas saat kunjungan kerja (kunker) Komisi II ke luar daerah/provinsi, 28 - 30 November 2023," demikian Imam Suprastowo menjawab Antara Kalsel saat sama-sama berada di "lift" DPRD Kalsel.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023