Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Selatan (Bawaslu Kalsel) mengingatkan partai politik peserta Pemilu 2024 tentang kewajiban menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK).
"Sanksinya tegas jika tak melakukan laporan dana kampanye bisa sampai diskualifikasi," kata Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono di Banjarmasin, Selasa.
Baca juga: Polres HSS Kalsel ajak 14 parpol deklarasi damai Pemilu 2024
Dia pun mengimbau agar parpol bisa tertib menyampaikan dana kampanye sebagai bentuk transparansi mewujudkan pemilu berkeadilan.
Aries pun memastikan Bawaslu mencatat di lapangan, seperti alat peraga kampanye yang digunakan calon tertentu.
Kemudian dilakukan kroscek dengan laporan dana kampanye sehingga diketahui keselarasannya.
"Jangan sampai laporan dana kampanye minim tapi balihonya marak, jadi semua pengeluaran parpol dan calegnya harus tercatat," ucapnya.
Baca juga: Kesbangpol Kalsel berikan pendidikan politik untuk insan pers wujudkan pemilu damai
Diketahui, pada tahapan kampanye terdapat kewajiban bagi setiap peserta pemilu partai politik untuk melaporkan dana kampanye pada awal (Laporan Awal Dana Kampanye/LADK), selama proses kampanye (Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kampanye/LPSDK) dan akhir (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye/LPPDK).
Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 parpol peserta pemilu membuka rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang dilaporkan ke KPU.
Laporan dana kampanye harus sudah selesai sebelum tahapan kampanye yang dijadwalkan pada 28 November 2023 mendatang.
Selanjutnya, rekening dana kampanye harus ditutup bersamaan dengan berakhirnya masa kampanye pada 10 Februari 2024.
Baca juga: Bawaslu Kalsel perkuat cegah kerawanan medsos terkait pemilu
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
"Sanksinya tegas jika tak melakukan laporan dana kampanye bisa sampai diskualifikasi," kata Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono di Banjarmasin, Selasa.
Baca juga: Polres HSS Kalsel ajak 14 parpol deklarasi damai Pemilu 2024
Dia pun mengimbau agar parpol bisa tertib menyampaikan dana kampanye sebagai bentuk transparansi mewujudkan pemilu berkeadilan.
Aries pun memastikan Bawaslu mencatat di lapangan, seperti alat peraga kampanye yang digunakan calon tertentu.
Kemudian dilakukan kroscek dengan laporan dana kampanye sehingga diketahui keselarasannya.
"Jangan sampai laporan dana kampanye minim tapi balihonya marak, jadi semua pengeluaran parpol dan calegnya harus tercatat," ucapnya.
Baca juga: Kesbangpol Kalsel berikan pendidikan politik untuk insan pers wujudkan pemilu damai
Diketahui, pada tahapan kampanye terdapat kewajiban bagi setiap peserta pemilu partai politik untuk melaporkan dana kampanye pada awal (Laporan Awal Dana Kampanye/LADK), selama proses kampanye (Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kampanye/LPSDK) dan akhir (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye/LPPDK).
Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 parpol peserta pemilu membuka rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang dilaporkan ke KPU.
Laporan dana kampanye harus sudah selesai sebelum tahapan kampanye yang dijadwalkan pada 28 November 2023 mendatang.
Selanjutnya, rekening dana kampanye harus ditutup bersamaan dengan berakhirnya masa kampanye pada 10 Februari 2024.
Baca juga: Bawaslu Kalsel perkuat cegah kerawanan medsos terkait pemilu
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023