Pelaihari, (Antaranews Kalsel) - Wakil Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sukamta menegaskan, penundaan pencairan dana alokasi umum (DAU) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tidak berdampak besar terhadap pembangunan wilayahnya.
"Penundaan pencairan DAU tidak berpengaruh banyak terhadap pos anggaran Pemkab Tanah Laut," ujar Wakil Bupati Tanah Laut Sukamta, di Pelaihari, Kamis.
Menurut dia, DAU yang belum ditransfer pemerintah pusat ke Pemkab Tanah Laut tidak begitu besar jika dibandingkan APBD Tanah Laut 2016 sebesar Rp2,152 triliun.
Diutarakannya, penundaan pencairan DAU untuk Tanah Laut sebesar Rp 24 miliar perbulan, dan ditundanya pencairan itu karena penilaian dari Kementerian Keuangan Tanah Laut masuk dalam kategori sedang.
Dari penundaan itu, sebut dia, pihaknya tetap optimis dengan ketersediaan anggaran tersedia, pembangunan sampai akhir tahun dapat berjalan lancar.
Sampai 31 Juni 2016 target penerimaan Rp 1,5 triliun, jelas di, sudah terealisasi Rp 904 miliar, dan SILPA tahun 2015 sebesar Rp 1,039 triliun, sehingga daanggaran dikelola sebesar Rp 1,948 triliun.
Dari jumlah itu, jelas dia, anggaran hingga 31 Juni 2016 terserap sebesar Rp 562 miliar, sehingga masih ada anggaran tersisa sebesar Rp 1, 38 triliun lebih untuk membiayai pembangunan.
Menyikapi hal tersebut, ungkap dia, masyarakat tidak perlu risau terhadap proyek yang sudah dianggarkan di APBD 2016 dibatalkan karena penundaan DAU tersebut.
Proyek yang dianggarkan pada APBD 2016, terang dia, masih tetap jalan karena anggaran untuk melaksanakan pembangunan masih tersedianya Rp1.39 triliun
Dia berharap, tertunda pengucuran DAU dari pemerintah pusat sebesar Rp 24 miliar perbulan tersebut dapat dicairkan pada akhir tahun anggaran 2016
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Penundaan pencairan DAU tidak berpengaruh banyak terhadap pos anggaran Pemkab Tanah Laut," ujar Wakil Bupati Tanah Laut Sukamta, di Pelaihari, Kamis.
Menurut dia, DAU yang belum ditransfer pemerintah pusat ke Pemkab Tanah Laut tidak begitu besar jika dibandingkan APBD Tanah Laut 2016 sebesar Rp2,152 triliun.
Diutarakannya, penundaan pencairan DAU untuk Tanah Laut sebesar Rp 24 miliar perbulan, dan ditundanya pencairan itu karena penilaian dari Kementerian Keuangan Tanah Laut masuk dalam kategori sedang.
Dari penundaan itu, sebut dia, pihaknya tetap optimis dengan ketersediaan anggaran tersedia, pembangunan sampai akhir tahun dapat berjalan lancar.
Sampai 31 Juni 2016 target penerimaan Rp 1,5 triliun, jelas di, sudah terealisasi Rp 904 miliar, dan SILPA tahun 2015 sebesar Rp 1,039 triliun, sehingga daanggaran dikelola sebesar Rp 1,948 triliun.
Dari jumlah itu, jelas dia, anggaran hingga 31 Juni 2016 terserap sebesar Rp 562 miliar, sehingga masih ada anggaran tersisa sebesar Rp 1, 38 triliun lebih untuk membiayai pembangunan.
Menyikapi hal tersebut, ungkap dia, masyarakat tidak perlu risau terhadap proyek yang sudah dianggarkan di APBD 2016 dibatalkan karena penundaan DAU tersebut.
Proyek yang dianggarkan pada APBD 2016, terang dia, masih tetap jalan karena anggaran untuk melaksanakan pembangunan masih tersedianya Rp1.39 triliun
Dia berharap, tertunda pengucuran DAU dari pemerintah pusat sebesar Rp 24 miliar perbulan tersebut dapat dicairkan pada akhir tahun anggaran 2016
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016