Penjabat (Pj) Bupati Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan Mujiyat mengatakan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) berusaha maksimalkan menangani stunting, mengendalikan inflasi dan menekan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut.
"Stunting telah mengalami penurunan sekitar 11,43 persen, inflasi telah ditangani dengan baik dan kemiskinan ekstrem ditangani dengan pelaksanaan bedah rumah mencapai ratusan buah rumah," ujar Mujiyat, Sabtu.
Baca juga: Desa Pulau Sewangi menjadi desa percontohan di tingkat nasional
Menurut dia, kemajuan pada bidang pertanian Batola menjadi lumbung pangan nasional juga dapat mengatasi inflasi.
“Selama delapan bulan bekerja ada 12 penghargaan diterima Pemkab Batola. Artinya dalam satu bulan ada lebih dari satu penghargaan diterima, berarti kinerja Pemkab Batola sudah baik” ungkap Mujiyat.
Dia berharap, semua data yang disajikan dapat disinkronkan dan diharmonisasikan bersama agar penyelenggaraan pemerintahan semakin membaik.
Sekretaris Daerah Kabupaten Batola H Zulkipli Yadi Noor sangat mengapresiasi penyajian data bersama karena Pemkab Batola dapat mengetahui jika masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga lebih cepat diperbaiki.
“Hakikatnya adalah kinerja Pj Bupati Batola merupakan kinerja kami semua. Kami di sini dengan sepenuh hati melaksanakan program kegiatan yang diamanahkan,” ungkapnya.
Baca juga: Pj Bupati Batola berharap bimtek RPJPD dukung Indonesia Emas 2045
Acara "Zoom Meeting" Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tersebut diikuti langsung Penjabat Bupati Batola Mujiyat didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Batola Zulkipli Yadi Noor dan seluruh pimpinan SKPD di Banjarmasin.
Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sendiri bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Nantinya, kinerja tersebut akan dievaluasi kembali pada triwulan keempat di Inspektorat Jenderal Kemendagri RI.
Kegiatan tersebut diisi dengan arahan dan bimbingan dari narasumber Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri berasal dari Inspektur 1-4 dan para Auditor Madya.
Dalam acara itu, tim Kemendagri memberikan masukkan kepada Pemkab Batola tentang data-data telah dikirimkan sebelumnya kepada narasumber.
Data tersebut bakal digunakan saat pertanggungjawaban LPJ Penjabat Bupati Batola dapat berjalan lancar dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
Baca juga: Sambut MTQ ke-54, Pemkab Batola gelar seni budaya Islami dan Haflah Al-Quran
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
"Stunting telah mengalami penurunan sekitar 11,43 persen, inflasi telah ditangani dengan baik dan kemiskinan ekstrem ditangani dengan pelaksanaan bedah rumah mencapai ratusan buah rumah," ujar Mujiyat, Sabtu.
Baca juga: Desa Pulau Sewangi menjadi desa percontohan di tingkat nasional
Menurut dia, kemajuan pada bidang pertanian Batola menjadi lumbung pangan nasional juga dapat mengatasi inflasi.
“Selama delapan bulan bekerja ada 12 penghargaan diterima Pemkab Batola. Artinya dalam satu bulan ada lebih dari satu penghargaan diterima, berarti kinerja Pemkab Batola sudah baik” ungkap Mujiyat.
Dia berharap, semua data yang disajikan dapat disinkronkan dan diharmonisasikan bersama agar penyelenggaraan pemerintahan semakin membaik.
Sekretaris Daerah Kabupaten Batola H Zulkipli Yadi Noor sangat mengapresiasi penyajian data bersama karena Pemkab Batola dapat mengetahui jika masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga lebih cepat diperbaiki.
“Hakikatnya adalah kinerja Pj Bupati Batola merupakan kinerja kami semua. Kami di sini dengan sepenuh hati melaksanakan program kegiatan yang diamanahkan,” ungkapnya.
Baca juga: Pj Bupati Batola berharap bimtek RPJPD dukung Indonesia Emas 2045
Acara "Zoom Meeting" Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tersebut diikuti langsung Penjabat Bupati Batola Mujiyat didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Batola Zulkipli Yadi Noor dan seluruh pimpinan SKPD di Banjarmasin.
Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sendiri bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Nantinya, kinerja tersebut akan dievaluasi kembali pada triwulan keempat di Inspektorat Jenderal Kemendagri RI.
Kegiatan tersebut diisi dengan arahan dan bimbingan dari narasumber Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri berasal dari Inspektur 1-4 dan para Auditor Madya.
Dalam acara itu, tim Kemendagri memberikan masukkan kepada Pemkab Batola tentang data-data telah dikirimkan sebelumnya kepada narasumber.
Data tersebut bakal digunakan saat pertanggungjawaban LPJ Penjabat Bupati Batola dapat berjalan lancar dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
Baca juga: Sambut MTQ ke-54, Pemkab Batola gelar seni budaya Islami dan Haflah Al-Quran
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023