Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - Kalangan legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, meminta eksekutif agar melakukan kesesuaian anggaran dan memfokuskan APBD pada program unggulan, salah satunya sektor pariwisata dan agrobisnis.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru M Arif di Kotabaru, Minggu mengatakan, guna mensukseskan sejumlah program kerja pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, perlunya dukungan terutama dari sisi penganggaran.
"Akan menjadi satu masalah dalam mewujudkan program-program kerja unggulan tersebut jika tidak didukung dengan pendanaan yang memadai," kata M Arif usai melakukan kunjungan kerja di DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Dijelaskannya, dari hasil studi banding tersebut diketahui, adanya kesamaan terhadap kebijakan pemerintah Kotabaru dan Palangkaraya, yakni menjadikan sektor kepariwisataan sebagai program unggulan dengan mengangkat sejumlah potensi wisata unggulannya.
Namun lanjut dia, kendala yang dihadapi juga tidak jauh berbeda yakni masih di seputar perlunya dukungan penuh dari sisi pendanaan, terkait dengan hal ini, pemerintah daerah melalui legislatif mendesak kepada eksekutif agar mengalokasikan anggaran yang unggulan pula.
Sementara terkait dengan kebijakan peerintah daerah tersebut, politisi Partai PPP ini mendesak kepada eksekutif sebagai mitra kerja, agar melakukan penyesuaian anggaran terhadap program-program unggulan, hal ini dimaksudkan tercapainya tujuan sebagaimana tertuang dalam visi misi.
"Meski ada dukungan dari sektor lain dinas-dinas terkait seperti Bina Marga dan Cipta Karya yang lebih fokus pada infrastruktur, namun penganggaran sektor pariwisata juga harus dilakukan, mengingat banyaknya program dan luasnya wilayah di Kotabaru," terang Arif.
Jika sarana pendukung bisa mengandalkan dari dinas lain seperti pembuatan dan peningkatan jalan yang menjadi akses, tapi untuk pengembangan dan promosi tetap dan wajib dikakukan, agar upaya menarik wisatawan baik lokal dan luar bisa maksimal.
Masih menurut Arif, Kotabaru yang menjadikan lima destinasi dalam program unggulan, diantaranya pulau samber gelap, siring laut, hutan wisata meranti putih, Teluk Taming dan kawasan wisata bahari di Pulau Laut Barat, maka perlu komitmen kuat dan penanganan serius terkait anggaran.
Oleh krena itu, mantan pengacara ini mendesak kepada eksekutif melakukan langkah nyata dalam kebijakannya, yakni penyesuaian anggaran pada APBD bersamaan dimasukkannya sektor pariwisata dalam program unggulan daerah.
Selain itu, dalam mengembangkan sektor pariwisata juga tetap mengedepankan azas manfaat, maksudnya setiap kebijakan yang diambil akan berdampak positif atau multiplier effect terhadap peningkatan taraf perekonomian masyarakat.
"Sebab akan menjadi konsekuensi logis, jika pengambangan wisata di satu daerah, maka jangan lupa juga memikirkan dampak ekonomi masyarakatnya yang juga bisa menggeliat dan berkembang," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Wakil Ketua DPRD Kotabaru M Arif di Kotabaru, Minggu mengatakan, guna mensukseskan sejumlah program kerja pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, perlunya dukungan terutama dari sisi penganggaran.
"Akan menjadi satu masalah dalam mewujudkan program-program kerja unggulan tersebut jika tidak didukung dengan pendanaan yang memadai," kata M Arif usai melakukan kunjungan kerja di DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Dijelaskannya, dari hasil studi banding tersebut diketahui, adanya kesamaan terhadap kebijakan pemerintah Kotabaru dan Palangkaraya, yakni menjadikan sektor kepariwisataan sebagai program unggulan dengan mengangkat sejumlah potensi wisata unggulannya.
Namun lanjut dia, kendala yang dihadapi juga tidak jauh berbeda yakni masih di seputar perlunya dukungan penuh dari sisi pendanaan, terkait dengan hal ini, pemerintah daerah melalui legislatif mendesak kepada eksekutif agar mengalokasikan anggaran yang unggulan pula.
Sementara terkait dengan kebijakan peerintah daerah tersebut, politisi Partai PPP ini mendesak kepada eksekutif sebagai mitra kerja, agar melakukan penyesuaian anggaran terhadap program-program unggulan, hal ini dimaksudkan tercapainya tujuan sebagaimana tertuang dalam visi misi.
"Meski ada dukungan dari sektor lain dinas-dinas terkait seperti Bina Marga dan Cipta Karya yang lebih fokus pada infrastruktur, namun penganggaran sektor pariwisata juga harus dilakukan, mengingat banyaknya program dan luasnya wilayah di Kotabaru," terang Arif.
Jika sarana pendukung bisa mengandalkan dari dinas lain seperti pembuatan dan peningkatan jalan yang menjadi akses, tapi untuk pengembangan dan promosi tetap dan wajib dikakukan, agar upaya menarik wisatawan baik lokal dan luar bisa maksimal.
Masih menurut Arif, Kotabaru yang menjadikan lima destinasi dalam program unggulan, diantaranya pulau samber gelap, siring laut, hutan wisata meranti putih, Teluk Taming dan kawasan wisata bahari di Pulau Laut Barat, maka perlu komitmen kuat dan penanganan serius terkait anggaran.
Oleh krena itu, mantan pengacara ini mendesak kepada eksekutif melakukan langkah nyata dalam kebijakannya, yakni penyesuaian anggaran pada APBD bersamaan dimasukkannya sektor pariwisata dalam program unggulan daerah.
Selain itu, dalam mengembangkan sektor pariwisata juga tetap mengedepankan azas manfaat, maksudnya setiap kebijakan yang diambil akan berdampak positif atau multiplier effect terhadap peningkatan taraf perekonomian masyarakat.
"Sebab akan menjadi konsekuensi logis, jika pengambangan wisata di satu daerah, maka jangan lupa juga memikirkan dampak ekonomi masyarakatnya yang juga bisa menggeliat dan berkembang," pungkasnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016