Amuntai, (Antaranews.Kalsel) -Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (KIKP) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan masih melihat berbagai pihak termasuk pemerintah masih menganggap kependudukan sebagai suatu beban bagi pembangunan.


"Kependudukan bisa dijadikan suatu modal untuk meningkatkan pembangunan," Ujar Ketua KIKP Kabupaten HSU Ahmad Suhaimi di Amuntai, Senin.

Menurutnya, jumlah penduduk yang besar disuatu daerah tidak selalu memberikan dampak negatif selama pemerintah bisa mengendalikan masalah kependudukan dengan melibatkan berbagai elemen terkait.

Suhaimi mengatakan, pemerintah perlu mendapat masukan dari berbagai pihak dalam merumuskan berbagai kebijakan terkait mengatasi masalah kependudukan.

Dikatakannya, berbagai kebijakan yang terkait kependudukan diberbagai instansi pemerintah perlu disinergikan guna bisa menjadikan masalah kependudukan ini menjadi bermanfaat bagi pembangunan.

Suhami berharap terbentuknya KIKP di Kabupaten HSU yang anggotanya berisikan para akademisi, tokoh LSM, pejabat dan PNS yang berkompeten dibidang kependudukan dan tokoh masyarakat dan ulama bisa memberikan masukan bagi Pemda HSU dalam merumuskan kebijakan yang bersentuhan dengan kependudukan.

Bupati HSU Abdul Wahid mengatakan akan mendukung keberadaan KIKP didaerahnya karena permasalahan kependudukan ini akan terus menjadi pokok perhatian dimasa mendatang.

"Pemerintah daerah tentunya sangat mengharapkan partisipasi semua pihak dalam memberikan masukan, saran dan kritik dengan keberadaan KIKP diharapkan membantu mengatasi masalah kependudukan," katanya.


Pewarta: Eddy Abdillah

Editor : Eddy Abdillah


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016